Makassar (Antara Sulsel) - Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Anging Mammiri Farid Said mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi masih sangat minim di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Menurut data kami, dari 35 ribu orang yang bekerja di sektor pariwisata, saat ini baru sekitar 3 ribu orang yang tersertifikasi," kata Farid Said yang ditemui di Makassar, Rabu.
Ini berarti baru sekitar 8,57 persen tenaga pariwisata di Sulsel yang telah tersertifikasi.
Hal ini, kata dia sangat disayangkan, karena di tengah persaingan sektor pariwisata yang semakin ketat, kualitas SDM yang baik menjadi salah satu daya saing yang menentukan.
Menurut Farid terdapat berbagai kendala sehingga sampai saat ini jumlah SDM yang sudah disertifikasi masih minim, di antaranya terkait beragamnya standar SDM Pariwisata antara kabupaten/kota di Sulsel.
"Standar SDM di Makassar dan Toraja misalnya, itu berbeda dengan di Kabupaten Bone dan Bulukumba," ujarnya.
Ia mencontohkan untuk jabatan "front office" di Makassar misalnya, resepsionis di Hotel Grand Clarion, kalau bosan akan pindah ke Hotel Aryaduta, artinya mereka pindah dengan posisi sama tetapi tetap di sektor pariwisata.
Berbeda dengan kondisi di kabupaten/kota, kata dia seperti di Bulukumba, awalnya mereka kerja di bengkel, masuk di hotel jadi "waitress", setahun kemudian kerja di bank, sehingga tidak konsisten bekerja di sektor tersebut.
Sementara, untuk melakukan sertifikasi, pihaknya memiliki skema tersendiri, yang mengharuskan para tenaga kerja pariwisata ini memiliki standar keterampilan tertentu.
"Inilah yang susah disertifikasi, minimal mereka harus kerja selama lima tahun di hotel tersebut agar memiliki keterampilan, karena ini harus dilatih dulu. Makanya kami minta kerjasamanya dengan daerah, karena kewenangan kami bukan memberi pelatihan," ujar Farid.
Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah kabupaten dan kota secara aktif menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja pariwisata.
"Menurut data kami, dari 35 ribu orang yang bekerja di sektor pariwisata, saat ini baru sekitar 3 ribu orang yang tersertifikasi," kata Farid Said yang ditemui di Makassar, Rabu.
Ini berarti baru sekitar 8,57 persen tenaga pariwisata di Sulsel yang telah tersertifikasi.
Hal ini, kata dia sangat disayangkan, karena di tengah persaingan sektor pariwisata yang semakin ketat, kualitas SDM yang baik menjadi salah satu daya saing yang menentukan.
Menurut Farid terdapat berbagai kendala sehingga sampai saat ini jumlah SDM yang sudah disertifikasi masih minim, di antaranya terkait beragamnya standar SDM Pariwisata antara kabupaten/kota di Sulsel.
"Standar SDM di Makassar dan Toraja misalnya, itu berbeda dengan di Kabupaten Bone dan Bulukumba," ujarnya.
Ia mencontohkan untuk jabatan "front office" di Makassar misalnya, resepsionis di Hotel Grand Clarion, kalau bosan akan pindah ke Hotel Aryaduta, artinya mereka pindah dengan posisi sama tetapi tetap di sektor pariwisata.
Berbeda dengan kondisi di kabupaten/kota, kata dia seperti di Bulukumba, awalnya mereka kerja di bengkel, masuk di hotel jadi "waitress", setahun kemudian kerja di bank, sehingga tidak konsisten bekerja di sektor tersebut.
Sementara, untuk melakukan sertifikasi, pihaknya memiliki skema tersendiri, yang mengharuskan para tenaga kerja pariwisata ini memiliki standar keterampilan tertentu.
"Inilah yang susah disertifikasi, minimal mereka harus kerja selama lima tahun di hotel tersebut agar memiliki keterampilan, karena ini harus dilatih dulu. Makanya kami minta kerjasamanya dengan daerah, karena kewenangan kami bukan memberi pelatihan," ujar Farid.
Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah kabupaten dan kota secara aktif menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja pariwisata.