Mamuju (Antara Sulbar)- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka M.M. dan Kalma Katta (SDK-Kalma), berkomitmen tidak membiarkan pejabatnya korupsi ketika mereka terpilih melalui Pilkada Sulbar pada 15 Februari 2017.
"Komitmen kami adalah menata dengan baik sistem pengelolaan pemerintahan dan tidak akan membiarkan ada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi," kata SDK di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan pemerintahan di Sulbar selama ini dianggapnya tidak optimal dan keliru mengelola sistem pemerintahan, terbukti banyak pejabat eselon II yang tersandung kasus tindak pidana korupsi.
"Kalau kami dipercayakan masyarakat memimpin Sulbar menjadi gubernur maka saya jaminkan tidak akan ada lagi pejabat eselon II yang tersangkut kasus hukum seperti sebelumnya, yang dapat merugikan daerah," katanya.
Selain menata pemerintahan, katanya, komitmennya juga akan mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk setiap kabupaten dalam rangka membangun infrastruktur dan peningkatan sarana pendidikan, serta kesehatan.
Tujuannya, katanya, membangun indeks pembangunan Sulbar agar terus meningkat.
"Ada yang bilang, program prioritas saya itu tidak realistis untuk diwujudkan dan anggapan itu hanya bagi mereka yang otaknya tidak sampai memikirkan itu, kami sudah berpikir jauh untuk dapat mewujudkan program tersebut dan itu bisa kita lakukan," ucapnya.
Ia berharap publik dapat lebih pandai, lebih cerdas dalam menggunakan hak politiknya pada pesta demokrasi masyarakat Sulbar mendatang dengan memilih pemimpin yang memperhatikan hak-hak masyarakat kelas bawah.
"Pemimpin yang bisa bergaul dengan masyarakat kelas bawah bukan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, punya komitmen untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Jangan salah pilih, jangan sampai kita memilih penguasa, bukan memilih pemimpin," ujarnya.
"Komitmen kami adalah menata dengan baik sistem pengelolaan pemerintahan dan tidak akan membiarkan ada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi," kata SDK di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan pemerintahan di Sulbar selama ini dianggapnya tidak optimal dan keliru mengelola sistem pemerintahan, terbukti banyak pejabat eselon II yang tersandung kasus tindak pidana korupsi.
"Kalau kami dipercayakan masyarakat memimpin Sulbar menjadi gubernur maka saya jaminkan tidak akan ada lagi pejabat eselon II yang tersangkut kasus hukum seperti sebelumnya, yang dapat merugikan daerah," katanya.
Selain menata pemerintahan, katanya, komitmennya juga akan mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk setiap kabupaten dalam rangka membangun infrastruktur dan peningkatan sarana pendidikan, serta kesehatan.
Tujuannya, katanya, membangun indeks pembangunan Sulbar agar terus meningkat.
"Ada yang bilang, program prioritas saya itu tidak realistis untuk diwujudkan dan anggapan itu hanya bagi mereka yang otaknya tidak sampai memikirkan itu, kami sudah berpikir jauh untuk dapat mewujudkan program tersebut dan itu bisa kita lakukan," ucapnya.
Ia berharap publik dapat lebih pandai, lebih cerdas dalam menggunakan hak politiknya pada pesta demokrasi masyarakat Sulbar mendatang dengan memilih pemimpin yang memperhatikan hak-hak masyarakat kelas bawah.
"Pemimpin yang bisa bergaul dengan masyarakat kelas bawah bukan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, punya komitmen untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Jangan salah pilih, jangan sampai kita memilih penguasa, bukan memilih pemimpin," ujarnya.