Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Charliyan menyiagakan dua satuan setingkat kompi (SSK) personel Brimob dan Sabhara untuk bersiaga usai perusakan dan pembakaran kantor DPRD Gowa.
"Satu kompi Brimob dan satu kompi Sabhara. Mereka akan berjaga-jaga dan dua kompi anggota itu hanya back-up karena sebelum pembakaran saja itu sudah berjaga-jaga di Istana Balla Lompoa," ujarnya di Makassar, Selasa.
Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, pengerahan personel tambahan itu dilakukan agar antisipasi bisa maksimal dan tidak lagi terjadi insiden lanjutan dari pembakaran tersebut.
Ia juga mengaku jika rekaman closed circuit television (CCTV) yang sudah disita sejak Senin, (26/9) itu sudah dibuka dan diteliti di mana para pelaku pembakaran adalah anak-anak.
Selain itu, beberapa orang otak pelaku pembakaran juga sudah diketahui dan diminta untuk segera menyerahkan diri sebelum tim bentukannya mengejar para pelaku itu.
"Segera lah menyerahkan diri karena jika tidak menyerahkan diri pasti akan dikejar sama anggota. Kemana pun mereka lari, pasti akan dikejar," jelas Kapolda.
Sebelumnya, massa pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Gowa dan melakukan pembakaran gedung terkait dengan polemik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah (LAD).
"Pembakaran dilakukan oleh salah satu kelompok yang sedang bertikai antara kelompok kerajaan Gowa dengan Pemerintah Kabupaten Gowa," ujar Frans Barung.
Berdasarkan informasi yang diterima Polda Sulsel, pengunjuk rasa mendesak DPRD Gowa agar mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah yang telah menjadi polemik selama beberapa pekan ini.
Bahkan pihak kepolisian sudah mengambil alih penanganan permasalahan ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk sama-sama mempercayakan penyelesaian masalah ini.
Namun, setelah dua pekan lebih, pengunjuk rasa yang mengatasnamakan keluarga kerajaan Gowa mendatangi DPRD dan menuntut pihak legislatif untuk membatalkan Perda tersebut.
Pembakaran kantor itu dilakukan oleh warga terhadap ruang rapat paripurna kemudian merusak sejumlah kendaraan yang terparkir di gedung DPRD serta mengejar anggota Satpol PP.
Sementara gedung DPRD Gowa sebagai besar telah hangus. Satu dari dua gedung habis dilalap api. Ruang rapat paripurna, ruang sekretariat DPRD, dan ruang beberapa komisi jadi arang.
Termasuk ruangan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Kondisi itu menjadi parah karena massa melarang mobil pemadam kebakaran masuk ke area kantor.
"Satu kompi Brimob dan satu kompi Sabhara. Mereka akan berjaga-jaga dan dua kompi anggota itu hanya back-up karena sebelum pembakaran saja itu sudah berjaga-jaga di Istana Balla Lompoa," ujarnya di Makassar, Selasa.
Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, pengerahan personel tambahan itu dilakukan agar antisipasi bisa maksimal dan tidak lagi terjadi insiden lanjutan dari pembakaran tersebut.
Ia juga mengaku jika rekaman closed circuit television (CCTV) yang sudah disita sejak Senin, (26/9) itu sudah dibuka dan diteliti di mana para pelaku pembakaran adalah anak-anak.
Selain itu, beberapa orang otak pelaku pembakaran juga sudah diketahui dan diminta untuk segera menyerahkan diri sebelum tim bentukannya mengejar para pelaku itu.
"Segera lah menyerahkan diri karena jika tidak menyerahkan diri pasti akan dikejar sama anggota. Kemana pun mereka lari, pasti akan dikejar," jelas Kapolda.
Sebelumnya, massa pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Gowa dan melakukan pembakaran gedung terkait dengan polemik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah (LAD).
"Pembakaran dilakukan oleh salah satu kelompok yang sedang bertikai antara kelompok kerajaan Gowa dengan Pemerintah Kabupaten Gowa," ujar Frans Barung.
Berdasarkan informasi yang diterima Polda Sulsel, pengunjuk rasa mendesak DPRD Gowa agar mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah yang telah menjadi polemik selama beberapa pekan ini.
Bahkan pihak kepolisian sudah mengambil alih penanganan permasalahan ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk sama-sama mempercayakan penyelesaian masalah ini.
Namun, setelah dua pekan lebih, pengunjuk rasa yang mengatasnamakan keluarga kerajaan Gowa mendatangi DPRD dan menuntut pihak legislatif untuk membatalkan Perda tersebut.
Pembakaran kantor itu dilakukan oleh warga terhadap ruang rapat paripurna kemudian merusak sejumlah kendaraan yang terparkir di gedung DPRD serta mengejar anggota Satpol PP.
Sementara gedung DPRD Gowa sebagai besar telah hangus. Satu dari dua gedung habis dilalap api. Ruang rapat paripurna, ruang sekretariat DPRD, dan ruang beberapa komisi jadi arang.
Termasuk ruangan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Kondisi itu menjadi parah karena massa melarang mobil pemadam kebakaran masuk ke area kantor.