Makassar (Antara Sulsel) - Masalah pemerataan baik sisi perekonomian maupun pembangunan manusia mengemuka pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Musrenbang Sulsel) Tahun 2018.
"Meskipun Sulsel telah mencatat berbagai kemajuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya masalah disparitas dan pemerataan," kata Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi di Makassar, Senin.
Taufik yang mewakili Menteri PPN dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Sulsel itu mencontohkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Makassar jauh di atas nasional, tetapi di beberapa kabupaten masih memiliki IPM yang jauh di bawah nasional.
"Kesenjangan antarkabupaten dan kota di Sulsel ini yang harus terus kita perbaiki," ujar Taufik.
Masalah pemerataan juga disinggung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Moh. Roem bahwa masalah pemerataan pendapatan hendaknya menjadi hal yang penting dan menjadi perhatian pemerintah.
Ia mengatakan berdasarkan target RPJMD tahun 2018 angka Gini Ratio Sulsel diharapkan mencapai 0,38, namun hingga September 2016, mengacu pada data yang ada Gini Ratio Sulsel mencapai 0,40.
"Ini harus menjadi perhatian karena kita berharap pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tinggi, yang secara konsisten selalu di atas nasional, juga dapat dinikmati oleh secara merata oleh seluruh rakyat daerah ini," tuturnya.
Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan angka Gini Ratio Sulsel merupakan konsekuensi dari tingginya pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Syahrul berargumen bahwa kisaran Gini Ratio 0,4 - 0,59 masih tergolong sedang. Sementara di bawah 0,4 tergolong rendah.
"Kita hanya butuh menurunkan angka Gini Ratio 0,1 poin," ucap Syahrul.
Musrenbang Provinsi Sulsel mengusung tema Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Dalam Meningkatkan Daya Saing Serta Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan.
Menurut Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman, kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri atas berbagai unsur, di antaranya kementerian dan lembaga non kementerian, anggota DPRD, DPR RI, Kepala SKPD, unsur lembaga vertikal, dan delegasi LSM.
"Meskipun Sulsel telah mencatat berbagai kemajuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya masalah disparitas dan pemerataan," kata Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi di Makassar, Senin.
Taufik yang mewakili Menteri PPN dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Sulsel itu mencontohkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Makassar jauh di atas nasional, tetapi di beberapa kabupaten masih memiliki IPM yang jauh di bawah nasional.
"Kesenjangan antarkabupaten dan kota di Sulsel ini yang harus terus kita perbaiki," ujar Taufik.
Masalah pemerataan juga disinggung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Moh. Roem bahwa masalah pemerataan pendapatan hendaknya menjadi hal yang penting dan menjadi perhatian pemerintah.
Ia mengatakan berdasarkan target RPJMD tahun 2018 angka Gini Ratio Sulsel diharapkan mencapai 0,38, namun hingga September 2016, mengacu pada data yang ada Gini Ratio Sulsel mencapai 0,40.
"Ini harus menjadi perhatian karena kita berharap pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tinggi, yang secara konsisten selalu di atas nasional, juga dapat dinikmati oleh secara merata oleh seluruh rakyat daerah ini," tuturnya.
Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan angka Gini Ratio Sulsel merupakan konsekuensi dari tingginya pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Syahrul berargumen bahwa kisaran Gini Ratio 0,4 - 0,59 masih tergolong sedang. Sementara di bawah 0,4 tergolong rendah.
"Kita hanya butuh menurunkan angka Gini Ratio 0,1 poin," ucap Syahrul.
Musrenbang Provinsi Sulsel mengusung tema Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Dalam Meningkatkan Daya Saing Serta Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan.
Menurut Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman, kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri atas berbagai unsur, di antaranya kementerian dan lembaga non kementerian, anggota DPRD, DPR RI, Kepala SKPD, unsur lembaga vertikal, dan delegasi LSM.