Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo optimistis pembangunan infrastruktur Sulsel di tahun 2017 tidak terkendala masalah anggaran meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) relatif minim.
"Ini tahun memang ada beberapa, seperti DAU, DAK, mengalami penurunan dari target-target yang seharusnya kita capai, akibat dari berbagai hal, salah satunya adalah karena adanya perubahan struktur," kata Syahrul yang ditemui usai menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2017 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel, di Makassar, Jumat.
Menurut Syahrul karena perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pelimpahan kewenangan pendidikan di tingkat sekolah menengah, Pemprov Sulsel mendapat tambahan pegawai sekitar 16 ribu orang, khusus sektor pendidikan.
Akibatnya, pihaknya mengalami kekurangan dana yang cukup besar. Meski demikian gubernur tetap optimistis hal ini tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur Sulsel.
"Ini cuma berkait dengan belanja rutin saja, yang terkait dengan belanja pegawai yang lebih banyak. tetapi kita kan harus optimis, nanti kita lakukan penyesuaian-penyesuaian, setelah komunikasi dengan pusat untuk membicarakan kekurangan itu dan ditemukan jalan keluarnya," jelas Syahrul.
Pada 2017 mendatang, lanjut gubernur dua periode tersebut, pihaknya akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur yang paling dasar, termasuk jalan.
Selain itu, Sulsel, kata gubernur, juga akan terus meningkatkan sektor pertanian, dan memperbaiki neraca perdagangan, untuk melakukan ekspor yang lebih kuat.
Sementara terkait kendala pembebasan lahan pada program pembangunan infrastruktur, ia mengatakan hal tersebut sangat terkait dengan bupati dan wali kota setempat.
"Kita lebih banyak mengarahkan kebijakan dan memberikan fasilitasi, tapi kalau pada saatnya kita bisa coba tarik ke provinsi," pungkasnya.
"Ini tahun memang ada beberapa, seperti DAU, DAK, mengalami penurunan dari target-target yang seharusnya kita capai, akibat dari berbagai hal, salah satunya adalah karena adanya perubahan struktur," kata Syahrul yang ditemui usai menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2017 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel, di Makassar, Jumat.
Menurut Syahrul karena perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pelimpahan kewenangan pendidikan di tingkat sekolah menengah, Pemprov Sulsel mendapat tambahan pegawai sekitar 16 ribu orang, khusus sektor pendidikan.
Akibatnya, pihaknya mengalami kekurangan dana yang cukup besar. Meski demikian gubernur tetap optimistis hal ini tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur Sulsel.
"Ini cuma berkait dengan belanja rutin saja, yang terkait dengan belanja pegawai yang lebih banyak. tetapi kita kan harus optimis, nanti kita lakukan penyesuaian-penyesuaian, setelah komunikasi dengan pusat untuk membicarakan kekurangan itu dan ditemukan jalan keluarnya," jelas Syahrul.
Pada 2017 mendatang, lanjut gubernur dua periode tersebut, pihaknya akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur yang paling dasar, termasuk jalan.
Selain itu, Sulsel, kata gubernur, juga akan terus meningkatkan sektor pertanian, dan memperbaiki neraca perdagangan, untuk melakukan ekspor yang lebih kuat.
Sementara terkait kendala pembebasan lahan pada program pembangunan infrastruktur, ia mengatakan hal tersebut sangat terkait dengan bupati dan wali kota setempat.
"Kita lebih banyak mengarahkan kebijakan dan memberikan fasilitasi, tapi kalau pada saatnya kita bisa coba tarik ke provinsi," pungkasnya.