Makassar (Antara Sulsel) - Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan (PKP2) bekerja sama dengan Dirjen Penyediaan Perumahan, Perumnas, Bapertarum dan Perbankan akan membangun perumahan guru bersubsidi tanpa uang muka.
"Tujuan pembangunan ini, merupakan salah satu upaya Pemprov Sulsel untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan Sulsel, dengan memenuhi kebutuhan dasar pendidik dan tenaga kependidikan kita," kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo di Makassar, Rabu.
Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar para tenaga pendidik ini, kata dia, para guru dapat berkonsentrasi pada proses belajar mengajar, yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan Sulsel.
"Pembangunan perumahan guru ini sudah didahului dengan pertemuan di Jakarta oleh Dinas PKP2," ujar Irman.
Ia menjelaskan bahwa untuk tahap awal di tahun 2017, perumahan yang dapat diakses guru swasta dengan gaji di atas Rp3 juta, dan guru berstatus PNS ini, akan dibangun sebanyak 400 unit rumah di Kabupaten Gowa, dan 400 rumah lainnya di Kabupaten Maros.
"Persiapan pembangunannya sudah sementara berjalan, pembangunan akan dimulai bulan Maret ini, seratus unit pertama kita harapkan dapat diserahkan pada triwulan pertama ini," tambahnya.
Perumahan yang anggaran pembangunannya berasal dari pemerintah pusat tersebut, per unitnya akan dijual dengan harga berkisar Rp100 juta sampai Rp129 juta, dengan dua tipe yakni tipe 36/72 dan tipe 36/90.
Setiap unit rumah, menurut Irman, memperoleh subsidi sebesar Rp16 juta-Rp20 juta, sehingga memungkinkan rumah tersebut diperoleh tanpa uang muka, dengan bunga lima persen per tahun dan tenor hingga 20 tahun.
"Kemudahan lainnya, tidak ada biaya notaris, tanpa biaya administrasi di perbankan, PPN dan PPH nol persen, dan diskon 30 persen BPHTB," kata Irman.
Ada pun syarat untuk memperoleh rumah tersebut, antara lain, mendaftar di Disdik dan terdaftar sebagai guru di Sulsel, sudah menjadi guru selama masa waktu tertentu, belum mempunyai rumah permanen, belum mendapatkan perumahan lain yang disubsidi, dan punya NPWP.
"Kita juga akan membuat semacam perjanjian, agar rumah tersebut tidak dipindahtangankan dalam kurun waktu tertentu," jelasnya.
Ke depan, pihaknya menargetkan pembangunan hingga lima ribu unit rumah bagi guru yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
"Tujuan pembangunan ini, merupakan salah satu upaya Pemprov Sulsel untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan Sulsel, dengan memenuhi kebutuhan dasar pendidik dan tenaga kependidikan kita," kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo di Makassar, Rabu.
Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar para tenaga pendidik ini, kata dia, para guru dapat berkonsentrasi pada proses belajar mengajar, yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan Sulsel.
"Pembangunan perumahan guru ini sudah didahului dengan pertemuan di Jakarta oleh Dinas PKP2," ujar Irman.
Ia menjelaskan bahwa untuk tahap awal di tahun 2017, perumahan yang dapat diakses guru swasta dengan gaji di atas Rp3 juta, dan guru berstatus PNS ini, akan dibangun sebanyak 400 unit rumah di Kabupaten Gowa, dan 400 rumah lainnya di Kabupaten Maros.
"Persiapan pembangunannya sudah sementara berjalan, pembangunan akan dimulai bulan Maret ini, seratus unit pertama kita harapkan dapat diserahkan pada triwulan pertama ini," tambahnya.
Perumahan yang anggaran pembangunannya berasal dari pemerintah pusat tersebut, per unitnya akan dijual dengan harga berkisar Rp100 juta sampai Rp129 juta, dengan dua tipe yakni tipe 36/72 dan tipe 36/90.
Setiap unit rumah, menurut Irman, memperoleh subsidi sebesar Rp16 juta-Rp20 juta, sehingga memungkinkan rumah tersebut diperoleh tanpa uang muka, dengan bunga lima persen per tahun dan tenor hingga 20 tahun.
"Kemudahan lainnya, tidak ada biaya notaris, tanpa biaya administrasi di perbankan, PPN dan PPH nol persen, dan diskon 30 persen BPHTB," kata Irman.
Ada pun syarat untuk memperoleh rumah tersebut, antara lain, mendaftar di Disdik dan terdaftar sebagai guru di Sulsel, sudah menjadi guru selama masa waktu tertentu, belum mempunyai rumah permanen, belum mendapatkan perumahan lain yang disubsidi, dan punya NPWP.
"Kita juga akan membuat semacam perjanjian, agar rumah tersebut tidak dipindahtangankan dalam kurun waktu tertentu," jelasnya.
Ke depan, pihaknya menargetkan pembangunan hingga lima ribu unit rumah bagi guru yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.