Jayapura (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Papua rencananya membangun sekolah berpola asrama bagi orang asli Papua di tiga wilayah adat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda di Jayapura, Kamis, mengatakan dari lima wilayah adat yang ada, yakni Lapago, Meepago, Anim Ha, Saireri, dan Mamta, tiga di antaranya akan dibangun sekolah berpola asrama.
"Pembangunan sekolah berpola asrama dengan memprioritaskan orang asli Papua ini rencananya akan dilaksanakan pada 2017," katanya.
Pihaknya baru mendapat surat lengkap dari Kabupaten Nabire yang berada di wilayah adat Meepago terkait dengan rencana pembangunan sekolah berpola asrama itu.
"Sebagai tindak lanjut, kami sudah meminta teman-teman di daerah itu untuk urus sertifikat tanah, pasalnya surat persetujuan dari bupati sudah ada, sementara untuk daerah lain masih tunggu kepastian," ujarnya.
Selain di Nabire, pihaknya juga sudah berdiskusi dengan kepala dinas di Merauke terkait dengan pembangunan sekolah berpola asrama itu.
"Sedangkan untuk Jayawijaya, kami sudah minta sertifikat, tapi sampai hari ini belum terima, artinya harus ada dasar yang dipegang dulu baru akan lakukan pembangunan," katanya.
Dia mengatakan selama ini pembangunan sekolah di Papua masih banyak yang belum melakukan studi kelayakan, di mana pembangunan lebih dulu dilakukan baru sertifikat tanah diurus sehingga terkadang langkah itu menimbulkan banyak masalah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda di Jayapura, Kamis, mengatakan dari lima wilayah adat yang ada, yakni Lapago, Meepago, Anim Ha, Saireri, dan Mamta, tiga di antaranya akan dibangun sekolah berpola asrama.
"Pembangunan sekolah berpola asrama dengan memprioritaskan orang asli Papua ini rencananya akan dilaksanakan pada 2017," katanya.
Pihaknya baru mendapat surat lengkap dari Kabupaten Nabire yang berada di wilayah adat Meepago terkait dengan rencana pembangunan sekolah berpola asrama itu.
"Sebagai tindak lanjut, kami sudah meminta teman-teman di daerah itu untuk urus sertifikat tanah, pasalnya surat persetujuan dari bupati sudah ada, sementara untuk daerah lain masih tunggu kepastian," ujarnya.
Selain di Nabire, pihaknya juga sudah berdiskusi dengan kepala dinas di Merauke terkait dengan pembangunan sekolah berpola asrama itu.
"Sedangkan untuk Jayawijaya, kami sudah minta sertifikat, tapi sampai hari ini belum terima, artinya harus ada dasar yang dipegang dulu baru akan lakukan pembangunan," katanya.
Dia mengatakan selama ini pembangunan sekolah di Papua masih banyak yang belum melakukan studi kelayakan, di mana pembangunan lebih dulu dilakukan baru sertifikat tanah diurus sehingga terkadang langkah itu menimbulkan banyak masalah.