Makassar (Antara Sulsel) - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan hasil reses masa sidang pertama 2017 saat Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Rata-rata laporan reses anggota dewan saat melakukan kunjungan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing tersebar di 24 kabupaten kota, mayoritas masalah yang disampaikan adalah infrastuktur jalan, drainase, pendidikan, pertanian hingga irigasi dan pemenuhan air bersih.
"Dari 18 anggota Fraksi Golkar yang diperhatikan pada masalah pendidikan khususnya perhatian dalam ruangan pembelajaran, tenaga pelajar, termasuk fasilitas umum dan jalan yang sering rusak," sebut Juru Bicara Fraksi Golkar Paharuddin Rangga.
Selain itu kebutuhan bendungan untuk air bersih sangat dibutuhkan bagi daerah pedalaman, utamanya masyarakat yang jauh dari perkotaan membutuhkan air terutama penampungan air bersih.Sedangkan dibidang pertanian, keluhan masyarakat mengenai bantuan dirasa lamban disalurkan.
"Para petani mengeluhkan bantuan khususnya bibit karena lama disalurkan, paling sering mereka dapatkan setelah musim tanam selesai, padahal mereka sangat membutuhkan sebelum pelaksaan musim tanam," ungkap dia.
Sementara Ketua fraksi Nasdem Muslimin Salam menuturkan masih banyak masalah pada kebutuhan mendasar masyarakat Sulsel, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi, bendungan dan jalan usaha tani dan sejumlah fasilitas pertanian.
Kemudian fasilitas disektor perikanan tentang rompong, jaring dan alat tangkap nelayan masih minim. Peningkatan dan perbaikan infrastuktur jalan provinsi, perbaikan irigasi dan jalan desa.
"Pelayanan dasar rumah sakit dan sosialisasi JKN dan BPJS kesehatan yang dirasa belum massif ke masyarakat. Pengolahan lahan, benih, pupuk dan pengendalian hama serta penyediaan air bersih hingga ke pelosok desa," paparnya.
Selanjutnya, kurangnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan mendorong terbentuknya usaha kecil menengah berbasis rumah tangga. Peningkatan bantuan peralatan sektor perikanan, kehutanan, pertanian dan kelautan. Hingga peningkatan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah khususnya SMA dan SMK.
Selain itu diharapkan peningkatan kesejahteraan guru honorer SMA dan SMK dengan sistem penggajian yang lebih jelas sesuai kontrak yang disepakati, termasuk menyiapkan tenaga kerja siappakai dengan menyediakan balai latihan kerja di setiap kabupaten dan kota.
Juru bicara fraksi PAN Husmaruddin juga menyampaikan hasil reses pada kesempatan itu juga mengemukakan masalah infrastuktur jalan dan jembatan, terutama di jalan provinsi dari ujung selatan sampai Kabupaten Luwu Timur. Lalu, masalah infrastuktur dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan kelautan.
"Diperlukan juga penyiapan data komuditi unggulan dan pangan berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Bantuan bibit kakao, cengkeh serta bibit sapi juga diperlukan di Kabupaten Luwu, Sinjai dan Bone," ucapnya saat sidang.
Juru bicara fraksi PPP Abdul Hafid Pasiangan juga memaparkan kebutuhan masyarakat tentang bantuan pupuk dan bibit bagi petani, pembangunan sarana air bersih, perbaikan dan perbaikan irigasi dan drainase serta pengadaan dan perbaikan listik serta lamou jalan. Peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil hingga bantuan hukum kepada masyarakat atas kepemilikan sertipikat tanah.
"Masyarakat juga memerlukan sarana ibadah seperti masjid, infrastruktur sekolah, bantuan majelis taklim seperti baju seragam, memperhatikan kesejahteraan pendidik di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD termasuk bantuan pengadaan al-Qur`an," katanya.
Ketua Fraksi Hanura Imbar Ismail pada kesempatan itu mengatakan, hasil reses bidang pekerjaan umum seperti pengerukan kanal, perbaikan drainase, pemasangan paving blok di lorong hingga pembuatan perintisan jalan dan perbaikan pasar tradisional. Bidang pertanian yakni penambahan dan perbaikan irigasi, normaliasi sungai juga pembutan tanggul sungai.
"Bidang kesehatan, ternyata penggunaan Kartu KIS tidak dapat digunakan di puskesmas, evaluasi kesehatan gratis, pengadaan sarana kesehatan, dan diperlukan penambahan pembangunan Pusat Kesehatan Kelurahan serta Puskesmas Pembantu di daerah terpencil," harapnya.
