Gowa, Sulsel (Antara Sulsel) - Legislator DPR-RI Aliyah Mustika Ilham (AMI) mendatangi Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL untuk mendengarkan langsung penjelasannya terkait keluarnya Kabupaten Gowa dari sistem integrasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Setiap keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan pasti punya alasan kuatnya termasuk soal keluarnya Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan. Karenanya, kami datang ke sini untuk mendengar langsung penjelasan itu," jelasnya di Gowa, Senin.
Legislator Komisi IX DPR-RI yang memang mitra kerjanya dengan BPJS itu mengaku penasaran dengan alasan pemerintah Kabupaten Gowa yang memutuskan untuk keluar dari program integrasi BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2017.
Aliyah Mustika mengatakan, dampak yang mungkin terjadi setelah keluarnya Kabupaten Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan itu adalah semakin banyaknya kemudian daerah yang akan mengambil langkah tersebut.
"Itulah, saya ingin mendengar langsung apa alasan Pemerintah Kabupaten Gowa memutuskan keluar dari kepesertaan integrasi BPJS kesehatan karena dengan adanya hal itu akan ada kecenderungan daerah lain ikut langkah yang diambil oleh Gowa," katanya.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menjelaskan secara rinci kalau peserta integrasi BPJS Kesehatan di Gowa sebanyak 119.601 jiwa dengan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan kelas III sama dengan layanan kesehatan gratis yang dimiliki oleh Pemkab Gowa.
Menurut dia, keluarnya Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan semata-mata karena inovasi, penghematan dan sekaligus tetap menjalankan program yang sudah lama yakni kesehatan gratis tanpa biaya.
"Apabila kami tetap melanjutkan kerja sama untuk integrasi kepesertaan BPJS, maka anggaran akan dobel padahal saat ini Pemkab Gowa kekurangan anggaran diakibatkan pemotongan DAK sebesar Rp220 miliar dari pemerintah pusat untuk membiayai program prioritas," katanya.
Penghentian integrasi dengan BPJS Kesehatan itu juga sudah disampaikannya sejak setahun lalu dan telah menyurat langsung ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kita sudah sampaikan juga sama provinsi kalau kita di Gowa ada program kesehatan gratis yang sudah berjalan sejak tahun 2009. Program ini masih berjalan sampai sekarang," jelasnya.
Adnan mengaku jika anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan gratis bagi 119 ribu warga miskin itu yakni sebesar Rp14 miliar pada tahun 2016 di luar dari anggaran untuk program BPJS.
Selain anggaran sebesar Rp14 miliar untuk 119 ribu jiwa warga miskin itu, Pemkab Gowa juga telah mengalokasikan Rp4 miliar dana tambahan untuk BPJS Kesehatan.
"Kesehatan gratis 2017 ini kita menganggarkan Rp16 miliar. Di tahun 2016 alokasi kesehatan gratis Rp14 miliar, kemudian kita setor lagi Rp4 miliar jadi total anggaran Rp20 miliar. Ini sangat besar karena double pembayarannya," terangnya.
"Setiap keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan pasti punya alasan kuatnya termasuk soal keluarnya Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan. Karenanya, kami datang ke sini untuk mendengar langsung penjelasan itu," jelasnya di Gowa, Senin.
Legislator Komisi IX DPR-RI yang memang mitra kerjanya dengan BPJS itu mengaku penasaran dengan alasan pemerintah Kabupaten Gowa yang memutuskan untuk keluar dari program integrasi BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2017.
Aliyah Mustika mengatakan, dampak yang mungkin terjadi setelah keluarnya Kabupaten Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan itu adalah semakin banyaknya kemudian daerah yang akan mengambil langkah tersebut.
"Itulah, saya ingin mendengar langsung apa alasan Pemerintah Kabupaten Gowa memutuskan keluar dari kepesertaan integrasi BPJS kesehatan karena dengan adanya hal itu akan ada kecenderungan daerah lain ikut langkah yang diambil oleh Gowa," katanya.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menjelaskan secara rinci kalau peserta integrasi BPJS Kesehatan di Gowa sebanyak 119.601 jiwa dengan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan kelas III sama dengan layanan kesehatan gratis yang dimiliki oleh Pemkab Gowa.
Menurut dia, keluarnya Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan semata-mata karena inovasi, penghematan dan sekaligus tetap menjalankan program yang sudah lama yakni kesehatan gratis tanpa biaya.
"Apabila kami tetap melanjutkan kerja sama untuk integrasi kepesertaan BPJS, maka anggaran akan dobel padahal saat ini Pemkab Gowa kekurangan anggaran diakibatkan pemotongan DAK sebesar Rp220 miliar dari pemerintah pusat untuk membiayai program prioritas," katanya.
Penghentian integrasi dengan BPJS Kesehatan itu juga sudah disampaikannya sejak setahun lalu dan telah menyurat langsung ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kita sudah sampaikan juga sama provinsi kalau kita di Gowa ada program kesehatan gratis yang sudah berjalan sejak tahun 2009. Program ini masih berjalan sampai sekarang," jelasnya.
Adnan mengaku jika anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan gratis bagi 119 ribu warga miskin itu yakni sebesar Rp14 miliar pada tahun 2016 di luar dari anggaran untuk program BPJS.
Selain anggaran sebesar Rp14 miliar untuk 119 ribu jiwa warga miskin itu, Pemkab Gowa juga telah mengalokasikan Rp4 miliar dana tambahan untuk BPJS Kesehatan.
"Kesehatan gratis 2017 ini kita menganggarkan Rp16 miliar. Di tahun 2016 alokasi kesehatan gratis Rp14 miliar, kemudian kita setor lagi Rp4 miliar jadi total anggaran Rp20 miliar. Ini sangat besar karena double pembayarannya," terangnya.