Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid meminta kader golkar di Sulawesi Selatan untuk tetap solid mendukung program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Partai Golkar punya visi negara kesejahteraan, implementasinya kepada Pak Jokowi dengan Nawa Citanya, hal itu sejalan dengan upaya visi negara kesejahteraan. Jadi ada irama dan konsep harus sama," kata Nurdin di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Menurut dia usai bertemu dengan para Legislator Golkar, sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Nurdin menegaskan komitmen partai harus mendukung program tersebut utamanya pro kepada rakyat.
Selain itu kata dia, mencontohkan pada poin ketiga program Nawa Cita Jokowi-JK adalah membangun Indonesia dari pinggir. Konsep ini sejalan dengan visi negara kesejahteraan Partai Golkar, yakni membangun Indonesia dari desa-desa.
"Makanya dalam pertemuan tadi saya sampaikan yang harus diperjuangkan Fraksi Golkar adalah visi negara kesejahteraan. Itu salah satu visi mimpi besar kita. Inilah program Partai Golkar sampai 2045" ujar Plt Ketua DPD Golkar Sulsel ini kepada wartawan.
Lalu bagaimana cara mengimplementasikan program partai, kata dia menyebut harus dimulai dari desa. Fraksi Partai Golkar sebagai lembaga legislatif mesti mempunyai tugas untuk mewujudkan mimpi besar partai beringin rindang ini.
Selain itu diketahui, 60 persen dari seluruh desa di Indonesia masih tertinggal, karenanya perjuangan Legislator Golkat mesti mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat dari desa-desa.
"Kita mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sebab, daerah kita di Sulsel ini adalah lumbung pangan, daerah nelayan, serta wilayah perikanan," kata dia.
Mantan Ketua PSSI itu mengemukakan, jangan sampai Sulsel sebagai daerah lumbung pangan, namun belakangan saat panen raya petani malah tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya.
Kendati demikian, pertemuan ini dengan wakil rakyat di DPRD Sulsel khususnya kader Partai Golkar sebagai perpanjangan tangan partai sebagai upaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di Sulsel.
"Sebaliknya, Fraksi Golkar di DPRD seharusnya melaporkan kepada partai sebelum dan sesudah masa sidang, apa-apa program yang harus dijalankan agar jelas seperti apa bentuk dukungan kepada pemerintah dan kontribusi kepada negara," tambahnya.
Sementara Wakil Ketua Partai Golkar Sulsel Kadir Halid menuturkan pertemuan ini sebagai bentuk penguatan fungsi legislator Partai Golkar di DPRD Sulsel.
Pertemuan tersebut, kata dia bersifat wajib bagi seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulsel. Sementara untuk pertemuan lanjutan Fraksi Partai Golkar di DPRD provinsi, dan kabupaten/kota tetap dilaksanakan di Kota Parepare, pada 10 Desember 2016.
Pertemuan itu akan menghadirkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham serta pengurus DPP lainnya.
"Pertemuan seluruh angota fraksi se Sulsel nanti tetap dilaksanakan di Pare-pare, berbeda dengan pertemuan tadi. Semuanya akan berjalan sesuai yang direncanakan sejak awal," tambahnya.
"Partai Golkar punya visi negara kesejahteraan, implementasinya kepada Pak Jokowi dengan Nawa Citanya, hal itu sejalan dengan upaya visi negara kesejahteraan. Jadi ada irama dan konsep harus sama," kata Nurdin di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Menurut dia usai bertemu dengan para Legislator Golkar, sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Nurdin menegaskan komitmen partai harus mendukung program tersebut utamanya pro kepada rakyat.
Selain itu kata dia, mencontohkan pada poin ketiga program Nawa Cita Jokowi-JK adalah membangun Indonesia dari pinggir. Konsep ini sejalan dengan visi negara kesejahteraan Partai Golkar, yakni membangun Indonesia dari desa-desa.
"Makanya dalam pertemuan tadi saya sampaikan yang harus diperjuangkan Fraksi Golkar adalah visi negara kesejahteraan. Itu salah satu visi mimpi besar kita. Inilah program Partai Golkar sampai 2045" ujar Plt Ketua DPD Golkar Sulsel ini kepada wartawan.
Lalu bagaimana cara mengimplementasikan program partai, kata dia menyebut harus dimulai dari desa. Fraksi Partai Golkar sebagai lembaga legislatif mesti mempunyai tugas untuk mewujudkan mimpi besar partai beringin rindang ini.
Selain itu diketahui, 60 persen dari seluruh desa di Indonesia masih tertinggal, karenanya perjuangan Legislator Golkat mesti mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat dari desa-desa.
"Kita mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sebab, daerah kita di Sulsel ini adalah lumbung pangan, daerah nelayan, serta wilayah perikanan," kata dia.
Mantan Ketua PSSI itu mengemukakan, jangan sampai Sulsel sebagai daerah lumbung pangan, namun belakangan saat panen raya petani malah tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya.
Kendati demikian, pertemuan ini dengan wakil rakyat di DPRD Sulsel khususnya kader Partai Golkar sebagai perpanjangan tangan partai sebagai upaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di Sulsel.
"Sebaliknya, Fraksi Golkar di DPRD seharusnya melaporkan kepada partai sebelum dan sesudah masa sidang, apa-apa program yang harus dijalankan agar jelas seperti apa bentuk dukungan kepada pemerintah dan kontribusi kepada negara," tambahnya.
Sementara Wakil Ketua Partai Golkar Sulsel Kadir Halid menuturkan pertemuan ini sebagai bentuk penguatan fungsi legislator Partai Golkar di DPRD Sulsel.
Pertemuan tersebut, kata dia bersifat wajib bagi seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulsel. Sementara untuk pertemuan lanjutan Fraksi Partai Golkar di DPRD provinsi, dan kabupaten/kota tetap dilaksanakan di Kota Parepare, pada 10 Desember 2016.
Pertemuan itu akan menghadirkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham serta pengurus DPP lainnya.
"Pertemuan seluruh angota fraksi se Sulsel nanti tetap dilaksanakan di Pare-pare, berbeda dengan pertemuan tadi. Semuanya akan berjalan sesuai yang direncanakan sejak awal," tambahnya.