Senada Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Andi Cecep Lantara mengatakan, untuk bidang pertanian dan perikanan masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana produksi pendukung termasuk pada saat panen maupun pasca panen. Bidang peternakan, masyarakat berharap ada program bibit sapi, kambing, babi maupun ayam petelur untuk meningkatkan produktivitas.
Dibidang perikanan, lanjut dia, masyrakat membutuhkan program untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka yang bekerja disektor pertanian guna menunjang produktivitas dan kualitas produksinya seperti rumput laut.
"Program perbaikan saluran tambak, bibit ikan bandeng, udang, benur yang masih diharapkan oleh masyarakat bisa mendapat bantuan dari pemerintah," ujar Cecep.
Mengenai dengan infrastruktur, dibutuhkan perhatian serius pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan proyek infrastuktur dasar di daerah maupun perawatan atas sejumlah proyek yang sudah digunakan masyarakat. Selain itu infrastruktur akses menuju daerah wisata, pertanian dan budidaya rumput laut termasuk pembukaan jalan alternatif juga diperlukan.
Selain itu kabupaten yang terpisah dari daratan sulawesi, perlu perhatian Pemerintah Provinsi agar rehabilitasi dermaga dan pelabuhan penyeberangan menghubungkan daratan sulawesi dari pulau-pulau kecil dapat direaliasikan untuk kelancaran arus barang.
Sedangkan juru bicara fraksi PKS Hj Andi Jahida Ilyas menyampaikan sejumlah persoalan perlu direalisasikan seperti program sarana dan prasarana pertanian yakni bantuan hand traktor, hand sparey, pupuk, pestisida dan benih padi, jagung serta buah-buahan.
Untuk sektor perikanan seperti budidaya rumput laut, perikanan tambak, perikanan laut, serta perikanan budidaya air tawar. Jenis bantuan diharapkan mencakup perahu nelayan, jolloro, alat tangkap ikan, mesin katinting, bibit ikan dan alat pengering rumput laut.
"Saran dan rekomendasi disampaikan, diperlukan sinergitas Pemprov Sulsel dengan Pemda kabupaten kota dalam perencanaan pembangunan, sehingga tercapai pembangunan yang memerlukan strategi pemetaan dalam memotret daerah tertinggal, kesenjangan fiskal guna mengurangi persoalan dan permasalahan kabupaten kota karena masih bagian dari kewenangan pemerintah provinsi,"tutur Jahida.
Rata-rata laporan reses anggota dewan saat melakukan kunjungan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing tersebar di 24 kabupaten kota, mayoritas masalah yang disampaikan adalah infrastuktur jalan, drainase, pendidikan, pertanian hingga irigasi dan pemenuhan air bersih.
"Dari 18 anggota Fraksi Golkar yang diperhatikan pada masalah pendidikan khususnya perhatian dalam ruangan pembelajaran, tenaga pelajar, termasuk fasilitas umum dan jalan yang sering rusak," sebut Juru Bicara Fraksi Golkar Paharuddin Rangga.
Selain itu kebutuhan bendungan untuk air bersih sangat dibutuhkan bagi daerah pedalaman, utamanya masyarakat yang jauh dari perkotaan membutuhkan air terutama penampungan air bersih.Sedangkan dibidang pertanian, keluhan masyarakat mengenai bantuan dirasa lamban disalurkan.
"Para petani mengeluhkan bantuan khususnya bibit karena lama disalurkan, paling sering mereka dapatkan setelah musim tanam selesai, padahal mereka sangat membutuhkan sebelum pelaksaan musim tanam," ungkap dia.
Sementara Ketua fraksi Nasdem Muslimin Salam menuturkan masih banyak masalah pada kebutuhan mendasar masyarakat Sulsel, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi, bendungan dan jalan usaha tani dan sejumlah fasilitas pertanian.
Kemudian fasilitas disektor perikanan tentang rompong, jaring dan alat tangkap nelayan masih minim. Peningkatan dan perbaikan infrastuktur jalan provinsi, perbaikan irigasi dan jalan desa.
"Pelayanan dasar rumah sakit dan sosialisasi JKN dan BPJS kesehatan yang dirasa belum massif ke masyarakat. Pengolahan lahan, benih, pupuk dan pengendalian hama serta penyediaan air bersih hingga ke pelosok desa," paparnya.
Selanjutnya, kurangnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan mendorong terbentuknya usaha kecil menengah berbasis rumah tangga. Peningkatan bantuan peralatan sektor perikanan, kehutanan, pertanian dan kelautan. Hingga peningkatan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah khususnya SMA dan SMK.
