Makassar (Antara Sulsel) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pembiayaan pasar modal untuk proyek pembangunan infrastruktur daerah, salah satunya melalui sosialisasi bertema "Pasar Modal Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Pengembangan Industri di Daerah" yang digelar di Makassar, Selasa.
"Kami ingin memperkenalkan bahwa ada alternatif pembiayaan lain bagi daerah yaitu melalui pasar modal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida di sela pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, peserta akan memperoleh informasi mengenai cara memperoleh pembiayaan melalui pasar modal, bagaimana prosesnya, serta manfaat yang akan diperoleh.
"Peserta juga memperoleh informasi mengenai hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian," katanya.
Nurhaida meminta pemerintah daerah dapat memanfaatkan pasar modal untuk mendanai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan obligasi daerah, mengingat saat ini belum ada pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerbitkan obligasi daerah.
"Sulsel berpeluang menjadi daerah pertama di Indonesia yang dapat membangun infrastruktur dengan pendanaan dari obligasi daerah," katanya.
Beberapa persyaratan, menurut Nurhaida, memang menjadi kendala dalam penerbitan obligasi daerah. Diantaranya adalah penerbitan obligasi daerah membutuhkan persetujuan dari DPRD.
Di samping itu, dalam dokumen penawaran harus dicantumkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, sementara selama ini laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh BPK.
"OJK tengah berupaya agar laporan audit oleh BPK dapat dilihat sama dengan laporan audit oleh akuntan publik," katanya.
Pihaknya akan terus berupaya mendorong dan mendampingi pemerintah daerah yang ingin memperoleh pembiayaan dari pasar modal.
Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini, OJK mengundang sekitar 250 peserta yang merupakan wakil dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Apindo, REI Sulsel, 100 perusahaan yang berlokasi di Makassar dan kota sekitarnya di Sulsel serta para akademisi.
Dalam kegiatan ini, OJK bekerja sama diantaranya dengan Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
"Kami ingin memperkenalkan bahwa ada alternatif pembiayaan lain bagi daerah yaitu melalui pasar modal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida di sela pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, peserta akan memperoleh informasi mengenai cara memperoleh pembiayaan melalui pasar modal, bagaimana prosesnya, serta manfaat yang akan diperoleh.
"Peserta juga memperoleh informasi mengenai hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian," katanya.
Nurhaida meminta pemerintah daerah dapat memanfaatkan pasar modal untuk mendanai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan obligasi daerah, mengingat saat ini belum ada pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerbitkan obligasi daerah.
"Sulsel berpeluang menjadi daerah pertama di Indonesia yang dapat membangun infrastruktur dengan pendanaan dari obligasi daerah," katanya.
Beberapa persyaratan, menurut Nurhaida, memang menjadi kendala dalam penerbitan obligasi daerah. Diantaranya adalah penerbitan obligasi daerah membutuhkan persetujuan dari DPRD.
Di samping itu, dalam dokumen penawaran harus dicantumkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, sementara selama ini laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh BPK.
"OJK tengah berupaya agar laporan audit oleh BPK dapat dilihat sama dengan laporan audit oleh akuntan publik," katanya.
Pihaknya akan terus berupaya mendorong dan mendampingi pemerintah daerah yang ingin memperoleh pembiayaan dari pasar modal.
Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini, OJK mengundang sekitar 250 peserta yang merupakan wakil dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Apindo, REI Sulsel, 100 perusahaan yang berlokasi di Makassar dan kota sekitarnya di Sulsel serta para akademisi.
Dalam kegiatan ini, OJK bekerja sama diantaranya dengan Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).