Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) membekali warganya dengan pengetahuan pengendalian lingkungan hidup dimana pertumbuhan kota yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini.
"Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia yang tingkat pertumbuhannya sangat pesat, makanya dibutuhkan pengendalian lingkungan hidup bagi warganya," ujar Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal di Makassar, Rabu.
Pembekalan tentang pengetahuan pengendalian lingkungan hidup itu hanya diikuti oleh ujung tombak pemerintah dalam hal ini seluruh Camat yang berjumlah 14 di Kota Makassar serta para tokoh masyarakat lainnya.
Syamsu Rizal berpesan kepada para Camat agar pengetahuan ini diteruskan hingga ke tingkat kelurahan, organisasi rukun warga dan rukun tetangga (RW/RT).
"Di sini ada 14 Camat dan para tokoh masyarakat. Para camat diharapkan meneruskan ke lurahnya hingga ke tingkat RW dan RT. Kenapa tokoh masyarakat juga kita ajak karena mereka punya ketokohan yang bisa menjadi contoh bagi warga lainnya," katanya.
Deng Ical -- sapaan akrab wawali mengharapkan, forum camat dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi media sharing antara pemerintah dan juga masyarakat.
Dikarenakan penentu keberhasilan program pemerintah ditentukan oleh besarnya partisipasi masyarakat, demikian pula halnya di bidang lingkungan hidup.
"Makassar sebagai kota metropolitan, keberhasilan pembangunannya banyak ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena itu pula program kerja yang dijalankan berbasis komunitas, serta partisipasi," sebutnya.
Saat ini, lanjut Ical, melihat data dari BI, uang yang beredar di kota Makassar mencapai Rp102 triliun, sementara APBD kota Makassar berada diangka Rp3,5 triliun, atau hanya sekitar 2,7 persen.
Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah selaku pengambil kebijakan fasilitator dan motivator, dan masyarakatlah selaku penentu keberhasilan.
Demikian pula halnya dibidang pengendalian lingkungan hidup, dibutuhkan kesadaran masyarakat, menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama.
"Dibutuhkan kesadaran komunal, untuk mewujudkan Makassar yang nyaman bagi semua," tambah Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Makassar itu.
"Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia yang tingkat pertumbuhannya sangat pesat, makanya dibutuhkan pengendalian lingkungan hidup bagi warganya," ujar Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal di Makassar, Rabu.
Pembekalan tentang pengetahuan pengendalian lingkungan hidup itu hanya diikuti oleh ujung tombak pemerintah dalam hal ini seluruh Camat yang berjumlah 14 di Kota Makassar serta para tokoh masyarakat lainnya.
Syamsu Rizal berpesan kepada para Camat agar pengetahuan ini diteruskan hingga ke tingkat kelurahan, organisasi rukun warga dan rukun tetangga (RW/RT).
"Di sini ada 14 Camat dan para tokoh masyarakat. Para camat diharapkan meneruskan ke lurahnya hingga ke tingkat RW dan RT. Kenapa tokoh masyarakat juga kita ajak karena mereka punya ketokohan yang bisa menjadi contoh bagi warga lainnya," katanya.
Deng Ical -- sapaan akrab wawali mengharapkan, forum camat dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi media sharing antara pemerintah dan juga masyarakat.
Dikarenakan penentu keberhasilan program pemerintah ditentukan oleh besarnya partisipasi masyarakat, demikian pula halnya di bidang lingkungan hidup.
"Makassar sebagai kota metropolitan, keberhasilan pembangunannya banyak ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena itu pula program kerja yang dijalankan berbasis komunitas, serta partisipasi," sebutnya.
Saat ini, lanjut Ical, melihat data dari BI, uang yang beredar di kota Makassar mencapai Rp102 triliun, sementara APBD kota Makassar berada diangka Rp3,5 triliun, atau hanya sekitar 2,7 persen.
Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah selaku pengambil kebijakan fasilitator dan motivator, dan masyarakatlah selaku penentu keberhasilan.
Demikian pula halnya dibidang pengendalian lingkungan hidup, dibutuhkan kesadaran masyarakat, menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama.
"Dibutuhkan kesadaran komunal, untuk mewujudkan Makassar yang nyaman bagi semua," tambah Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Makassar itu.