Makassar (Antara Sulsel) - Solidaritas masyarakat sipil yang tergabung dari berbagai elemen lembaga Masyarakat Anti Korupsi (MARS) bersama Koalisi Masyarakat Sipil (KMAK) Sulawesi Selatan mengecam aksi teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di Jakarta.
"Ini bukti bahwa adanya serangan balik kepada KPK terkait dengan kasus Elektronik KTP dengan menyerang personalnya," kata Direktur Lembaga Anti Corupption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Muthalib di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, penyerangan orang tidak dikenal kepada Novel Baswedan dengan menyiramkan air keras di tubuhnya pada subuh hari tadi, adalah bentuk teror langsung ke person penegak hukum tersebut dan patut dikecam.
"Aksi teror tersbut menujukkan perlawanan secara fisik untuk menteror KPK dengan pengusutan sejumlah kasus korupsi salah satunya e-KTP," paparnya.
Sementara Wakil Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanubun menambahkan, dengan meneror tokoh pemberantasan korupsi Novel Baswedan tentu antek-antek koruptor tidak ingin terusik.
"Kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri mengusut dan menemukan pelaku teror fisik dan siapa otak dibelakang penyerangan itu," tegasnya.
Selanjutnya, pimpinan KPK mrmberikan perlindungan maksimal terhadap Novel Baswedan dan penyidik KPK. Mengingat kasus ini memiliki sensifitas tinggi terhadap penegak hukum Tindak Pidana Korupsi.
"Mars Sulsel menaruh harapan besar terhadap Polri dalam pengusutan kasus ini, mengingat kasus serupa juga dialami aktivis ICW Tama Satya Langkun pada Juli 2010 lalu diserang orang tidak dikenal dan sampai sekarang belum ditemukan aktornya," bebernya.
Pihaknya juga merekomendasikan pembentukan tim independen pencari fakta dengan melibatkan KPK-Polri serta Masyarakat Sipil. Tim ini dibentuk oleh Presiden dan hasilnya dilaporkan ke Presiden.
Mars bersama elemen gerakan lain akan terus mendukung KPK dan meminta dukungan masyarakat luas kepada KPK dalam penegakan kasus tipikor di Idonesia.
Sementara aksi juga dilakukan jaringan Mars Sulsel Gerakan Radikal Pemberantasan Korupsi (Garda Tipikor) di jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar.
Diketahui, jaringan Mars bersama ACC Sulawesi, FIK Ornop, LAPAR Sulsel, LBH Makassar, Wahli Sulsel, Perak Institute, Lembaga Pers Mahasiswa, Lembaga Pers dan Garda Tipikor.
Di tempat terpisah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulsel juga mengecam aksi teror fisik yang diarahkan kepada Novel Baswedan.
"Kami mengutuk keras kejadian itu dan meminta kepada aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini. KMAK menilai penyerangan itu adalah teror terhadap negara yang dilakukan koruptor dan komplotannya melawan pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KMAK Sulsel Bastian Lubis di Kantor Kopel Sulsel.
Menurutnya, penyerangan itu bukan sekedar teror ke Novel secara pribadi, tapi melainkan teror atas gerakan pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
"Penyerangan itu sesungguhnya tamparan keras dilakukan koruptor kepada penegak hukum dan pemerintah dinilai cenderung diam dan tidak ada upaya progresif untuk melakukan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi," tambah Rektor kampus Patria Artha itu.
KMAK sendiri diketahui merupakan aliansi gabungan organisasi masyarakat sipil seperti dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sulsel dan Pusat Kajian Anti Korupsi Patria Artha.
"Ini bukti bahwa adanya serangan balik kepada KPK terkait dengan kasus Elektronik KTP dengan menyerang personalnya," kata Direktur Lembaga Anti Corupption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Muthalib di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, penyerangan orang tidak dikenal kepada Novel Baswedan dengan menyiramkan air keras di tubuhnya pada subuh hari tadi, adalah bentuk teror langsung ke person penegak hukum tersebut dan patut dikecam.
"Aksi teror tersbut menujukkan perlawanan secara fisik untuk menteror KPK dengan pengusutan sejumlah kasus korupsi salah satunya e-KTP," paparnya.
Sementara Wakil Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanubun menambahkan, dengan meneror tokoh pemberantasan korupsi Novel Baswedan tentu antek-antek koruptor tidak ingin terusik.
"Kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri mengusut dan menemukan pelaku teror fisik dan siapa otak dibelakang penyerangan itu," tegasnya.
Selanjutnya, pimpinan KPK mrmberikan perlindungan maksimal terhadap Novel Baswedan dan penyidik KPK. Mengingat kasus ini memiliki sensifitas tinggi terhadap penegak hukum Tindak Pidana Korupsi.
"Mars Sulsel menaruh harapan besar terhadap Polri dalam pengusutan kasus ini, mengingat kasus serupa juga dialami aktivis ICW Tama Satya Langkun pada Juli 2010 lalu diserang orang tidak dikenal dan sampai sekarang belum ditemukan aktornya," bebernya.
Pihaknya juga merekomendasikan pembentukan tim independen pencari fakta dengan melibatkan KPK-Polri serta Masyarakat Sipil. Tim ini dibentuk oleh Presiden dan hasilnya dilaporkan ke Presiden.
Mars bersama elemen gerakan lain akan terus mendukung KPK dan meminta dukungan masyarakat luas kepada KPK dalam penegakan kasus tipikor di Idonesia.
Sementara aksi juga dilakukan jaringan Mars Sulsel Gerakan Radikal Pemberantasan Korupsi (Garda Tipikor) di jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar.
Diketahui, jaringan Mars bersama ACC Sulawesi, FIK Ornop, LAPAR Sulsel, LBH Makassar, Wahli Sulsel, Perak Institute, Lembaga Pers Mahasiswa, Lembaga Pers dan Garda Tipikor.
Di tempat terpisah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulsel juga mengecam aksi teror fisik yang diarahkan kepada Novel Baswedan.
"Kami mengutuk keras kejadian itu dan meminta kepada aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini. KMAK menilai penyerangan itu adalah teror terhadap negara yang dilakukan koruptor dan komplotannya melawan pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KMAK Sulsel Bastian Lubis di Kantor Kopel Sulsel.
Menurutnya, penyerangan itu bukan sekedar teror ke Novel secara pribadi, tapi melainkan teror atas gerakan pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
"Penyerangan itu sesungguhnya tamparan keras dilakukan koruptor kepada penegak hukum dan pemerintah dinilai cenderung diam dan tidak ada upaya progresif untuk melakukan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi," tambah Rektor kampus Patria Artha itu.
KMAK sendiri diketahui merupakan aliansi gabungan organisasi masyarakat sipil seperti dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sulsel dan Pusat Kajian Anti Korupsi Patria Artha.