Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Arsal Aras mendukung upaya penyelesaian riset dan pendataan untuk penyelesaian konflik agraria yang dilaksanakan Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) bekerja sama dengan Pemkab Mamuju Tengah.
"Semoga ini menjadi awal yang baik untuk upaya penyelesaian sengketa agraria, dan kami sangat apresiasi dan mendukung program ini agar berjalan lancar," kata Arsal Aras saat menjadi pembicara penyelesaian sengketa agraria di Mamuju Tengah, Kamis.
Ia mengatakan, Mamuju Tengah diharapkan dapat berkembang seperti daerah lainnya di Sulbar sehingga semua sumber konflik seperti konflik tanah mesti diselesaikan dan peran pemuda di Mamuju Tengah untuk bersama pemerintah menyelesaikan sangat besar.
Menurut dia, tanah seringkali menjadi masalah sengketa tanah karena dipicu permasalahan terbitnya sporadik yang menjadi dasar kepemilikan tanah secara tidak benar dan tidak sesuai sebenarnya.
Oleh karena itu ia berharap masalah tanah dapat segera diselesaikan agar tidak ada lagi masalah sengketa lahantimbul yang dapat merugikan masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten FPPS Kabupaten Mamuju Tengah, Acong Supriadi, mengatakan lembaganya bekerjasama dengan pemerintah di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan riset dan pendataan potensi untuk penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Mamuju Tengah dengan melibatkan tim riset sebanyak 350 orang.
"Tim tersebut akan berupaya dan bekerja mendata segala bentuk potensi konflik agraria di Mamuju Tengah, baik konflik antara masyarakat, antara masyarakat pemerintah ataupun perusahaan maupun antara pemerintah dan pemerintah dan dengan perusahan," katanya.
Menurut dia, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan juga kedepan berbagai upaya mediasi dapat dilakukan sehingga potensi konflik lahan dapat dicegah dan tidak terjadi yang tentu akan merugikan semua pihak.
"Perebutan lahan masyarakat sudah sering terdengar terjadi di Mamuju Tengah yang hampir berujung konflik besar di masyarakat, tentu itu akan merugikan semua pihak, pembangunan dan daerah dari segala sisi, jadi potensi konflik mesti dicegah sejak dini," katanya.
"Semoga ini menjadi awal yang baik untuk upaya penyelesaian sengketa agraria, dan kami sangat apresiasi dan mendukung program ini agar berjalan lancar," kata Arsal Aras saat menjadi pembicara penyelesaian sengketa agraria di Mamuju Tengah, Kamis.
Ia mengatakan, Mamuju Tengah diharapkan dapat berkembang seperti daerah lainnya di Sulbar sehingga semua sumber konflik seperti konflik tanah mesti diselesaikan dan peran pemuda di Mamuju Tengah untuk bersama pemerintah menyelesaikan sangat besar.
Menurut dia, tanah seringkali menjadi masalah sengketa tanah karena dipicu permasalahan terbitnya sporadik yang menjadi dasar kepemilikan tanah secara tidak benar dan tidak sesuai sebenarnya.
Oleh karena itu ia berharap masalah tanah dapat segera diselesaikan agar tidak ada lagi masalah sengketa lahantimbul yang dapat merugikan masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten FPPS Kabupaten Mamuju Tengah, Acong Supriadi, mengatakan lembaganya bekerjasama dengan pemerintah di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan riset dan pendataan potensi untuk penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Mamuju Tengah dengan melibatkan tim riset sebanyak 350 orang.
"Tim tersebut akan berupaya dan bekerja mendata segala bentuk potensi konflik agraria di Mamuju Tengah, baik konflik antara masyarakat, antara masyarakat pemerintah ataupun perusahaan maupun antara pemerintah dan pemerintah dan dengan perusahan," katanya.
Menurut dia, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan juga kedepan berbagai upaya mediasi dapat dilakukan sehingga potensi konflik lahan dapat dicegah dan tidak terjadi yang tentu akan merugikan semua pihak.
"Perebutan lahan masyarakat sudah sering terdengar terjadi di Mamuju Tengah yang hampir berujung konflik besar di masyarakat, tentu itu akan merugikan semua pihak, pembangunan dan daerah dari segala sisi, jadi potensi konflik mesti dicegah sejak dini," katanya.