Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Dinas Perhubungan Kota Makassar mengefektifkan tenaga honorer untuk menjadi Brigade lalulintas di persimpangan jalan dan belokan guna mengurai kemacetan.
"Banyaknya masukan dan keluhan masyarakat kemacetan paling banyak terjadi di bagian jalan persimpangan dan belokan, bahkan mengatur lalulintas itu masa orang sipil atau `pak Ogah` untuk mendapatkan keuntungan. Harus ada Brigade lalulintas mengatur itu," tegasnya saat rapat di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Danny sapaan akrab Wali Kota Makassar ini juga menyebutkan dalam Rapat Koordinasi Khusus dihadiri seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah di hotel Sheraton, Dishub harus membentuk Brigade lalulintas dengan memberdayakan tenaga kontrak yang baru direkrut.
"Tidak bisa pak ogah itu menguasai jalan, itu kan salah satu tugas Dishub mengaturnya. Biang kemacetan terjadi disitu, banyaknya belokan di jalan protokol dan jalan lain yang ramai dimanfaatkan mereka mencari uang, ini yang harus dibersihkan," ulasnya.
Selain persoalan pak ogah, lanjutnya, pihaknya juga memberikan warning kepada Direktur Perusahaan Daerah Parkir terkait dengan aturan peraparkiran yang sengaja parkir dibadan jalan sehingga jalan menjadi sempit dan berujung pada kemacetan.
"Banyak kendaraan yang parkir di badan jalan menjadi problem kemacetan, ini yang juga menyita perhartian, PD Parkir dan Dinas Perhubungan harus begerak cepat mencari solusinya, sebab adanya kendaraan diparkir di jalan membuat kendaraan tidak leluasa bergerak," ungkap dia.
Kendati demikian, Danny mengharapkan dalam rapat koordinasi khusus itu harus ada jalan keluar dari SKPD masing masing utamanya Dishub Makassar untuk mengefektifkan anggotanya mengatur arus lalulintas dan tidak ragu memberikan tilang bagi pelanggarnya.
Pelaksana tugas (plt) Kepala Dishub Makassar Mario Said pada kesempatan itu menyatakan siap menjalankann instruksi tersebut, mengingat itu diperlukan masyarakat guba mengurai kemacetan kota.
"Brigade siap dibentuk dan diturunkan bertugas mengatasi kemacetan seperti yang dimaksud tadi pak Wali Kota. Ini memang saat ini Makassar dalam proses penilaian Kementerian Perhubungan untuk penghargaa Wahana Tata Nugraha. Kami siap untuk itu," paparnya.
Diketahui jumlah kendaraan di Kota Makassar terus mengalami peningkatan, pemberloian kendaraan roda empat perharinya bisa mencapai 10 unit dan roda dua bisa mencapai 20-30 unit perhari. Sedangkan jumlah kendaraan pada 2015 mencapai dikisiaran 300 ribuan lebih beroperasi di Kota Makassar.
"Banyaknya masukan dan keluhan masyarakat kemacetan paling banyak terjadi di bagian jalan persimpangan dan belokan, bahkan mengatur lalulintas itu masa orang sipil atau `pak Ogah` untuk mendapatkan keuntungan. Harus ada Brigade lalulintas mengatur itu," tegasnya saat rapat di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Danny sapaan akrab Wali Kota Makassar ini juga menyebutkan dalam Rapat Koordinasi Khusus dihadiri seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah di hotel Sheraton, Dishub harus membentuk Brigade lalulintas dengan memberdayakan tenaga kontrak yang baru direkrut.
"Tidak bisa pak ogah itu menguasai jalan, itu kan salah satu tugas Dishub mengaturnya. Biang kemacetan terjadi disitu, banyaknya belokan di jalan protokol dan jalan lain yang ramai dimanfaatkan mereka mencari uang, ini yang harus dibersihkan," ulasnya.
Selain persoalan pak ogah, lanjutnya, pihaknya juga memberikan warning kepada Direktur Perusahaan Daerah Parkir terkait dengan aturan peraparkiran yang sengaja parkir dibadan jalan sehingga jalan menjadi sempit dan berujung pada kemacetan.
"Banyak kendaraan yang parkir di badan jalan menjadi problem kemacetan, ini yang juga menyita perhartian, PD Parkir dan Dinas Perhubungan harus begerak cepat mencari solusinya, sebab adanya kendaraan diparkir di jalan membuat kendaraan tidak leluasa bergerak," ungkap dia.
Kendati demikian, Danny mengharapkan dalam rapat koordinasi khusus itu harus ada jalan keluar dari SKPD masing masing utamanya Dishub Makassar untuk mengefektifkan anggotanya mengatur arus lalulintas dan tidak ragu memberikan tilang bagi pelanggarnya.
Pelaksana tugas (plt) Kepala Dishub Makassar Mario Said pada kesempatan itu menyatakan siap menjalankann instruksi tersebut, mengingat itu diperlukan masyarakat guba mengurai kemacetan kota.
"Brigade siap dibentuk dan diturunkan bertugas mengatasi kemacetan seperti yang dimaksud tadi pak Wali Kota. Ini memang saat ini Makassar dalam proses penilaian Kementerian Perhubungan untuk penghargaa Wahana Tata Nugraha. Kami siap untuk itu," paparnya.
Diketahui jumlah kendaraan di Kota Makassar terus mengalami peningkatan, pemberloian kendaraan roda empat perharinya bisa mencapai 10 unit dan roda dua bisa mencapai 20-30 unit perhari. Sedangkan jumlah kendaraan pada 2015 mencapai dikisiaran 300 ribuan lebih beroperasi di Kota Makassar.