Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diharapkan dapat membantu sosialisasi pembebasan lahan Waduk Tunggu Nipa-Nipa yang akan turut berperan dalam menanggulangi banjir di kota ini.
"Unsur pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat turut membantu untuk mensosialisasikan pentingnya mempercepat pembangunan waduk tunggu ini untuk mengatasi banjir," kata Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel Andi Darmawan Bintang yang ditemui di Makassar, Senin.
Peran yang sama juga diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, karena waduk tersebut terletak di perpotongan ketiga daerah tersebut.
Sejauh ini, kata dia, proses pembebasan lahan tahap pertama tengah berjalan dengan progress sekitar 12 sampai 20 persen.
"Pada prinsipnya masyarakat setuju, kini negosiasinya sedang berjalan," kata dia.
Pembebasan lahan untuk tahap awal dianggarkan Rp2,25 miliar, untuk kurang lebih 8 hektar lahan.
Sementara keseluruhan luas lahan yang dibutuhkan untuk waduk berkapasitas 3,58 juta meter kubik ini mencapai 98,8 hektar.
Pembebasan lahan proyek tahun jamak yang ditargetkan rampung pada 2018 ini, kata Andi Darmawan, akan berjalan simultan dengan pembangunan konstruksi.
"Pembebasan lahan dan konstruksi berjalan simultan, karena ini hanya waduk tunggu, jadi tidak ada konstruksi yang terlalu besar," jelasnya.
Total anggaran untuk pembebasan lahan proyek ini mencapai Rp200 miliar untuk total luas lahan 98,8 hektar. Sedangkan total anggaran untuk konstruksi mencapai Rp347 miliar, dengan sumber dana dari APBN.
Waduk tunggu ini akan berfungsi menampung dan mengalirkan air kembali, dan mengendalikan banjiir di hilir Sungai Tallo dan mengurangi daerah genangan hingga 3000 ha di Kecamatan Tamalanrea, Tallo dan Biringkanaya, Kota Makassar.
"Unsur pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat turut membantu untuk mensosialisasikan pentingnya mempercepat pembangunan waduk tunggu ini untuk mengatasi banjir," kata Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel Andi Darmawan Bintang yang ditemui di Makassar, Senin.
Peran yang sama juga diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, karena waduk tersebut terletak di perpotongan ketiga daerah tersebut.
Sejauh ini, kata dia, proses pembebasan lahan tahap pertama tengah berjalan dengan progress sekitar 12 sampai 20 persen.
"Pada prinsipnya masyarakat setuju, kini negosiasinya sedang berjalan," kata dia.
Pembebasan lahan untuk tahap awal dianggarkan Rp2,25 miliar, untuk kurang lebih 8 hektar lahan.
Sementara keseluruhan luas lahan yang dibutuhkan untuk waduk berkapasitas 3,58 juta meter kubik ini mencapai 98,8 hektar.
Pembebasan lahan proyek tahun jamak yang ditargetkan rampung pada 2018 ini, kata Andi Darmawan, akan berjalan simultan dengan pembangunan konstruksi.
"Pembebasan lahan dan konstruksi berjalan simultan, karena ini hanya waduk tunggu, jadi tidak ada konstruksi yang terlalu besar," jelasnya.
Total anggaran untuk pembebasan lahan proyek ini mencapai Rp200 miliar untuk total luas lahan 98,8 hektar. Sedangkan total anggaran untuk konstruksi mencapai Rp347 miliar, dengan sumber dana dari APBN.
Waduk tunggu ini akan berfungsi menampung dan mengalirkan air kembali, dan mengendalikan banjiir di hilir Sungai Tallo dan mengurangi daerah genangan hingga 3000 ha di Kecamatan Tamalanrea, Tallo dan Biringkanaya, Kota Makassar.