Selain itu diharapkan peningkatan kesejahteraan guru honorer SMA dan SMK dengan sistem penggajian yang lebih jelas sesuai kontrak yang disepakati, termasuk menyiapkan tenaga kerja siappakai dengan menyediakan balai latihan kerja di setiap kabupaten dan kota.
Juru bicara fraksi PAN Husmaruddin juga menyampaikan hasil reses pada kesempatan itu juga mengemukakan masalah infrastuktur jalan dan jembatan, terutama di jalan provinsi dari ujung selatan sampai Kabupaten Luwu Timur. Lalu, masalah infrastuktur dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan kelautan.
"Diperlukan juga penyiapan data komuditi unggulan dan pangan berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Bantuan bibit kakao, cengkeh serta bibit sapi juga diperlukan di Kabupaten Luwu, Sinjai dan Bone," ucapnya saat sidang.
Juru bicara fraksi PPP Abdul Hafid Pasiangan juga memaparkan kebutuhan masyarakat tentang bantuan pupuk dan bibit bagi petani, pembangunan sarana air bersih, perbaikan dan perbaikan irigasi dan drainase serta pengadaan dan perbaikan listik serta lamou jalan. Peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil hingga bantuan hukum kepada masyarakat atas kepemilikan sertipikat tanah.
"Masyarakat juga memerlukan sarana ibadah seperti masjid, infrastruktur sekolah, bantuan majelis taklim seperti baju seragam, memperhatikan kesejahteraan pendidik di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD termasuk bantuan pengadaan al-Qur`an," katanya.
Ketua Fraksi Hanura Imbar Ismail pada kesempatan itu mengatakan, hasil reses bidang pekerjaan umum seperti pengerukan kanal, perbaikan drainase, pemasangan paving blok di lorong hingga pembuatan perintisan jalan dan perbaikan pasar tradisional. Bidang pertanian yakni penambahan dan perbaikan irigasi, normaliasi sungai juga pembutan tanggul sungai.
"Bidang kesehatan, ternyata penggunaan Kartu KIS tidak dapat digunakan di puskesmas, evaluasi kesehatan gratis, pengadaan sarana kesehatan, dan diperlukan penambahan pembangunan Pusat Kesehatan Kelurahan serta Puskesmas Pembantu di daerah terpencil," harapnya.
Senada Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Andi Cecep Lantara mengatakan, untuk bidang pertanian dan perikanan masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana produksi pendukung termasuk pada saat panen maupun pasca panen. Bidang peternakan, masyarakat berharap ada program bibit sapi, kambing, babi maupun ayam petelur untuk meningkatkan produktivitas.
Dibidang perikanan, lanjut dia, masyrakat membutuhkan program untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka yang bekerja disektor pertanian guna menunjang produktivitas dan kualitas produksinya seperti rumput laut.
"Program perbaikan saluran tambak, bibit ikan bandeng, udang, benur yang masih diharapkan oleh masyarakat bisa mendapat bantuan dari pemerintah," ujar Cecep.
Mengenai dengan infrastruktur, dibutuhkan perhatian serius pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan proyek infrastuktur dasar di daerah maupun perawatan atas sejumlah proyek yang sudah digunakan masyarakat. Selain itu infrastruktur akses menuju daerah wisata, pertanian dan budidaya rumput laut termasuk pembukaan jalan alternatif juga diperlukan.
Selain itu kabupaten yang terpisah dari daratan sulawesi, perlu perhatian Pemerintah Provinsi agar rehabilitasi dermaga dan pelabuhan penyeberangan menghubungkan daratan sulawesi dari pulau-pulau kecil dapat direaliasikan untuk kelancaran arus barang.
Sedangkan juru bicara fraksi PKS Hj Andi Jahida Ilyas menyampaikan sejumlah persoalan perlu direalisasikan seperti program sarana dan prasarana pertanian yakni bantuan hand traktor, hand sparey, pupuk, pestisida dan benih padi, jagung serta buah-buahan.
Untuk sektor perikanan seperti budidaya rumput laut, perikanan tambak, perikanan laut, serta perikanan budidaya air tawar. Jenis bantuan diharapkan mencakup perahu nelayan, jolloro, alat tangkap ikan, mesin katinting, bibit ikan dan alat pengering rumput laut.
"Saran dan rekomendasi disampaikan, diperlukan sinergitas Pemprov Sulsel dengan Pemda kabupaten kota dalam perencanaan pembangunan, sehingga tercapai pembangunan yang memerlukan strategi pemetaan dalam memotret daerah tertinggal, kesenjangan fiskal guna mengurangi persoalan dan permasalahan kabupaten kota karena masih bagian dari kewenangan pemerintah provinsi,"tutur Jahida.