Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Selatan Wiwik Sisto Widayat dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Nur Salam menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama pertukaran data dan informasi.
"Selain kerja sama pertukaran data dan informasi, juga untuk peningkatan `capasity building` sumbeer daya manusia," kata Kepala BI Perwakilan Sulsel Wiwiek Sisto Widayat di sela-sela penandatanganan "memorandum of understanding (MoU)" dengan pihak BPS Sulsel di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, dalam MoU tersebut juga digagas kerja sama penelitian, misalnya tentang inflasi suatu daerah atau hal-hal lain.
Sementara itu Kepala BPS Sulsel Nur Salam mengatakan kerja sama itu bukan semata-mata untuk melakukan sinkronisasi data.
"Kalau data sama itu justeru dipertanyakan karena mungkin boleh saja metodenya berbeda atau pengambilan sampelnya berbeda-beda tentu hasilnya tidak akan sama," katanya.
Mengenai penetapan daerah untuk mengukur inflasi, dia mengatakan hingga saat ini belum ada penambahan dari lima daerah yang sudah ditetapkan di Sulsel yakni Kota Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba.
Menurut dia, untuk penetapan lokasi yang kelima saja yakni Kabupaten Bulukumba, itu berpuluh-puluh tahun baru ditetapkan sebagai daerah untuk mengukur inflasi suatu wilayah.
"Namun ke depan, tidak menuntup kemungkinan akan ditambah lagi, sesuai kebutuhan dan perkembangan di lapangan," ujarnya sembari mengimbuhkan bahwa daerah yang berpotensi itu adalah Toraja Utara.
Menyinggung mengenai komoditas yang diprediksi menyumbang nilai inflasi menjelang bulan Suci Ramadhan 1438 Hijriah, Nur Salam mengatakan komoditas yang masih terkait dengan musim seperti bawang, cabai dan beras.
"Selain kerja sama pertukaran data dan informasi, juga untuk peningkatan `capasity building` sumbeer daya manusia," kata Kepala BI Perwakilan Sulsel Wiwiek Sisto Widayat di sela-sela penandatanganan "memorandum of understanding (MoU)" dengan pihak BPS Sulsel di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, dalam MoU tersebut juga digagas kerja sama penelitian, misalnya tentang inflasi suatu daerah atau hal-hal lain.
Sementara itu Kepala BPS Sulsel Nur Salam mengatakan kerja sama itu bukan semata-mata untuk melakukan sinkronisasi data.
"Kalau data sama itu justeru dipertanyakan karena mungkin boleh saja metodenya berbeda atau pengambilan sampelnya berbeda-beda tentu hasilnya tidak akan sama," katanya.
Mengenai penetapan daerah untuk mengukur inflasi, dia mengatakan hingga saat ini belum ada penambahan dari lima daerah yang sudah ditetapkan di Sulsel yakni Kota Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba.
Menurut dia, untuk penetapan lokasi yang kelima saja yakni Kabupaten Bulukumba, itu berpuluh-puluh tahun baru ditetapkan sebagai daerah untuk mengukur inflasi suatu wilayah.
"Namun ke depan, tidak menuntup kemungkinan akan ditambah lagi, sesuai kebutuhan dan perkembangan di lapangan," ujarnya sembari mengimbuhkan bahwa daerah yang berpotensi itu adalah Toraja Utara.
Menyinggung mengenai komoditas yang diprediksi menyumbang nilai inflasi menjelang bulan Suci Ramadhan 1438 Hijriah, Nur Salam mengatakan komoditas yang masih terkait dengan musim seperti bawang, cabai dan beras.