Makassar (Antara Sulsel) - Rancangan transportasi publik peserta loka karya di Makassar, Sulawesi Selatan, mendapat pengakuan dari Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto.
"Rancangan transportasi publik yang dipaparkan ini sejalan dengan rancangan transportasi publik `smart car` yang sementara dalam proses," kata Wali Kota Pomanto pada loka karya "Prototyping dan Uji Lapangan Konsep Transportasi Publik Kota Makassar" di Gedung Bakti Makassar, Rabu.
Peserta loka karya dari berbagai unsur masyarakat, yakni pihak Dinas Perhubungan Kota Makassar, Organda Makassar, akademisi, mahasiswa, media, dan kalangan umum itu, mencoba menemukan model transportasi publik yang nyaman dan aman.
Hasil dari loka karya tersebut selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar sebagai acuan kebijakan sektor transportasi publik.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Pomanto yang akrab disapa Dhanny itu, mengungkapkan "smart car" yang telah diluncurkan pada Desember 2016 masih memerlukan penyempurnaan, sehingga pada peluncuran massal ke depan jauh lebih baik dibandingkan dengan satu unit percontohan "smart car".
"Salah satu upaya mengurangi kemacetan di Makassar, melalui `public transportation` yang dibuat senyaman mungkin, sehingga orang akan meninggalkan `individu transportation` atau kendaraan pribadi," ujarnya.
Berkaitan dengan hal itu, gagasan yang lahir dari loka karya dengan tiga ide pokok, yakni "pasikola" atau transportasi khusus anak sekolah, "bajikia" (sarana dan prasarana transportasi yang baik) dan "E-Nassami" (dukungan perangkat lunak) untuk transportasi publik, mendukung program "smart car" Pemkot Makassar.
Head of Government Unit dari UNDP Siprianus Bate Soro mengatakan lembaganya sebagai salah satu lembaga dunia yang mendukung loka karya itu antusias mendorong terciptanya transportasi publik yang digagas para pihak yang berkepentingan itu.
"Ide-ide kreatif dan inovatis sangat dibutuhkan untuk menghadirkan transportasi publik yang nyaman dan aman bagi masyarakat," ujarnya.
Loka karya diikuti kurang lebih 30 peserta. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, selanjutnya mereka melakukan survei di lapangan untuk menghimpun data, wawancara, dan mengapresiasi dari pihak yang akan menerapkan rancangan itu.
"Rancangan transportasi publik yang dipaparkan ini sejalan dengan rancangan transportasi publik `smart car` yang sementara dalam proses," kata Wali Kota Pomanto pada loka karya "Prototyping dan Uji Lapangan Konsep Transportasi Publik Kota Makassar" di Gedung Bakti Makassar, Rabu.
Peserta loka karya dari berbagai unsur masyarakat, yakni pihak Dinas Perhubungan Kota Makassar, Organda Makassar, akademisi, mahasiswa, media, dan kalangan umum itu, mencoba menemukan model transportasi publik yang nyaman dan aman.
Hasil dari loka karya tersebut selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar sebagai acuan kebijakan sektor transportasi publik.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Pomanto yang akrab disapa Dhanny itu, mengungkapkan "smart car" yang telah diluncurkan pada Desember 2016 masih memerlukan penyempurnaan, sehingga pada peluncuran massal ke depan jauh lebih baik dibandingkan dengan satu unit percontohan "smart car".
"Salah satu upaya mengurangi kemacetan di Makassar, melalui `public transportation` yang dibuat senyaman mungkin, sehingga orang akan meninggalkan `individu transportation` atau kendaraan pribadi," ujarnya.
Berkaitan dengan hal itu, gagasan yang lahir dari loka karya dengan tiga ide pokok, yakni "pasikola" atau transportasi khusus anak sekolah, "bajikia" (sarana dan prasarana transportasi yang baik) dan "E-Nassami" (dukungan perangkat lunak) untuk transportasi publik, mendukung program "smart car" Pemkot Makassar.
Head of Government Unit dari UNDP Siprianus Bate Soro mengatakan lembaganya sebagai salah satu lembaga dunia yang mendukung loka karya itu antusias mendorong terciptanya transportasi publik yang digagas para pihak yang berkepentingan itu.
"Ide-ide kreatif dan inovatis sangat dibutuhkan untuk menghadirkan transportasi publik yang nyaman dan aman bagi masyarakat," ujarnya.
Loka karya diikuti kurang lebih 30 peserta. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, selanjutnya mereka melakukan survei di lapangan untuk menghimpun data, wawancara, dan mengapresiasi dari pihak yang akan menerapkan rancangan itu.