Makassar (Antara Sulsel) - Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KKPI) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan orientasi tentang retorika persidangan dengan mengundang anggota DPRD Kabupaten Kota perempuan di Makasar, Sulawesi Selatan Minggu.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni`matullah didaulat menjadi pemateri dalam orientasi tersebut sebagai penguatan dalam menuntun perempuan ketika berhadapan dengan proses persidangan serta anggota Komisi C DPRD Sulsel Armin Tuputiru yang juga menguasai materi persidangan.
"Peranan perempuan di parlemen sebaiknya lebih aktif, dan berani dalam memimpin rapat-rapat. Jangan pernah mau takut salah, karena itu bagian dari prosesnya," kata Ulla saat membawakan materi dihadapan puluhan anggota DPRD Perempuan di hotel Clarion Makassar.
Selain itu, esensi dari persidangan adalah pengambilan keputusan, karena itu menjadi salah satu syarat persidangan selain peserta maupun pimpinan sidang. Menurit dia, dalam persiangan tidak boleh membawa perasaan meski pembahasaan itu menyerempet soal tertentu.
"Bahasa kerennya konflik membawa perasaan atau populer saat ini Baper, Bawa Perasaan, itu jangan dibawa saat sidang. Sebenarnya anggota dewan perempuan itu membawa warna feminisme, boleh dikata yang banyak tahu keinginan rakyat itu adalah perempuan karena punya kepekaan tinggi," sebut dia.
Ketua Demokrat Sulsel ini menambahkan, semua punya proses meski diawal tidak langsung bisa, tetapi pada dasarnya adalah keberanian untuk berbicara lebih akrif saat sidang. Memang sudah ada beberapa legislator perempuan bisa, tapi belum sepenuhnya hanya mayoritas.
Legislator asal Demokrat itu menjelaskan, pengambilan keputusan di parlemen terutama dalam hal pembahasan anggaran, tentu dibutuhkan peran perempuan, apalagi saat penetapan anggaran, karena hal itu didominasi perasaan dan kasih sayang perempuan, karena lebih memikirkan kepentingan rakyat.
"Saya mohon maaaf, bukannya saya bias Gender, tetapi pada kenyataannya setiap keputusan anggaran dilakukan oleh laki-laki lebih pada hasrat menguasai, mengendalikan, dan memiliki. Berbeda dengan perempuan, punya perasaan kepekaan tinggi, Ulasnya.
Meski demikian, dirinya meminta anggota parlemen perempuan se Sulsel agar belajar memimpin setiap rapat penting saat pengambilan keputusan, mengigat ada penetral dalam setiap keputusan, jauhi konflik perasaan yang menyebabkan peran perempuan menjadi tidak maksimal.
"Masalahnya perempuan itu selalu terjadi pada konflik perasaannya, jarang kita temukan konflik, gagasan, ide, dan konsep dalam setiap rapat, ini yang mesti didorong terus, bukan berarti menguasai tapi menjadi pembeda dan penertal, jangan takut berbicara bila itu dianggap benar," tambahnnya.
Sementara Ketua Dewan Pembina KPPI Sulsel, Rachmatika Dewi mengharapkan kegiatan tersebut bisa memberikan bekal bagi anggota KPPI di Sulsel. Bahkan untuk diaplikasikan dalam menyusun kebijakan di daerah masing-masing.
"Bila di hitung jumlah keseluruhan legislator perempuan di Sulsel mencapai 140 orang. Kalau kita berembuk dan menghasilkan satu kajian, tentunya bisa kita bawa ke daerah kita masing-masing," papar Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Partai Nasdem itu.
Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel, Dr Rusni Kasman dalam orientasi tersebut mengatakan mengundang wakil rakyat perempuan yang ada di 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Hanya saja yang hadir hanya perwakilan 12 kabupaten dan kota dengan jumlah peserta 50 orang.
