Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman mengatakan, pihaknya saat ini kekurangan tenaga fungsional perencana.
"Saat ini jumlah tenaga fungsional kita baru 22 orang, jumlah ini masih sangat minim," kata Jufri Rahman yang ditemui di Makassar, Sabtu.
Menurut Jufri, idealnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sulsel didamping oleh satu orang tenaga fungsional.
"Jumlah SKPD kita sekarang 47, artinya kita masih kekurangan 25 tenaga fungsional perencana," ujarnya.
Ia menjelaskan kehadiran tenaga perencana ini penting, agar setiap tahapan program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan secara sinergis dan bersesuaian dengan visi misi serta target RPJMD.
"Selama ini perencanaan hanya dilakukan oleh Kepala Seksi Program, jadi kalau saat pengawasan ditemukan kesalahan, ternyata memang dari perencanaan sudah tidak tepat," jelasnya.
Ia menuturkan, kurangnya jumlah tenaga fungsional perencana ini merupakan warisan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang kurang memberikan insentif untuk tenaga fungsional ini.
"Dulu orang-orang enggan menjadi tenaga fungsional, karena jabatan struktural dianggap lebih menjanjikan, tapi sekarang tidak lagi, tenaga fungsional pun memiliki tunjangan yang tinggi," kata dia.
Karenanya, ia menghimbau agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa mengetahui masalah-masalah fungsional khususnya perencanaan untuk melapor ke Bappeda.
"Kalau punya kemampuan, silahkan ke Bappeda, kita menjanjikan tunjangan yang cukup dan suasana kerja yang nyaman," pungkasnya.
"Saat ini jumlah tenaga fungsional kita baru 22 orang, jumlah ini masih sangat minim," kata Jufri Rahman yang ditemui di Makassar, Sabtu.
Menurut Jufri, idealnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sulsel didamping oleh satu orang tenaga fungsional.
"Jumlah SKPD kita sekarang 47, artinya kita masih kekurangan 25 tenaga fungsional perencana," ujarnya.
Ia menjelaskan kehadiran tenaga perencana ini penting, agar setiap tahapan program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan secara sinergis dan bersesuaian dengan visi misi serta target RPJMD.
"Selama ini perencanaan hanya dilakukan oleh Kepala Seksi Program, jadi kalau saat pengawasan ditemukan kesalahan, ternyata memang dari perencanaan sudah tidak tepat," jelasnya.
Ia menuturkan, kurangnya jumlah tenaga fungsional perencana ini merupakan warisan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang kurang memberikan insentif untuk tenaga fungsional ini.
"Dulu orang-orang enggan menjadi tenaga fungsional, karena jabatan struktural dianggap lebih menjanjikan, tapi sekarang tidak lagi, tenaga fungsional pun memiliki tunjangan yang tinggi," kata dia.
Karenanya, ia menghimbau agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa mengetahui masalah-masalah fungsional khususnya perencanaan untuk melapor ke Bappeda.
"Kalau punya kemampuan, silahkan ke Bappeda, kita menjanjikan tunjangan yang cukup dan suasana kerja yang nyaman," pungkasnya.