Ternate (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Burhan Abdurahman menyatakan, masih banyak program populis yang belum diakomodir, sehingga pemerintah mengharapkan dukungan DPRD pada sejumlah kebijakan dalam APBD 2017.
"Pemerintah yakin komitmen kebijakannya juga bagian dari komitmen dan kebijakan DPRD," kata Burhan di Ternate, Senin.
Dia mengatakan, berbagai kebijakan startegis dan populis tersebut akan dilakukan secara sungguh-sungguh, terpadu dan berkelanjutan dengan perhitungan alokasi anggaran yang tepat disertai dengan evaluasi dan pengawasan.
"Masih banyak komponen program/kegiatan populis berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan strategis dengan peningkatan investasi daerah, namun belum sempat diakomodir karena diperhadapkan dengan keterbataasan anggaran," katanya.
Oleh karena itu, dalam mengatasi keterbatasan pendaparan dalam membiayai pembangunan, pemerintah ke depan berupaya mendorong investasi swasta di beberapa sektor strategis seperti jasa, perdagangan, pariwisata, dan perikanan.
"Diharapkan, melalui kerja sama antara pemerintah dan investor dapat mempercepat pembangunan di Kota Ternate, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat," katanya.
Program prioritas dan alokasi anggaran bidang pelayanan dan urusan pemerintahan dalam APBD Kota Ternate 2017, dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan dibahas dengan komisi-komisi yang menjadi mitra kerja pemerintah.
"Hal-hal lain yang terkait dengan substansi APBD 2017 akan dijelaskan pada pembahasan tahap I akhir antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate," kata Burhan.
"Pemerintah yakin komitmen kebijakannya juga bagian dari komitmen dan kebijakan DPRD," kata Burhan di Ternate, Senin.
Dia mengatakan, berbagai kebijakan startegis dan populis tersebut akan dilakukan secara sungguh-sungguh, terpadu dan berkelanjutan dengan perhitungan alokasi anggaran yang tepat disertai dengan evaluasi dan pengawasan.
"Masih banyak komponen program/kegiatan populis berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan strategis dengan peningkatan investasi daerah, namun belum sempat diakomodir karena diperhadapkan dengan keterbataasan anggaran," katanya.
Oleh karena itu, dalam mengatasi keterbatasan pendaparan dalam membiayai pembangunan, pemerintah ke depan berupaya mendorong investasi swasta di beberapa sektor strategis seperti jasa, perdagangan, pariwisata, dan perikanan.
"Diharapkan, melalui kerja sama antara pemerintah dan investor dapat mempercepat pembangunan di Kota Ternate, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat," katanya.
Program prioritas dan alokasi anggaran bidang pelayanan dan urusan pemerintahan dalam APBD Kota Ternate 2017, dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan dibahas dengan komisi-komisi yang menjadi mitra kerja pemerintah.
"Hal-hal lain yang terkait dengan substansi APBD 2017 akan dijelaskan pada pembahasan tahap I akhir antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate," kata Burhan.