Mamuju (Antara Sulbar) - Ratusan mahasiswa dan pemuda di Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta agar Kapolda Sulbar dapat menjaga netralitas di Pilkada Sulbar beserta jajarannya.
Para mahasiswa dan Pemuda tergabung dalam PMII Cabang Mamuju, HMI Cabang Mamuju, Kammi Mamuju, BEM Poltekkes, BEM Paperta Unika, BEM Teknik Unika, BEM Unika, Hipermata, Ipmapus Mamuju dan Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) Dewan Pimpinan Kabupaten Mamuju, melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi Markas Polda Sulbar, Senin.
Para mahasiswa dan pemuda itu datang dengan melakukan konvoi kendaraan dan membawa spanduk bertuliskan "Cegah konflik, Pilkada damai harga mati, pemerintah harus pro rakyat".
Mereka kemudian dihadang ratusan aparat kepolisian didepan Mapolda Sulbar, massa kemudian membakar ban bekas serta melakukan orasi.
"Kami meminta Kapolda Sulbar, Brigjen Polisi Drs Nandang, MH, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajarannya di tingkat Polres dan Polsek yang ada di Provinsi Sulbar agar dapat bersikap netral dalam mengamankan Pilkada sesuai dengan amanat Undang Undang yang berlaku," kata Ketua PMII Cabang Mamuju, Ibnu Imat Totori saat berorasi.
Ia juga meminta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mencopot jabatan Kapolda yang ternyata tidak bersikap netral dalam mengamankan Pilkada.
Selain itu para mahasiswa meminta agar aparat kepolisian menghentikan tindakan represif terhadap mahasiswa dan pekerja sosial.
Kemudian meminta agar pemerintah mencabut PP Nomor 60 tahun 2016 tentang kenaikan SKCK, STNK dan SIM serta menolak kenaikan harga bahan bakar non subsidi karena berimbas pada kenaikan harga sembako," ujarnya.
Usai melakukan aksinya para mahasiswa dan pemuda membubarkan diri dengan tertib.
Para mahasiswa dan Pemuda tergabung dalam PMII Cabang Mamuju, HMI Cabang Mamuju, Kammi Mamuju, BEM Poltekkes, BEM Paperta Unika, BEM Teknik Unika, BEM Unika, Hipermata, Ipmapus Mamuju dan Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) Dewan Pimpinan Kabupaten Mamuju, melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi Markas Polda Sulbar, Senin.
Para mahasiswa dan pemuda itu datang dengan melakukan konvoi kendaraan dan membawa spanduk bertuliskan "Cegah konflik, Pilkada damai harga mati, pemerintah harus pro rakyat".
Mereka kemudian dihadang ratusan aparat kepolisian didepan Mapolda Sulbar, massa kemudian membakar ban bekas serta melakukan orasi.
"Kami meminta Kapolda Sulbar, Brigjen Polisi Drs Nandang, MH, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajarannya di tingkat Polres dan Polsek yang ada di Provinsi Sulbar agar dapat bersikap netral dalam mengamankan Pilkada sesuai dengan amanat Undang Undang yang berlaku," kata Ketua PMII Cabang Mamuju, Ibnu Imat Totori saat berorasi.
Ia juga meminta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mencopot jabatan Kapolda yang ternyata tidak bersikap netral dalam mengamankan Pilkada.
Selain itu para mahasiswa meminta agar aparat kepolisian menghentikan tindakan represif terhadap mahasiswa dan pekerja sosial.
Kemudian meminta agar pemerintah mencabut PP Nomor 60 tahun 2016 tentang kenaikan SKCK, STNK dan SIM serta menolak kenaikan harga bahan bakar non subsidi karena berimbas pada kenaikan harga sembako," ujarnya.
Usai melakukan aksinya para mahasiswa dan pemuda membubarkan diri dengan tertib.