Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bappeda Sulsel) Jufri Rahman mengatakan hingga akhir triwulan IV tahun 2016 realisasi keuangan APBD Sulsel mencapai 95 persen.
Pada Rapat Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (APBN/PHLN, DAK dan APBD) Triwulan IV Tahun 2016 di Makassar Jumat, Jufri Rahman menambahkan sementara realisasi fisik mencapai 98,61 persen.
Berdasarkan data dari Bappeda Sulsel, total penyerapan keuangan SKPD lingkup Setda Provinsi Sulsel mencapai Rp6,9 triliun dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp7,2 triliun.
Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel tercatat sebagai SKPD dengan persentase penyerapan keuangan terbesar, yakni mencapai 99,38 persen. Sementara Rumah Sakit Labuang Baji memiliki persentase penyerapan keuangan terkecil yakni sebesar 81,73 persen.
Jufri mengatakan tahun 2017 pihaknya akan berupaya mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat monitoring ini.
Ia menjelaskan tujuan penyelenggaraan rapat monitoring ini untuk menciptakan keserasian antara pelaksanaan program dan rencana kerja, dan untuk mengetahui sejauh mana serapan program, baik yang dibiayai oleh APBD, APBN, maupun utang luar negeri.
"Kita juga mengkaji kendala yang dihadapi di lapangan, dan `sharing` pendapat terkait upaya percepatan pelaksanaan program," ujarnya.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang membuka acara rapat monitoring tersebut mengapresiasi serapan anggaran SKPD yang dinilai cukup tinggi.
"Tahun 2016 memberikan realisasi yang cukup baik, hanya sedikit di bawah seratus persen, padahal banyak provinsi lain yang di bawah 90 persen," kata Syahrul.
Syahrul berharap tahun 2017, SKPD dapat mempertahankan bahkan bisa meningkatkan kinerjanya yang lebih baik.
"Perlu diingat bahwa anggaran pemerintah ini merupakan stimulan ekonomi kita, dan pertumbuhan ekonomi daerah ini ditopang oleh belanja pemerintah," ujarnya.
Kegiatan rapat monitoring tersebut diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan pengguna anggaran, baik SKPD lingkup Pemprov Sulsel, instansi vertikal, maupun Kanwil Ditjen Pembendaharaan Negara Wilayah Sulawesi.
Pada Rapat Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (APBN/PHLN, DAK dan APBD) Triwulan IV Tahun 2016 di Makassar Jumat, Jufri Rahman menambahkan sementara realisasi fisik mencapai 98,61 persen.
Berdasarkan data dari Bappeda Sulsel, total penyerapan keuangan SKPD lingkup Setda Provinsi Sulsel mencapai Rp6,9 triliun dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp7,2 triliun.
Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel tercatat sebagai SKPD dengan persentase penyerapan keuangan terbesar, yakni mencapai 99,38 persen. Sementara Rumah Sakit Labuang Baji memiliki persentase penyerapan keuangan terkecil yakni sebesar 81,73 persen.
Jufri mengatakan tahun 2017 pihaknya akan berupaya mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat monitoring ini.
Ia menjelaskan tujuan penyelenggaraan rapat monitoring ini untuk menciptakan keserasian antara pelaksanaan program dan rencana kerja, dan untuk mengetahui sejauh mana serapan program, baik yang dibiayai oleh APBD, APBN, maupun utang luar negeri.
"Kita juga mengkaji kendala yang dihadapi di lapangan, dan `sharing` pendapat terkait upaya percepatan pelaksanaan program," ujarnya.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang membuka acara rapat monitoring tersebut mengapresiasi serapan anggaran SKPD yang dinilai cukup tinggi.
"Tahun 2016 memberikan realisasi yang cukup baik, hanya sedikit di bawah seratus persen, padahal banyak provinsi lain yang di bawah 90 persen," kata Syahrul.
Syahrul berharap tahun 2017, SKPD dapat mempertahankan bahkan bisa meningkatkan kinerjanya yang lebih baik.
"Perlu diingat bahwa anggaran pemerintah ini merupakan stimulan ekonomi kita, dan pertumbuhan ekonomi daerah ini ditopang oleh belanja pemerintah," ujarnya.
Kegiatan rapat monitoring tersebut diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan pengguna anggaran, baik SKPD lingkup Pemprov Sulsel, instansi vertikal, maupun Kanwil Ditjen Pembendaharaan Negara Wilayah Sulawesi.