Makassar (ANTARA Sulsel) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sulawesi Selatan kembali mempertanyakan kelanjutan sejumlah mega proyek yang dikerjakan pemerintah provinsi setempat, proyek Wisma Negara dan Kereta Api yang sudah menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
"Bagaimana dengan nasib proyek Kereta Api di Sulsel, apakah ini menjadi bagian dari pengurangan anggaran, dan kapan rakyat Sulsel bisa menikmati kereta api seperti di Pulau Jawa dan Sumatera," ujar juru bicara F-PKS Hj Andi Jahida A Ilyas, Selasa.
Selain itu, saat rapat paripurna pandangan fraksi di gedung DPRD Sulsel, F-FKS juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan pembangunan Wisma Negara.
Hal lain diketengahkan anggaran untuk pembangunan Wisma Negara menjadi priorotas Pemrov Sulsel mencari dana dan tidak lagi membebani APBD maupun APBD-P seperti yang disampaikan komisi D Bidang Pembangunan bahwa hingga selesai pembangunannya diketahui membutuhkan anggaran Rp400 miliar.
Jahida menyebutkan anggaran yang sudah dihabiskan khusus pembangunan Wisma Negara dari APBD Sulsel diserap untuk bangunan gedung lebih dari Rp110 miliar, sehingga proyek ini dinilai cukup besar dan membebani APBD bila dilakukan terus menerus.
Satu hal mendasar, lanjutnya, kendati hasil konsultasi Komisi D ke Kementerian Sekertariat Negara bahwa gambar rencana pembangunan Wisma Negara di Sulsel belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekertariat Negara, sehingga pihaknya berharap Pemrov dapat memprioritaskan hal itu.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat memaparkan jawaban pada rapat Paripurna, Selasa malam, di kantor dewan mengatakan, mengenai dengan harapan F-PKS tentang tentang prioritas pembangunan Wisma Negara untuk dapat memperoleh anggaran telah dikoordinasikan kepada Kementerian PU-Pera agar pembangunan Wisma Negara mendapatkan pendanaan dari APBN dan sumber pendanaan lainnya.
Terkait dengan pembangunan rel kereta api di Sulsel, kata Syahrul, optimis dapat dilanjutkan, karena pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berjanji untuk merealisasikannya. Keseriusan Kemenhub dapat dilihat menanggung biaya pembebasan lahan yang sebelumnya ditanggung APBD.
"Oleh karena itu Pemerintah Provinsi merasionalisasi anggaran pada Dinas Perhubungan yang tidak digunakan pada pembebasan lahan kereta api. Secara khusus, rel kereta sudah mendekati 20 kilometer dan kita porsir dari Kabupaten Pangkep ke Barru, harapannya itu, meski tidak seluruhnya," jelasnya.
Pemprov Sulsel juga berharap pelabuhan Curah di Kabupaten Barru bisa segera berfungsi dan kereta api dapat mengangkut semen dari Pangkep ke Maros masuk kesana, sehingga nasional bisa melihat manfaatnya. Syahrul juga menyebut ada strategi-strategi yang dimainkan agar disetujui terakhir.
Mengenai dengan pengurangan anggaran pada Dinas Perhubungan mencapai Rp26 miliar lebih dan Dinas Tarkim mencapai Rp28 miliar lebih, juga dipertanyakan F-PKS mengingat sejumlah keperluan dinas terkait masih dibutuhkan penganggaran, kata Mantan Bupati Gowa ini pengurangan karena realisasi anggaran tidak seusai.
"Pengurangan Dinas Perhubungan dan tata ruang dipertanyakan dapat dijelaskan, pada triwulan tiga hanya dibawa 40 persen serapan anggaran sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran yang dikelola dua dinas tersebut, tentu tidak selesai sampai akhir tahun anggaran," paparnya.
Selain itu Syahrul juga menanggapi soal penambahan penyetaraan modal sebesar Rp9 miliar pada APBD-P ditempatkan dimana dan kenapa mendesak untuk ditambahkan, kata dia, bahwa sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 1 huruf D Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang Pengendalian penyertan modal Pemerintah Provisi Sulsel pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar.
