Mamuju (Antara Sulbar) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Drs Carlo Brix Tewu mengaku segera membangun koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait berjalannya tahapan Pilkada gubernur dan wakil gubernur, 15 Februari 2017.
"Sebagaimana amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada saya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku penjabat karateker gubernur, maka ada dua hal yang harus saya laksanakan, termasuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, hal pertama yang dilaksanakan adalah menjalankan dan menstabilkan roda pemerintahan di provinsi hasil pemekaran Sulawesi Selatan ini.
Kemudian kata dia, mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah hingga melahirkan gubernur terpilih hasil pilkada 15 Februari 2017.
"Jadi saya tidak punya program 100 hari. Tetapi saya akan bekerja secara terus menerus hingga kelak lahir gubernur hasil pilihan rakyat Sulbar," terang Carlo.
Karena itu kata dia, dirinya akan segera membangun komunikasi kepada komisoner KPU, Bawaslu selaku pihak penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan di daerah ini.
"Dalam waktu dekat saya akan meninjau kesiapan KPU terkait pilkada itu. Hal ini penting agar pesta demokrasi di daerah ini berjalan lancar, aman dan demokratis," ujar Carlo.
Mantan Kapolda Sulawesi Utara ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada gubernur dan wakil gubernur yang tinggal beberapa puluh hari kedepan.
Pimilihan kepala daerah secara langsung juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah yang dimana otonomi daerah tidak terlepas dari upaya yang dapat ditentukan oleh pemimpin.
"Semakin baik pemimpin yang dihasilkan dalam Pilkada serentak tahun 2017, maka komitmen pemimpin dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah akan membawa dampak pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain pimpinan daerah selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat untuk dapat mewujudkankannya," kata Carlo.
Ia menambahkan, pilkada merupakan ajang memilih Kepala Daerah yang akan menentukan masa depan suatu daerah/wilayah, maka baik Pemerintah daerah maupun masyarakat harus bersinegri dan bersikap tegas terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan dan menggangu keamanan.
Saat menjelang Pilkada banyak banyak bermunculkan hal-hal yang memprovokasi masyarakat yang bertujuan untuk menggagalkan Pilkada. Untuk itu masalah keamanan harus diantisipasi sejak dini.
"Sebagaimana amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada saya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku penjabat karateker gubernur, maka ada dua hal yang harus saya laksanakan, termasuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, hal pertama yang dilaksanakan adalah menjalankan dan menstabilkan roda pemerintahan di provinsi hasil pemekaran Sulawesi Selatan ini.
Kemudian kata dia, mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah hingga melahirkan gubernur terpilih hasil pilkada 15 Februari 2017.
"Jadi saya tidak punya program 100 hari. Tetapi saya akan bekerja secara terus menerus hingga kelak lahir gubernur hasil pilihan rakyat Sulbar," terang Carlo.
Karena itu kata dia, dirinya akan segera membangun komunikasi kepada komisoner KPU, Bawaslu selaku pihak penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan di daerah ini.
"Dalam waktu dekat saya akan meninjau kesiapan KPU terkait pilkada itu. Hal ini penting agar pesta demokrasi di daerah ini berjalan lancar, aman dan demokratis," ujar Carlo.
Mantan Kapolda Sulawesi Utara ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada gubernur dan wakil gubernur yang tinggal beberapa puluh hari kedepan.
Pimilihan kepala daerah secara langsung juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah yang dimana otonomi daerah tidak terlepas dari upaya yang dapat ditentukan oleh pemimpin.
"Semakin baik pemimpin yang dihasilkan dalam Pilkada serentak tahun 2017, maka komitmen pemimpin dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah akan membawa dampak pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain pimpinan daerah selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat untuk dapat mewujudkankannya," kata Carlo.
Ia menambahkan, pilkada merupakan ajang memilih Kepala Daerah yang akan menentukan masa depan suatu daerah/wilayah, maka baik Pemerintah daerah maupun masyarakat harus bersinegri dan bersikap tegas terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan dan menggangu keamanan.
Saat menjelang Pilkada banyak banyak bermunculkan hal-hal yang memprovokasi masyarakat yang bertujuan untuk menggagalkan Pilkada. Untuk itu masalah keamanan harus diantisipasi sejak dini.