Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan akan mengirimkan 270 personil sebagai bantuan untuk proses pengawalan dan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada 2017.
"Satuan Brimob dan Sabhara akan di BKO-kan di Takalar untuk pengamanan Pilkada nanti," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Frans Barung Mengera saat dihubungi usai rapat Koordinasi Pilkada di Takalar, Senin.
Menurutnya, sudah menjadi prosedur apabila ada daerah yang melaksanakan hajatan demokrasi.
Meski demikian, personil yang diutamakan untuk membantu pengamanan dari Polres terdekat yakni Polres Gowa dan Jeneponto mengingat Kabupaten Takalar diapit dua kabupaten terdekatnya.
Bantuan pengamanan selain dari Polda Sulsel, Polres Gowa dan Jeneponto mulai bekerja saat proses kampanye, hari pemungutan suara dan pasca pemungutan suara.
"Ada tiga prosesi yang dianggap rawan sehinga memerlukan bantuan pengamanan. Biasanya bantuan pasukan pengamanan langsung ditambah saat pemungutan suara berlangsung," paparnya.
Perwira menengah berpangkat dua bunga melati ini mengungkapkan, anggota Brimob maupun Sabhara akan ditempatkan pada objek vital dan masing-masing pasangan calon akan dikawal 10 personil masing-masing lima orang melekat pada satu calon kepala daerah.
"Personel tambahan ini akan diturunkan bila situasi dianggap rawan guna mengantisipasi adanya bentrokan antarkubu pendukung, seluruh bantuan pengamanan dibawa kendali Kapolres Jeneponto," tambahnya.
Sebelumnya, Kapolres Takalar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Iskandar mengatakan untuk proses pengamanan tercatat 300 personil dan belum masuk bantuan dari Polres terdekat Gowa dan Jeneponto termasuk Polda Sulsel.
"Saat ini personil masih disiagakan dari Polres Takalar, tapi nanti menjelang kampanye dan pemungutan suara kita minta bantuan meski sekarang ini masih kondusif," katanya.
Untuk bantuan pengamanan, kata dia, diperlukan 100 personel dari satuan Brimob Polda dan 170 dari satuan Sabhara ditambah personel dari dua Polres terdekat.
Mengenai apakah ada tanda-tanda kericuhan yang terpantau, lanjutnya, sampai sekarang belum terdeteksi sampai pada proses tahapan Pilkada yang sudah berjalan. Kendati demikian pihaknya masih tetap mengandalkan personilnya.
Terkait dengan tahapan Pilkada, Pemerintah Kabupaten Takalar dipimpin Pelaksana tugas Bupati Takalar Andi Darmawan Bintang juga menggelar Rapat Kordinasi melibatkan pihak terkait agar Pilkada berjalan aman dan damai.
Rapat tersebut dihadiri Kapolres Takalar, Ketua DPRD Takalar, Dandim 1426 Takalar, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Kepala Satpol PP Takalar dan para camat.
Berdasarkan laporan Kapolres Takalar AKPB Iskandar menyatakan ada lima hal khusus menjadi agenda pembahasan termasuk memantau pelaksanan pilkada, inventarisasi dan antisipasi masalah.
Selain itu, pembahasan tentang sarana penyelesaian berkaitan dengan bila nantinya ada laporan masuk adanya pelanggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) bermain Politik serta indikasi kecurangan lainnya.
Kapolres Takalar kembali menegaskan bila ada ditemukan oknum dari Polri ikut bermain politik dan mendukung sala satu calon secara terang-terangan maka akan ditindak tegas dan sanksi menantinya.
"Satuan Brimob dan Sabhara akan di BKO-kan di Takalar untuk pengamanan Pilkada nanti," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Frans Barung Mengera saat dihubungi usai rapat Koordinasi Pilkada di Takalar, Senin.
Menurutnya, sudah menjadi prosedur apabila ada daerah yang melaksanakan hajatan demokrasi.
Meski demikian, personil yang diutamakan untuk membantu pengamanan dari Polres terdekat yakni Polres Gowa dan Jeneponto mengingat Kabupaten Takalar diapit dua kabupaten terdekatnya.
Bantuan pengamanan selain dari Polda Sulsel, Polres Gowa dan Jeneponto mulai bekerja saat proses kampanye, hari pemungutan suara dan pasca pemungutan suara.
"Ada tiga prosesi yang dianggap rawan sehinga memerlukan bantuan pengamanan. Biasanya bantuan pasukan pengamanan langsung ditambah saat pemungutan suara berlangsung," paparnya.
Perwira menengah berpangkat dua bunga melati ini mengungkapkan, anggota Brimob maupun Sabhara akan ditempatkan pada objek vital dan masing-masing pasangan calon akan dikawal 10 personil masing-masing lima orang melekat pada satu calon kepala daerah.
"Personel tambahan ini akan diturunkan bila situasi dianggap rawan guna mengantisipasi adanya bentrokan antarkubu pendukung, seluruh bantuan pengamanan dibawa kendali Kapolres Jeneponto," tambahnya.
Sebelumnya, Kapolres Takalar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Iskandar mengatakan untuk proses pengamanan tercatat 300 personil dan belum masuk bantuan dari Polres terdekat Gowa dan Jeneponto termasuk Polda Sulsel.
"Saat ini personil masih disiagakan dari Polres Takalar, tapi nanti menjelang kampanye dan pemungutan suara kita minta bantuan meski sekarang ini masih kondusif," katanya.
Untuk bantuan pengamanan, kata dia, diperlukan 100 personel dari satuan Brimob Polda dan 170 dari satuan Sabhara ditambah personel dari dua Polres terdekat.
Mengenai apakah ada tanda-tanda kericuhan yang terpantau, lanjutnya, sampai sekarang belum terdeteksi sampai pada proses tahapan Pilkada yang sudah berjalan. Kendati demikian pihaknya masih tetap mengandalkan personilnya.
Terkait dengan tahapan Pilkada, Pemerintah Kabupaten Takalar dipimpin Pelaksana tugas Bupati Takalar Andi Darmawan Bintang juga menggelar Rapat Kordinasi melibatkan pihak terkait agar Pilkada berjalan aman dan damai.
Rapat tersebut dihadiri Kapolres Takalar, Ketua DPRD Takalar, Dandim 1426 Takalar, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Kepala Satpol PP Takalar dan para camat.
Berdasarkan laporan Kapolres Takalar AKPB Iskandar menyatakan ada lima hal khusus menjadi agenda pembahasan termasuk memantau pelaksanan pilkada, inventarisasi dan antisipasi masalah.
Selain itu, pembahasan tentang sarana penyelesaian berkaitan dengan bila nantinya ada laporan masuk adanya pelanggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) bermain Politik serta indikasi kecurangan lainnya.
Kapolres Takalar kembali menegaskan bila ada ditemukan oknum dari Polri ikut bermain politik dan mendukung sala satu calon secara terang-terangan maka akan ditindak tegas dan sanksi menantinya.