Mamuju (Antara Sulbar) - Upaya pembebasakan lahan untuk pembangunan markas Brimob Sulawesi Barat masih dibahas Pemerintah Provinsi Sulbar untuk menjadi aset Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
"Untuk membebaskan lahan pembangunan markas Brimob di Kabupaten Polman masih dibahas dan butuh persetujuan DPRD Sulbar, namun lahan untuk markas Brimob di Sulbar mesti secepatnya disediakan pemerintah," kata sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Ismail Zainuddin di Mamuju, Selasa.
Upaya penghapusan Gunung Conggo yang terletak di Kabupaten Polman yang merupakan aset Pemprov Sulbar menjadi aset Pemkab Polman untuk menjadi lokasi pembangunan markas Brimob Sulbar masih dibahas.
Dalam sejarahnya Gunung Canggo merupakan hasil tukarguling dengan terminal yang ada di Kelurahan Ammassangan yang sebelumnya milik Pemerintah Sulsel dengan pemerintah di Polman.
Sehingga Gunung Canggo menjadi milik pemerintah di Sulbar, apalagi pemerintah di Polman tidak memiliki dokumen atas aset tersebut, setelah Sulbar menjadi Provinsi dan pemerintah Sulbar telah membiayai dengan menggunakan APBD Sulbar.
Pemprov Sulbar sejak tahun 2010 sudah memasukkan pembiayaan yakni membantu pengadaan bibit kelapa, bibit kakao serta pembangunan jalan rabat beton sepanjang 200 meter.
Kasat Brimob Polda Sulbar M Anis, mengatakan, Brimob Sulbar membutuhkan lahan enam hektar lahan pemerintah di Sulbar membangun markas, karena Brimob Sulbar akan membangun detasemen yang akan mengamankan wilayah tiga Kabupaten diantaranya Mamasa, Majene serta Polman.
"Untuk membebaskan lahan pembangunan markas Brimob di Kabupaten Polman masih dibahas dan butuh persetujuan DPRD Sulbar, namun lahan untuk markas Brimob di Sulbar mesti secepatnya disediakan pemerintah," kata sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Ismail Zainuddin di Mamuju, Selasa.
Upaya penghapusan Gunung Conggo yang terletak di Kabupaten Polman yang merupakan aset Pemprov Sulbar menjadi aset Pemkab Polman untuk menjadi lokasi pembangunan markas Brimob Sulbar masih dibahas.
Dalam sejarahnya Gunung Canggo merupakan hasil tukarguling dengan terminal yang ada di Kelurahan Ammassangan yang sebelumnya milik Pemerintah Sulsel dengan pemerintah di Polman.
Sehingga Gunung Canggo menjadi milik pemerintah di Sulbar, apalagi pemerintah di Polman tidak memiliki dokumen atas aset tersebut, setelah Sulbar menjadi Provinsi dan pemerintah Sulbar telah membiayai dengan menggunakan APBD Sulbar.
Pemprov Sulbar sejak tahun 2010 sudah memasukkan pembiayaan yakni membantu pengadaan bibit kelapa, bibit kakao serta pembangunan jalan rabat beton sepanjang 200 meter.
Kasat Brimob Polda Sulbar M Anis, mengatakan, Brimob Sulbar membutuhkan lahan enam hektar lahan pemerintah di Sulbar membangun markas, karena Brimob Sulbar akan membangun detasemen yang akan mengamankan wilayah tiga Kabupaten diantaranya Mamasa, Majene serta Polman.