Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat melakukan kegiatan sosialisasi tentang ketahanan ideologi Pancasila seiring berlakunya gerbang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun ini.
"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam jika tidak dilakukan langkah antisipasi sejak dini," kata Kepala Kesbangpol Sulbar, Rahmat Sanusi di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Ia menyebutkan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.
Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut.
"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya.
Melalui MEA, kata dia, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia.
"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," cetusnya.
Ia berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," terang Rahmat.
"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam jika tidak dilakukan langkah antisipasi sejak dini," kata Kepala Kesbangpol Sulbar, Rahmat Sanusi di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Ia menyebutkan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.
Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut.
"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya.
Melalui MEA, kata dia, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia.
"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," cetusnya.
Ia berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," terang Rahmat.