Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI kekurangan lebih dari 69.000 personil untuk mendukung kinerja yang optimal dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang.
"Sebenarnya ideal minimal yang dibutuhkan 74.000, yang ada sekarang 4.673, artinya jauh dari ideal," kata Kepala BNN RI Komjen Polisi Budi Waseso yang ditemui usai menghadiri kegiatan Arahan Kepala BNN RI Kepada Unsur Pemda, TNI, Polri, Instansi Vertikal dan Satuan Tugas Anti Narkoba di Makassar, Senin.
Ini berarti BNN membutuhkan tambahan personil hingga 69,3 ribu atau 15 kali lipat dari jumlah personil saat ini.
"Ini jauh dari ideal sehingga kita tidak bisa menangani secara maksimal," tambahnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel) Agus Arifin Nu`mang yang membacakan sambutan Gubernur Sulsel mengatakan persoalan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan sehingga
seluruh stakeholder harus melakukan agenda strategis untuk memberantas narkoba.
Pemprov Sulsel sendiri telah.melakukan berbagai upaya untuk itu, diantaranya membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan Biro Bina Napza dan HIV/AIDS.
"Kami juga membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam bentuk MoU," kata Agus.
Pihaknya juga bekerja sama dengan BNN untuk membangun kantor BNN dan UPT Baddoka yang merehabilitasi pengguna narkoba.
"Kami juga terus melakukan upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba," pungkas wagub.
Dalam kesempatan tersebut BNN Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Sulsel mengenai pemeriksaan rutin dan pemberian materi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada peserta diklat.
Perjanjian kerja sama juga ditandatangani dengan lembaga penyiaran RRI terkait optimalisasi pemanfaatan program RRI dalam mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba di Sulsel.
"Sebenarnya ideal minimal yang dibutuhkan 74.000, yang ada sekarang 4.673, artinya jauh dari ideal," kata Kepala BNN RI Komjen Polisi Budi Waseso yang ditemui usai menghadiri kegiatan Arahan Kepala BNN RI Kepada Unsur Pemda, TNI, Polri, Instansi Vertikal dan Satuan Tugas Anti Narkoba di Makassar, Senin.
Ini berarti BNN membutuhkan tambahan personil hingga 69,3 ribu atau 15 kali lipat dari jumlah personil saat ini.
"Ini jauh dari ideal sehingga kita tidak bisa menangani secara maksimal," tambahnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel) Agus Arifin Nu`mang yang membacakan sambutan Gubernur Sulsel mengatakan persoalan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan sehingga
seluruh stakeholder harus melakukan agenda strategis untuk memberantas narkoba.
Pemprov Sulsel sendiri telah.melakukan berbagai upaya untuk itu, diantaranya membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan Biro Bina Napza dan HIV/AIDS.
"Kami juga membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam bentuk MoU," kata Agus.
Pihaknya juga bekerja sama dengan BNN untuk membangun kantor BNN dan UPT Baddoka yang merehabilitasi pengguna narkoba.
"Kami juga terus melakukan upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba," pungkas wagub.
Dalam kesempatan tersebut BNN Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Sulsel mengenai pemeriksaan rutin dan pemberian materi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada peserta diklat.
Perjanjian kerja sama juga ditandatangani dengan lembaga penyiaran RRI terkait optimalisasi pemanfaatan program RRI dalam mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba di Sulsel.