"Disitu menyatakan jumlah penyetaraaan modal sebesar 50 persen dari jumlah deviden yang diterima Pemda dari PT Bank Sulselbar setiap tahun," tambahnya.
"Bagaimana dengan nasib proyek Kereta Api di Sulsel, apakah ini menjadi bagian dari pengurangan anggaran, dan kapan rakyat Sulsel bisa menikmati kereta api seperti di Pulau Jawa dan Sumatera," ujar juru bicara F-PKS Hj Andi Jahida A Ilyas, Selasa.
Selain itu, saat rapat paripurna pandangan fraksi di gedung DPRD Sulsel, F-FKS juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan pembangunan Wisma Negara.
Hal lain diketengahkan anggaran untuk pembangunan Wisma Negara menjadi priorotas Pemrov Sulsel mencari dana dan tidak lagi membebani APBD maupun APBD-P seperti yang disampaikan komisi D Bidang Pembangunan bahwa hingga selesai pembangunannya diketahui membutuhkan anggaran Rp400 miliar.
Jahida menyebutkan anggaran yang sudah dihabiskan khusus pembangunan Wisma Negara dari APBD Sulsel diserap untuk bangunan gedung lebih dari Rp110 miliar, sehingga proyek ini dinilai cukup besar dan membebani APBD bila dilakukan terus menerus.
Satu hal mendasar, lanjutnya, kendati hasil konsultasi Komisi D ke Kementerian Sekertariat Negara bahwa gambar rencana pembangunan Wisma Negara di Sulsel belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekertariat Negara, sehingga pihaknya berharap Pemrov dapat memprioritaskan hal itu.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat memaparkan jawaban pada rapat Paripurna, Selasa malam, di kantor dewan mengatakan, mengenai dengan harapan F-PKS tentang tentang prioritas pembangunan Wisma Negara untuk dapat memperoleh anggaran telah dikoordinasikan kepada Kementerian PU-Pera agar pembangunan Wisma Negara mendapatkan pendanaan dari APBN dan sumber pendanaan lainnya.
Terkait dengan pembangunan rel kereta api di Sulsel, kata Syahrul, optimis dapat dilanjutkan, karena pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berjanji untuk merealisasikannya. Keseriusan Kemenhub dapat dilihat menanggung biaya pembebasan lahan yang sebelumnya ditanggung APBD.
"Oleh karena itu Pemerintah Provinsi merasionalisasi anggaran pada Dinas Perhubungan yang tidak digunakan pada pembebasan lahan kereta api. Secara khusus, rel kereta sudah mendekati 20 kilometer dan kita porsir dari Kabupaten Pangkep ke Barru, harapannya itu, meski tidak seluruhnya," jelasnya.
Pemprov Sulsel juga berharap pelabuhan Curah di Kabupaten Barru bisa segera berfungsi dan kereta api dapat mengangkut semen dari Pangkep ke Maros masuk kesana, sehingga nasional bisa melihat manfaatnya. Syahrul juga menyebut ada strategi-strategi yang dimainkan agar disetujui terakhir.
Mengenai dengan pengurangan anggaran pada Dinas Perhubungan mencapai Rp26 miliar lebih dan Dinas Tarkim mencapai Rp28 miliar lebih, juga dipertanyakan F-PKS mengingat sejumlah keperluan dinas terkait masih dibutuhkan penganggaran, kata Mantan Bupati Gowa ini pengurangan karena realisasi anggaran tidak seusai.
"Pengurangan Dinas Perhubungan dan tata ruang dipertanyakan dapat dijelaskan, pada triwulan tiga hanya dibawa 40 persen serapan anggaran sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran yang dikelola dua dinas tersebut, tentu tidak selesai sampai akhir tahun anggaran," paparnya.
Selain itu Syahrul juga menanggapi soal penambahan penyetaraan modal sebesar Rp9 miliar pada APBD-P ditempatkan dimana dan kenapa mendesak untuk ditambahkan, kata dia, bahwa sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 1 huruf D Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang Pengendalian penyertan modal Pemerintah Provisi Sulsel pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar.
"Disitu menyatakan jumlah penyetaraaan modal sebesar 50 persen dari jumlah deviden yang diterima Pemda dari PT Bank Sulselbar setiap tahun," tambahnya.