Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meminta empat unit kapal Mina Jaya yang telah dibangun oleh PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Persero untuk mendukung pengembangan sektor perikanan Sulsel.
"Kami minta 4 kapal, kalau Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan) setuju, pemprov (Pemprov Sulsel) operasionalkan," kata Syahrul pada saat berdialog dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang melakukan kunjungan kerja di PT IKI Makassar, Kamis.
Keempat kapal tersebut akan digunakan dalam program Kapal Induk Perikanan, yang akan dilengkapi dengan teknologi penginderaan jauh dari LAPAN.
"Kapal ini akan menarik kapal-kapal nelayan yang lebih kecil, hasil tangkapan kapal nelayan kecil ini akan ditampung di kapal induk, transaksi berlangsung di atas kapal, sehingga nelayan tidak perlu bolak-balik, lebih efisien," kata Syahrul.
Saat ini PT IKI telah merampungkan pembangunan 14 unit kapal Mina Jaya, dari total 31 unit kapal yang dibiayai pembangunannya oleh PT PANN Multifinance sejak tahun 1993.
Dari 14 unit tersebut, 2 unit di antaranya telah dihibahkan ke PT Perikanan Nusantara, sementara 5 unit dalam kondisi membutuhkan perbaikan dengan biaya antara Rp1,5 miliar - Rp3 miliar, sedangkan 7 unit lainnya rusak berat.
Terkait anggaran untuk perbaikan dan operasional kapal ini, Syahrul mengatakan tidak harus dengan keuangan negara, tetapi dapat melalui kerja sama dengan pengusaha.
"Pengusaha diberi konsesi untuk mengambil uang kredit, tidak harus pemerintah. Kita yang kendalikan manajemennya," ucapnya.
Ia optimistis hal ini dapat direalisasikan pada Oktober mendatang.
"Saya mau MoU dulu pada 19 Oktober," katanya.
Merespons hal ini Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan persetujuannya atas inisiatif ini.
Luhut menilai kapal tersebut akan lebih bermafaat jika digunakan oleh pemerintah, daripada dibiarkan rusak.
"Kita langsung putusin saja, karena kapal itu lama-lama dibiarin nanti jadi besi tua. Sebagian sudah dipakai oleh perikanan nusantara, kemudian oleh Pak Gub (Gubernur Sulsel) diambil juga, itu digunakan. Nanti kita hitung strukturnya, biar semua bisa jalan," kata Luhut.
"Kami minta 4 kapal, kalau Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan) setuju, pemprov (Pemprov Sulsel) operasionalkan," kata Syahrul pada saat berdialog dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang melakukan kunjungan kerja di PT IKI Makassar, Kamis.
Keempat kapal tersebut akan digunakan dalam program Kapal Induk Perikanan, yang akan dilengkapi dengan teknologi penginderaan jauh dari LAPAN.
"Kapal ini akan menarik kapal-kapal nelayan yang lebih kecil, hasil tangkapan kapal nelayan kecil ini akan ditampung di kapal induk, transaksi berlangsung di atas kapal, sehingga nelayan tidak perlu bolak-balik, lebih efisien," kata Syahrul.
Saat ini PT IKI telah merampungkan pembangunan 14 unit kapal Mina Jaya, dari total 31 unit kapal yang dibiayai pembangunannya oleh PT PANN Multifinance sejak tahun 1993.
Dari 14 unit tersebut, 2 unit di antaranya telah dihibahkan ke PT Perikanan Nusantara, sementara 5 unit dalam kondisi membutuhkan perbaikan dengan biaya antara Rp1,5 miliar - Rp3 miliar, sedangkan 7 unit lainnya rusak berat.
Terkait anggaran untuk perbaikan dan operasional kapal ini, Syahrul mengatakan tidak harus dengan keuangan negara, tetapi dapat melalui kerja sama dengan pengusaha.
"Pengusaha diberi konsesi untuk mengambil uang kredit, tidak harus pemerintah. Kita yang kendalikan manajemennya," ucapnya.
Ia optimistis hal ini dapat direalisasikan pada Oktober mendatang.
"Saya mau MoU dulu pada 19 Oktober," katanya.
Merespons hal ini Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan persetujuannya atas inisiatif ini.
Luhut menilai kapal tersebut akan lebih bermafaat jika digunakan oleh pemerintah, daripada dibiarkan rusak.
"Kita langsung putusin saja, karena kapal itu lama-lama dibiarin nanti jadi besi tua. Sebagian sudah dipakai oleh perikanan nusantara, kemudian oleh Pak Gub (Gubernur Sulsel) diambil juga, itu digunakan. Nanti kita hitung strukturnya, biar semua bisa jalan," kata Luhut.