Mamuju (ANTARA Sulbar) - Jajaran Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat menyatakan telah fokus memantau optimalisasi pemanfaatan penggunaan kartu sakti yang diluncurkan pemerintah pusat.
"Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah meluncurkan 3 kartu andalannya yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu itu dibagikan untuk kesejahteraan warga. Masing-masing kartu mempunyai fungsi berbeda untuk memberikan bantuan sosial langsung kepada warga pra sejahtera," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Kamis.
Meski demikian kata dia, tiga kartu sakti tersebut masih menuai keluhan di kalangan masyarakat. Sebagi contoh, sejumlah masyarakat pra sejahtera di Sulawesi Barat masih ada yang mengaku belum menerima tiga Kartu Sakti Presiden Jokowi.
"Hingga kini kami belum menerima kartu KIP, KIS dan KKS. Selaku masyarakat berpenghasilan rendah, tentu kami sangat berharap bisa menerima kartu itu," kata Sumardi salah seorang warga Mamuju Tengah.
Sementara itu, Imran Warga Kecamatan Kalukku, Mamuju mengaku, tiga kartu sakti itu ia ketahui setelah sejumlah warga lainnya telah menerima uang tunai langsung sejenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor POS beberapa waktu lalu.
"Saya hanya mendengar kabar dari warga lainnya jika ada pembagian dana di kantor Pos bagi yang mendapatkan Kartu Sakti. Katanya ada dana Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Sejahtera. Harusnya proses distribusi kartu ini merata sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," keluh Imran
Sekelumit persoalan dalam proses pendistribusian kartu sakti ini, menjadi topik pembahasan yang cukup alot pada kegiatan Dialog Mengawal Optimalisasi Program Kartu Sakti Secara Konsisten di Sulawesi Barat, yang digagas oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Cabang Mamuju) yang menghadirkan beberapa pihak terkait baik secara tehnis dan pengawasan, di antaranya, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar.
Bahkan dialog ini turut menghadirkan Komisi IV DPRD Sulbar, BPJS, Kantor Pos dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Sulbar untuk mengupas persoalan kartu sakti presiden, sebab di sejumlah daerah di wilayah Sulawesi Barat, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih banyak yang diduga salah sasaran.
Hal ini tentunya sangat disayangkan, sehingga diharapkan permasalahan ini segera ditemukan solusinya oleh SKPD dan para pihak terkait.
"Kami menerima banyak pengaduan masyarakat, terkait KIP KIS dan KKS yang salah sasaran. Akibatnya tidak terpakai dan sia-sia karena penerima yang mendapatkan KIP sudah menikah, tamat hingga berhenti sekolah. Keluarga yang kini sudah cukup mapan masih juga dikasi KKS. Sementara masih ada warga yang tidak kebagian, padahal lebih membutuhkan. ada juga KIS yang salah sasaran diberikan kepada orang sudah meninggal. Apa iya KIS bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah mati," ujar Lukman Umar.
"Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah meluncurkan 3 kartu andalannya yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu itu dibagikan untuk kesejahteraan warga. Masing-masing kartu mempunyai fungsi berbeda untuk memberikan bantuan sosial langsung kepada warga pra sejahtera," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Kamis.
Meski demikian kata dia, tiga kartu sakti tersebut masih menuai keluhan di kalangan masyarakat. Sebagi contoh, sejumlah masyarakat pra sejahtera di Sulawesi Barat masih ada yang mengaku belum menerima tiga Kartu Sakti Presiden Jokowi.
"Hingga kini kami belum menerima kartu KIP, KIS dan KKS. Selaku masyarakat berpenghasilan rendah, tentu kami sangat berharap bisa menerima kartu itu," kata Sumardi salah seorang warga Mamuju Tengah.
Sementara itu, Imran Warga Kecamatan Kalukku, Mamuju mengaku, tiga kartu sakti itu ia ketahui setelah sejumlah warga lainnya telah menerima uang tunai langsung sejenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor POS beberapa waktu lalu.
"Saya hanya mendengar kabar dari warga lainnya jika ada pembagian dana di kantor Pos bagi yang mendapatkan Kartu Sakti. Katanya ada dana Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Sejahtera. Harusnya proses distribusi kartu ini merata sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," keluh Imran
Sekelumit persoalan dalam proses pendistribusian kartu sakti ini, menjadi topik pembahasan yang cukup alot pada kegiatan Dialog Mengawal Optimalisasi Program Kartu Sakti Secara Konsisten di Sulawesi Barat, yang digagas oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Cabang Mamuju) yang menghadirkan beberapa pihak terkait baik secara tehnis dan pengawasan, di antaranya, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar.
Bahkan dialog ini turut menghadirkan Komisi IV DPRD Sulbar, BPJS, Kantor Pos dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Sulbar untuk mengupas persoalan kartu sakti presiden, sebab di sejumlah daerah di wilayah Sulawesi Barat, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih banyak yang diduga salah sasaran.
Hal ini tentunya sangat disayangkan, sehingga diharapkan permasalahan ini segera ditemukan solusinya oleh SKPD dan para pihak terkait.
"Kami menerima banyak pengaduan masyarakat, terkait KIP KIS dan KKS yang salah sasaran. Akibatnya tidak terpakai dan sia-sia karena penerima yang mendapatkan KIP sudah menikah, tamat hingga berhenti sekolah. Keluarga yang kini sudah cukup mapan masih juga dikasi KKS. Sementara masih ada warga yang tidak kebagian, padahal lebih membutuhkan. ada juga KIS yang salah sasaran diberikan kepada orang sudah meninggal. Apa iya KIS bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah mati," ujar Lukman Umar.