Jayapura (ANTARA Sulsel) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya di usia Indonesia yang ke 71 pada 2016 ini.
"Jadi kami harap dengan HUT ke-71 tahun ini, pemerintah punya kebijakan luar biasa bagi Papua dalam rangka merubah Papua, kalau tidak akan berdampak pada masalah politik yang luar biasa," katanya di Jayapura, Rabu.
Menurut Lukas, kebijakan-kebijakan khusus ini untuk mengejar ketertinggalan di Papua yang mempunyai masalah seperti masalah politik belum selesai.
"Jadi harus ada kebijakan pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua, jangan bilang dana besar, dana di Papua tidak besar," ujarnya.
Ia menjelaskan jika bicara masalah anggaran, yang dialokasikan ke Papua seperti dana Otonomi Khusus terlalu kecil hanya mencapai Rp5 triliun dan APBD Rp12 triliun.
"Dengan dana sebesar ini kami tidak mampu membangun Papua yang besar dengan tingkat ketertinggalan dan kemahalan besar serta keterisolasian tinggi," katanya lagi.
Ia menambahkan oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah Papua dibutuhkan kebijakan yang khusus.
"Ini bukan kekecewaan tetapi untuk menangani Papua harus ada kekhususan serta kebijakan baru yang luar biasa, tidak bisa mengatakan dana banyak di Papua," ujarnya lagi.
"Jadi kami harap dengan HUT ke-71 tahun ini, pemerintah punya kebijakan luar biasa bagi Papua dalam rangka merubah Papua, kalau tidak akan berdampak pada masalah politik yang luar biasa," katanya di Jayapura, Rabu.
Menurut Lukas, kebijakan-kebijakan khusus ini untuk mengejar ketertinggalan di Papua yang mempunyai masalah seperti masalah politik belum selesai.
"Jadi harus ada kebijakan pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua, jangan bilang dana besar, dana di Papua tidak besar," ujarnya.
Ia menjelaskan jika bicara masalah anggaran, yang dialokasikan ke Papua seperti dana Otonomi Khusus terlalu kecil hanya mencapai Rp5 triliun dan APBD Rp12 triliun.
"Dengan dana sebesar ini kami tidak mampu membangun Papua yang besar dengan tingkat ketertinggalan dan kemahalan besar serta keterisolasian tinggi," katanya lagi.
Ia menambahkan oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah Papua dibutuhkan kebijakan yang khusus.
"Ini bukan kekecewaan tetapi untuk menangani Papua harus ada kekhususan serta kebijakan baru yang luar biasa, tidak bisa mengatakan dana banyak di Papua," ujarnya lagi.