Mamuju (ANTARA Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan terus menerus mengawasi penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Provinsi Sulbar agar terus menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
"Kami akan bekerja maksimal mengawasi penyaluran KIS kepada seluruh masyarakat di Sulbar agar semua mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Rabu.
Dia menyampaikan itu pada dialog dengan tema mengawal optimalisasi program kartu sakti secara konsisten di Provinsi Sulbar digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju.
Ia mengatakan, tidak boleh ada pungutan dalam penyaluran KIS kepada seluruh masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan, penyaluran KIS harus dilakukan tanpa ada pungutan.
"Tidak boleh ada pungutan, KIS mesti disalurkan dengan baik, kami akan awasi dan kalau ada pungutan maka akan ditindak sesuai aturan yang ada," katanya.
Menurut dia, DPRD Sulbar juga akan terus berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program pemerintah untuk peningkatan pelayanan kesehatan di daerah ini.
"Kami pastikan seluruh masyarakat tidak mampu mendapatkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan ini kami juga awasi," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Sulbar sedang berupaya meningkatkan agar anggaran pelayanan kesehatan dapat terus meningkat sesuai amanat Undang Undang, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Sulbar.
"Kami akan bekerja maksimal mengawasi penyaluran KIS kepada seluruh masyarakat di Sulbar agar semua mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Rabu.
Dia menyampaikan itu pada dialog dengan tema mengawal optimalisasi program kartu sakti secara konsisten di Provinsi Sulbar digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju.
Ia mengatakan, tidak boleh ada pungutan dalam penyaluran KIS kepada seluruh masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan, penyaluran KIS harus dilakukan tanpa ada pungutan.
"Tidak boleh ada pungutan, KIS mesti disalurkan dengan baik, kami akan awasi dan kalau ada pungutan maka akan ditindak sesuai aturan yang ada," katanya.
Menurut dia, DPRD Sulbar juga akan terus berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program pemerintah untuk peningkatan pelayanan kesehatan di daerah ini.
"Kami pastikan seluruh masyarakat tidak mampu mendapatkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan ini kami juga awasi," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Sulbar sedang berupaya meningkatkan agar anggaran pelayanan kesehatan dapat terus meningkat sesuai amanat Undang Undang, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Sulbar.