Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan akan menggelar Musyawarah Daerah atau Musda pada 20 Juli 2016, sebelumnya direncanakan 23 Juni 2016.
"Sebelumnya memang kita ajukan bulan ini, namun DPP meminta sebaiknya pada Juli, kemungkinanya bisa jadi tanggal 20 Juli tahun ini," kata Wakil Ketua DPD I Golkasr Sulsel HM Roem di acara berbuka puasa di rumah dinasnya, Makassar, Rabu.
Menurut dia, semula dijadwalkan dalam waktu dekat namun setelah di konsultasikan jadwal pelaksanaan Musda untuk memilih Ketua DPD Golkar Sulsel priode 2016-2021, DPP meminta agar diundur karena waktu sangat sempit serta mengingat masih dalam bulan ramadan.
"Kan panitia belum terbentuk ini, tadinya jadwal itu masih usulan, karena banyaknya pertimbangan maka diminta diundur saja sembari mempersiapkan segala sesuatunya. Saat ini kan masih bulan puasa lebih baik kita khusu dulu beribadah," papar dia Ketua DPRD Provinsi Sulsel itu kepada wartawan.
Mengenai dengan aturan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda golkar disebutkan keluarga ketua DPD Partai Golkar di provinsi dan kabupaten kota dilarang menjadi kader parpol lain, atau diartikan tidak diperkenankan calon ketua punya garis turunan satu arah, anak istri suami dalam satu wilayah kerja, kata dia, tetap dilaksanakan.
"Artinya begini tidak ada yang salah dalam Juklak itu, kan berlaku umum. Jangan karena Pak Syahrul yang juga akan kembali maju seolah-olah tidak berlaku untuk dia," sebutnya.
Kendati aturan itu akan mengganjal sesorang untuk maju, namun aturan tersebut tidak berlaku surut. Roem mencontohkan bila ada kebetulan anggota keluarga yang masih menjadi pengurus di partai lain, namun pada saat masuk Pemilu Legislatif harus di golkar, mengapa tidak dilakukan, sebab itu pilihan.
"Bisa jadi misalnya Pak Syahrul terpilih kembali, kemudian membuat surat pernyataan anaknya tidak akan ke partai lain, tetapi bila masih menjadi calon di partai lain, tentu itu pilihan pak Syahrul," katanya.
Sementara Bendahara DPD I Golkar Sulsel Ichsan Yasin Limpo yang juga hadir pada kesempatan itu mengatakan mengenai pelaksanaan Musda pihaknya tetap melaksanakan sesuai dengan arahan DPP Golkar pusat.
"Musda tetap jalan, kan sudah disampaikan tadi, kami siap menjalankan amanah bila itu diperintahkan" ujarnya kepada wartawan .
Terkait dengan adanya keinginan untuk maju menjadi Bakal Calon Ketua DPD I Golkar sebagai kendaraan yang akan digunakan pada Pemilihan Gubernur 2019 mendatang, kata dia, semua akan diserahkan kepada keluarga.
"Kalau kakak saya Pak Syahrul tidak maju, tentu saya mencobanya, kalaupun maju, tentu saya akan fikirkan. Mengenai dengan Pilkada Gubernur nanti saya akan bicarakan dulu kepada seluruh keluarga," ujar mantan Bupati Gowa dua priode ini.
"Sebelumnya memang kita ajukan bulan ini, namun DPP meminta sebaiknya pada Juli, kemungkinanya bisa jadi tanggal 20 Juli tahun ini," kata Wakil Ketua DPD I Golkasr Sulsel HM Roem di acara berbuka puasa di rumah dinasnya, Makassar, Rabu.
Menurut dia, semula dijadwalkan dalam waktu dekat namun setelah di konsultasikan jadwal pelaksanaan Musda untuk memilih Ketua DPD Golkar Sulsel priode 2016-2021, DPP meminta agar diundur karena waktu sangat sempit serta mengingat masih dalam bulan ramadan.
"Kan panitia belum terbentuk ini, tadinya jadwal itu masih usulan, karena banyaknya pertimbangan maka diminta diundur saja sembari mempersiapkan segala sesuatunya. Saat ini kan masih bulan puasa lebih baik kita khusu dulu beribadah," papar dia Ketua DPRD Provinsi Sulsel itu kepada wartawan.
Mengenai dengan aturan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda golkar disebutkan keluarga ketua DPD Partai Golkar di provinsi dan kabupaten kota dilarang menjadi kader parpol lain, atau diartikan tidak diperkenankan calon ketua punya garis turunan satu arah, anak istri suami dalam satu wilayah kerja, kata dia, tetap dilaksanakan.
"Artinya begini tidak ada yang salah dalam Juklak itu, kan berlaku umum. Jangan karena Pak Syahrul yang juga akan kembali maju seolah-olah tidak berlaku untuk dia," sebutnya.
Kendati aturan itu akan mengganjal sesorang untuk maju, namun aturan tersebut tidak berlaku surut. Roem mencontohkan bila ada kebetulan anggota keluarga yang masih menjadi pengurus di partai lain, namun pada saat masuk Pemilu Legislatif harus di golkar, mengapa tidak dilakukan, sebab itu pilihan.
"Bisa jadi misalnya Pak Syahrul terpilih kembali, kemudian membuat surat pernyataan anaknya tidak akan ke partai lain, tetapi bila masih menjadi calon di partai lain, tentu itu pilihan pak Syahrul," katanya.
Sementara Bendahara DPD I Golkar Sulsel Ichsan Yasin Limpo yang juga hadir pada kesempatan itu mengatakan mengenai pelaksanaan Musda pihaknya tetap melaksanakan sesuai dengan arahan DPP Golkar pusat.
"Musda tetap jalan, kan sudah disampaikan tadi, kami siap menjalankan amanah bila itu diperintahkan" ujarnya kepada wartawan .
Terkait dengan adanya keinginan untuk maju menjadi Bakal Calon Ketua DPD I Golkar sebagai kendaraan yang akan digunakan pada Pemilihan Gubernur 2019 mendatang, kata dia, semua akan diserahkan kepada keluarga.
"Kalau kakak saya Pak Syahrul tidak maju, tentu saya mencobanya, kalaupun maju, tentu saya akan fikirkan. Mengenai dengan Pilkada Gubernur nanti saya akan bicarakan dulu kepada seluruh keluarga," ujar mantan Bupati Gowa dua priode ini.