Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menilai porsi anggaran dari pemerintah pusat untuk kawasan timur Indonesia perlu dikoreksi.
"Kawasan timur masih butuh perhatian serius, makanya porsi anggaran ini harus dikoreksi," kata Syahrul di hadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018 di Makassar, Selasa.
Menurut Syahrul, sekitar tiga per empat bagian anggaran masih dialokasikan untuk Indonesia bagian barat, padahal ke depan kawasan timur yang akan memberi energi baru bagi pembangunan Indonesia.
"Pendekatan pembangunan ke depan, kawasan timur yang akan memberikan energi bagi Indonesia, oleh karena itu agenda `budgeter` kita harus tertata dengan baik," ujarnya.
Pada forum itu, Syahrul mengusulkan pola distribusi anggaran yang baru, yakni 40 persen anggaran dibagi dengan besaran yang sama rata di antara seluruh provinsi.
"Pemerintah pusat yang penting adalah menjaga frame penggunaan anggaran, jangan ada korupsi, jangan ada pungli," kata Syahrul.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat tengah mengkaji bagaimana mengalokasikan anggaran sesuai prinsip yang berkeadilan.
"Apakah berdasarkan dari jumlah penduduk atau luas wilayah, hal ini yang akan kita bahas, dan mungkin nanti akan ada Rakor khusus antara Menkeu dengan para bupati dan wali kota," ujar Tjahjo.
Rapat Koordinasi Teknis tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari 17 provinsi yang berasal dari regional Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.
"Kawasan timur masih butuh perhatian serius, makanya porsi anggaran ini harus dikoreksi," kata Syahrul di hadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018 di Makassar, Selasa.
Menurut Syahrul, sekitar tiga per empat bagian anggaran masih dialokasikan untuk Indonesia bagian barat, padahal ke depan kawasan timur yang akan memberi energi baru bagi pembangunan Indonesia.
"Pendekatan pembangunan ke depan, kawasan timur yang akan memberikan energi bagi Indonesia, oleh karena itu agenda `budgeter` kita harus tertata dengan baik," ujarnya.
Pada forum itu, Syahrul mengusulkan pola distribusi anggaran yang baru, yakni 40 persen anggaran dibagi dengan besaran yang sama rata di antara seluruh provinsi.
"Pemerintah pusat yang penting adalah menjaga frame penggunaan anggaran, jangan ada korupsi, jangan ada pungli," kata Syahrul.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat tengah mengkaji bagaimana mengalokasikan anggaran sesuai prinsip yang berkeadilan.
"Apakah berdasarkan dari jumlah penduduk atau luas wilayah, hal ini yang akan kita bahas, dan mungkin nanti akan ada Rakor khusus antara Menkeu dengan para bupati dan wali kota," ujar Tjahjo.
Rapat Koordinasi Teknis tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari 17 provinsi yang berasal dari regional Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.