Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Kantor Wilayah Direktor Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan (DJP Sulsel) Alfiker Siringoringo mengatakan pagu belanja bantuan sosial di Sulsel mencapai Rp54,4 miliar pada 2017.
"Dari empat jenis belanja dengan total dana Rp17,6 triliun pagu anggaran 2017 di Sulsel, untuk bantuan sosial tercatat Rp54,4 miliar lebih," kata Alfiker di Makassar, Selasa.
Selain belanja bantuan sosial, juga tercatat pagu belanja pegawai sebanyak Rp7 triliun, belanja barang Rp6,1 triliun dan belanja modal Rp4,4 triliun lebih.
Jika dibandingkan dengan total pagu 2016 sebesar Rp19,3 triliun, terjadi penurunan pagu anggaran sepanjang 2017. Realisasi penggunaan dana pada 2016 menyamai jumlah dana pagu 2017 yakni sekitar Rp17 triliun lebih.
Namun pada dua periode sebelumnya yakni 2015 dan 2014, total pagunya masing-masing Rp22,4 triliun dan Rp16,5 triliun.
Khusus penggunaan dana bantuan sosial, Alfiker berharap penyaluran dan pemanfaatannya perlu mendapat pengawasan semua pihak, sehingga tepat sasaran.
Peran semua pihak dinilai sangat penting, agar uang masyarakat yang terhimpun melalui pajak, kemudian menjadi APBN kembali disalurkan ke masyarakat sesuai peruntukannya.
"Karena itulah, dana bantuan sosial itu harus dikawal, sehingga bantuan yang disalurkan pemerintah itu tidak sia-sia dan dapat tepat sasaran," ujarnya.
"Dari empat jenis belanja dengan total dana Rp17,6 triliun pagu anggaran 2017 di Sulsel, untuk bantuan sosial tercatat Rp54,4 miliar lebih," kata Alfiker di Makassar, Selasa.
Selain belanja bantuan sosial, juga tercatat pagu belanja pegawai sebanyak Rp7 triliun, belanja barang Rp6,1 triliun dan belanja modal Rp4,4 triliun lebih.
Jika dibandingkan dengan total pagu 2016 sebesar Rp19,3 triliun, terjadi penurunan pagu anggaran sepanjang 2017. Realisasi penggunaan dana pada 2016 menyamai jumlah dana pagu 2017 yakni sekitar Rp17 triliun lebih.
Namun pada dua periode sebelumnya yakni 2015 dan 2014, total pagunya masing-masing Rp22,4 triliun dan Rp16,5 triliun.
Khusus penggunaan dana bantuan sosial, Alfiker berharap penyaluran dan pemanfaatannya perlu mendapat pengawasan semua pihak, sehingga tepat sasaran.
Peran semua pihak dinilai sangat penting, agar uang masyarakat yang terhimpun melalui pajak, kemudian menjadi APBN kembali disalurkan ke masyarakat sesuai peruntukannya.
"Karena itulah, dana bantuan sosial itu harus dikawal, sehingga bantuan yang disalurkan pemerintah itu tidak sia-sia dan dapat tepat sasaran," ujarnya.