Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran kebijakan agar dapat tetap mewujudkan proyek Kereta Api Trans Sulawesi di tengah kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
"Yang dibutuhkan sekarang, kelonggaran di sektor kebijakan. Kalau misalnya anggaran dipotong dan dilarang lagi cari uang di tempat lain, itu masalah," kata Syahrul yang ditemui di Makassar, Selasa.
Syahrul mengatakan pada dasarnya pihaknya dapat mencari sumber pendanaan lain untuk proyek tersebut, khususnya dari sektor swasta.
Sayangnya, proyek Kereta Api Trans Sulawesi ini ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan secara vertikal, sehingga Pemprov Sulsel tidak dapat berbuat banyak.
"Pemerintah pusat sisa asistensi saja, kita bisa carikan uang kereta api dari tempat lain. Kenapa tidak, ini yang harus kita bicarakan," katanya.
Pemangkasan anggaran, kata Syahrul, merupakan hal yang harus dilakukan.
Namun, lanjutnya, perlu dipahami bahwa anggaran pemerintah itu hanya menstimulan 9-11 persen, selebihnya pendanaan berasal dari private sektor, perbankan, dan lain-lain.
"Jika anggaran pemerintah berkurang, maka akan dicari dari sumber lain," ujarnya.
Terkait pemotongan anggaran ini, Syahrul mengatakan pihaknya pun akan segera melakukan penyesuaian-penyesuaian.
"Misalnya untuk kereta api, kalau sekarang ini beli relnya, kan kereta apinya belum jalan. Lebih baik konsentrasi buat jembatan, buat terowongan, dan pembebasan lahannya," kata Syahrul.
Sebelumnya diberitakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Sulsel dipotong hingga sepuluh persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menyebutkan rencana pemotongan dana bagi hasil ke pemerintah daerah.
"Yang dibutuhkan sekarang, kelonggaran di sektor kebijakan. Kalau misalnya anggaran dipotong dan dilarang lagi cari uang di tempat lain, itu masalah," kata Syahrul yang ditemui di Makassar, Selasa.
Syahrul mengatakan pada dasarnya pihaknya dapat mencari sumber pendanaan lain untuk proyek tersebut, khususnya dari sektor swasta.
Sayangnya, proyek Kereta Api Trans Sulawesi ini ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan secara vertikal, sehingga Pemprov Sulsel tidak dapat berbuat banyak.
"Pemerintah pusat sisa asistensi saja, kita bisa carikan uang kereta api dari tempat lain. Kenapa tidak, ini yang harus kita bicarakan," katanya.
Pemangkasan anggaran, kata Syahrul, merupakan hal yang harus dilakukan.
Namun, lanjutnya, perlu dipahami bahwa anggaran pemerintah itu hanya menstimulan 9-11 persen, selebihnya pendanaan berasal dari private sektor, perbankan, dan lain-lain.
"Jika anggaran pemerintah berkurang, maka akan dicari dari sumber lain," ujarnya.
Terkait pemotongan anggaran ini, Syahrul mengatakan pihaknya pun akan segera melakukan penyesuaian-penyesuaian.
"Misalnya untuk kereta api, kalau sekarang ini beli relnya, kan kereta apinya belum jalan. Lebih baik konsentrasi buat jembatan, buat terowongan, dan pembebasan lahannya," kata Syahrul.
Sebelumnya diberitakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Sulsel dipotong hingga sepuluh persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menyebutkan rencana pemotongan dana bagi hasil ke pemerintah daerah.