Mamuju (ANTARA Sulbar) - Lergislator dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Barat, H Abdul Rahim mengaku tengah fokus memperjuangkan anggaran pembangunan desa untuk diusulkan dalam draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tahun Anggaran 2017.
"Saat ini tengah berlangsung pembahasan lintas komisi terkait dengan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2017. Bagi saya, sesuai dengan rencana strategis pemprov Sulbar, maka alokasi pembangunan desa harus bisa ditingkatkan," kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H Abdul Rahim di Mamuju, Senin.
Baru-baru ini, puluhan aparat kepala desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan harapan agar diberikan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur desa, khususnya desa-desa terpencil yang ada di daerah itu.
Rahim yang juga eksponem pejuang pembentukan provinsi Sulbar ini berjanji akan mengakomodasi permintaan aparat desa ini sepanjang tidak bertentangan aturan yang ada.
"Teman-teman aparat kepala desa yang ada di Polman itu akan saya perjuangkan sesuai kemampuan keuangan pemprov Sulbar. Selaku wakil rakyat hasil daerah pemilihan Polman maka menjadi kewajibannya untuk mengakomodasi usulan itu," terang Rahim.
Pembangunan desa juga selaras dengan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menghendaki agar pembangunan diawali dari desa.
Olehnya itu kata Rahim, dukungan teman-teman yang ada di DPRD Sulbar tentu diharapkan untuk bisa mengakomodasi segala bentuk usulan pembangunan di desa yang dianggap mendesak.
"Bukan hanya desa-desa yang ada di Polman, tetapi desa lain yang ada di Sulbar juga patut diberi perhatian lebih," ungkapnya lagi.
Sekretaris DPW Partai Nasdem ini menambahkan, upaya memajukan Desa baik pemerintahan maupun pembangunan perlu adanya gerakan yang bersinergi dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
Diantara permintaan aparat desa di Polman, kata dia, alokasi anggaran pembangunan jembatan, jalan dan berbagai pembangunan di sektor lainnya.
"Saat ini tengah berlangsung pembahasan lintas komisi terkait dengan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2017. Bagi saya, sesuai dengan rencana strategis pemprov Sulbar, maka alokasi pembangunan desa harus bisa ditingkatkan," kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H Abdul Rahim di Mamuju, Senin.
Baru-baru ini, puluhan aparat kepala desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan harapan agar diberikan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur desa, khususnya desa-desa terpencil yang ada di daerah itu.
Rahim yang juga eksponem pejuang pembentukan provinsi Sulbar ini berjanji akan mengakomodasi permintaan aparat desa ini sepanjang tidak bertentangan aturan yang ada.
"Teman-teman aparat kepala desa yang ada di Polman itu akan saya perjuangkan sesuai kemampuan keuangan pemprov Sulbar. Selaku wakil rakyat hasil daerah pemilihan Polman maka menjadi kewajibannya untuk mengakomodasi usulan itu," terang Rahim.
Pembangunan desa juga selaras dengan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menghendaki agar pembangunan diawali dari desa.
Olehnya itu kata Rahim, dukungan teman-teman yang ada di DPRD Sulbar tentu diharapkan untuk bisa mengakomodasi segala bentuk usulan pembangunan di desa yang dianggap mendesak.
"Bukan hanya desa-desa yang ada di Polman, tetapi desa lain yang ada di Sulbar juga patut diberi perhatian lebih," ungkapnya lagi.
Sekretaris DPW Partai Nasdem ini menambahkan, upaya memajukan Desa baik pemerintahan maupun pembangunan perlu adanya gerakan yang bersinergi dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
Diantara permintaan aparat desa di Polman, kata dia, alokasi anggaran pembangunan jembatan, jalan dan berbagai pembangunan di sektor lainnya.