"Pertemuan ini selain orientasi tata cara bersidang, juga sebagai bentuk silahturahmi, sekaligus mengadakan rapat kerja. Memang dengan kesibukan kita masing-masing membatasi hingga sulit untuk hadir di kegiatan positif ini," tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni`matullah didaulat menjadi pemateri dalam orientasi tersebut sebagai penguatan dalam menuntun perempuan ketika berhadapan dengan proses persidangan serta anggota Komisi C DPRD Sulsel Armin Tuputiru yang juga menguasai materi persidangan.
"Peranan perempuan di parlemen sebaiknya lebih aktif, dan berani dalam memimpin rapat-rapat. Jangan pernah mau takut salah, karena itu bagian dari prosesnya," kata Ulla saat membawakan materi dihadapan puluhan anggota DPRD Perempuan di hotel Clarion Makassar.
Selain itu, esensi dari persidangan adalah pengambilan keputusan, karena itu menjadi salah satu syarat persidangan selain peserta maupun pimpinan sidang. Menurit dia, dalam persiangan tidak boleh membawa perasaan meski pembahasaan itu menyerempet soal tertentu.
"Bahasa kerennya konflik membawa perasaan atau populer saat ini Baper, Bawa Perasaan, itu jangan dibawa saat sidang. Sebenarnya anggota dewan perempuan itu membawa warna feminisme, boleh dikata yang banyak tahu keinginan rakyat itu adalah perempuan karena punya kepekaan tinggi," sebut dia.
Ketua Demokrat Sulsel ini menambahkan, semua punya proses meski diawal tidak langsung bisa, tetapi pada dasarnya adalah keberanian untuk berbicara lebih akrif saat sidang. Memang sudah ada beberapa legislator perempuan bisa, tapi belum sepenuhnya hanya mayoritas.
Legislator asal Demokrat itu menjelaskan, pengambilan keputusan di parlemen terutama dalam hal pembahasan anggaran, tentu dibutuhkan peran perempuan, apalagi saat penetapan anggaran, karena hal itu didominasi perasaan dan kasih sayang perempuan, karena lebih memikirkan kepentingan rakyat.
"Saya mohon maaaf, bukannya saya bias Gender, tetapi pada kenyataannya setiap keputusan anggaran dilakukan oleh laki-laki lebih pada hasrat menguasai, mengendalikan, dan memiliki. Berbeda dengan perempuan, punya perasaan kepekaan tinggi, Ulasnya.
Meski demikian, dirinya meminta anggota parlemen perempuan se Sulsel agar belajar memimpin setiap rapat penting saat pengambilan keputusan, mengigat ada penetral dalam setiap keputusan, jauhi konflik perasaan yang menyebabkan peran perempuan menjadi tidak maksimal.
"Masalahnya perempuan itu selalu terjadi pada konflik perasaannya, jarang kita temukan konflik, gagasan, ide, dan konsep dalam setiap rapat, ini yang mesti didorong terus, bukan berarti menguasai tapi menjadi pembeda dan penertal, jangan takut berbicara bila itu dianggap benar," tambahnnya.
Sementara Ketua Dewan Pembina KPPI Sulsel, Rachmatika Dewi mengharapkan kegiatan tersebut bisa memberikan bekal bagi anggota KPPI di Sulsel. Bahkan untuk diaplikasikan dalam menyusun kebijakan di daerah masing-masing.
"Bila di hitung jumlah keseluruhan legislator perempuan di Sulsel mencapai 140 orang. Kalau kita berembuk dan menghasilkan satu kajian, tentunya bisa kita bawa ke daerah kita masing-masing," papar Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Partai Nasdem itu.
Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel, Dr Rusni Kasman dalam orientasi tersebut mengatakan mengundang wakil rakyat perempuan yang ada di 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Hanya saja yang hadir hanya perwakilan 12 kabupaten dan kota dengan jumlah peserta 50 orang.
"Pertemuan ini selain orientasi tata cara bersidang, juga sebagai bentuk silahturahmi, sekaligus mengadakan rapat kerja. Memang dengan kesibukan kita masing-masing membatasi hingga sulit untuk hadir di kegiatan positif ini," tambahnya.