Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akhirnya menunjuk Nurdin Halid sebagai Pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin sementara partai berlambang pohong beringin ini hingga selesainya Musyawarah Daerah menggantikan Syahrul Yasin Limpo karena masa jabatannya sudah habis.
"Surat Keputusan itu ada, itu saja dulu yah," singkat Nurdin kepada wartawan ketika dipertanyakan hal tersebut saat berada di rumah pribadinya jalan Mappala, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Nurdin yang kini menjabat Ketua Mahkamah Partai Golkar ini juga diketahui telah mengantongi SK tersebut penujukan tersebut diteken Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham dua hari lalu dan segera bekerja menyelenggarakan Musda.
Secara terpisah Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Roem mengatakan Nurdin Halid memang telah ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel dan mendapatkan dua tugas yakni pelaksanaan Musda Golkar Sulsel dan menata organisasi partai atau sekedar penyegaran jabatan.
"Pak Nurdin ditugaskan membentuk pengurus transisi dan menyelenggarakan Musda serta membenahi jaringan Golkar sampai tingkat bawah," papar ketua DPRD Sulsel ini di sekertariat DPD I Golkar jalan Botolempangan Makassar.
Menurut dia DPP tidak menganggap jabatan ketua DPD I bisa diperpanjang, mengingat tidak ada lagi persoalan krusial sehingga diperlukan pembentukan strutur baru melalui Musda.
Selain itu perubahan struktur Partai Golkar di Sulsel di bawah kendalinya dengan mengangkat dua Plt Ketua DPD II Golkar masing masing Kabupaten Sidrap dan Gowa.
"Bisa saja semua pengurusan diganti, sebab berdasarkan perintah SK tersebut Nurdin Halid diberikan tugas menyusun pengurus transisi. Kalau mengenai struktur itu urusan pak Nurdin saya tidak tahu persisnya," beber dia.
Namun dirinya masih yakin apa yang akan dilakukan mantan Ketua PSSI itu akan baik untuk kepentingan partai. Mudah-mudahan pengambilan keputusan bisa mengakomodir semua kepentingan agar tidak ada yang tersakiti.
Sementara Syahrul Yasin Limpo yang dikonfirmasi tentang hal itu, kata dia, Nurdin telah melaporkan dirinya akan ada Plt Ketua Golkar Sulsel sebelum pelaksaan Musda.
"Dia melapor, akan ada Plt sebelum Musda, saya bilang silahkan saja, happy-happy saja lagi. Kalau pak Nurdin minta izin jadi Plt disini, saya bilang bisa, jangankan Nurdin yang hebat, lain pun boleh, apanya yang susah," ujarnya kepada wartawan.
Meski demikian kata dia, terpenting adakah mesin partai harus berjalan dengan baik dan berfungsi untuk kepentingan rakyat. Kendati dirinya juga masih berharap seluruh kader tetap solid dan menunggu proses itu serta menjalankan demokrasi di Sulsel dengan baik.
"Tidak usah dipakai dagang-dagang, jangan hanya dipakai lobi-lobi, itu saja pendekatan saya. Saya pengabdi pada rakyat, negara termasuk partai, masalah jabatan bukan hal yang paling penting lagi. Saya berharap kader tetap solid, tetap menunggu proses lakukan dengan demokrasi yang baik. Mari kita jadi contoh demi kepentingan nasional," harap Gubernur Sulsel dua priode ini.
"Surat Keputusan itu ada, itu saja dulu yah," singkat Nurdin kepada wartawan ketika dipertanyakan hal tersebut saat berada di rumah pribadinya jalan Mappala, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Nurdin yang kini menjabat Ketua Mahkamah Partai Golkar ini juga diketahui telah mengantongi SK tersebut penujukan tersebut diteken Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham dua hari lalu dan segera bekerja menyelenggarakan Musda.
Secara terpisah Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Roem mengatakan Nurdin Halid memang telah ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel dan mendapatkan dua tugas yakni pelaksanaan Musda Golkar Sulsel dan menata organisasi partai atau sekedar penyegaran jabatan.
"Pak Nurdin ditugaskan membentuk pengurus transisi dan menyelenggarakan Musda serta membenahi jaringan Golkar sampai tingkat bawah," papar ketua DPRD Sulsel ini di sekertariat DPD I Golkar jalan Botolempangan Makassar.
Menurut dia DPP tidak menganggap jabatan ketua DPD I bisa diperpanjang, mengingat tidak ada lagi persoalan krusial sehingga diperlukan pembentukan strutur baru melalui Musda.
Selain itu perubahan struktur Partai Golkar di Sulsel di bawah kendalinya dengan mengangkat dua Plt Ketua DPD II Golkar masing masing Kabupaten Sidrap dan Gowa.
"Bisa saja semua pengurusan diganti, sebab berdasarkan perintah SK tersebut Nurdin Halid diberikan tugas menyusun pengurus transisi. Kalau mengenai struktur itu urusan pak Nurdin saya tidak tahu persisnya," beber dia.
Namun dirinya masih yakin apa yang akan dilakukan mantan Ketua PSSI itu akan baik untuk kepentingan partai. Mudah-mudahan pengambilan keputusan bisa mengakomodir semua kepentingan agar tidak ada yang tersakiti.
Sementara Syahrul Yasin Limpo yang dikonfirmasi tentang hal itu, kata dia, Nurdin telah melaporkan dirinya akan ada Plt Ketua Golkar Sulsel sebelum pelaksaan Musda.
"Dia melapor, akan ada Plt sebelum Musda, saya bilang silahkan saja, happy-happy saja lagi. Kalau pak Nurdin minta izin jadi Plt disini, saya bilang bisa, jangankan Nurdin yang hebat, lain pun boleh, apanya yang susah," ujarnya kepada wartawan.
Meski demikian kata dia, terpenting adakah mesin partai harus berjalan dengan baik dan berfungsi untuk kepentingan rakyat. Kendati dirinya juga masih berharap seluruh kader tetap solid dan menunggu proses itu serta menjalankan demokrasi di Sulsel dengan baik.
"Tidak usah dipakai dagang-dagang, jangan hanya dipakai lobi-lobi, itu saja pendekatan saya. Saya pengabdi pada rakyat, negara termasuk partai, masalah jabatan bukan hal yang paling penting lagi. Saya berharap kader tetap solid, tetap menunggu proses lakukan dengan demokrasi yang baik. Mari kita jadi contoh demi kepentingan nasional," harap Gubernur Sulsel dua priode ini.