Makassar (Antara Sulsel) - Pengurus Nasional Paralympic Committe (NPC) Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sulsel agar memberikan bonus atau tali asih setara yang diberikan atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat.
Ketua Umum NPC Sulsel, Sonny Sandra di Makassar, Rabu, mengatakan belum mengetahui mengapa masih ada diskriminasi terhadap olahragawan disabilitas meski sudah ada UU nomor 3 tahun 2005 yang dengan tegas menjelaskan tidak ada lagi diskriminasi itu.
"Undang-undang disabilitas itu juga sudah diatur bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pembinaan olahraga di beberapa pasal, namun sampai saat ini masih juga terjadi diskriminasi," katanya.
Untuk bonus atlet, kata dia, pihaknya mengakui jika atlet peraih medali di PON Jawa Barat 2016 sudah mendapatkan haknya atau sudah dicairkan ke atlet yang berhak mendapatkannya.
Namun hal itu ternyata tidak diikuti dengan atlet disabilitas peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Paralimpik Nasional (Peparnas) 2016 di Jawa Barat yang dilaksanakan seusai PON.
Pihaknya juga mengaku kecewa karena di provinsi lain pemberian bonus atau tali asih justru dilakukan secara bersamaan antara peraih medali PON atau Peparnas 2016.
"Mungkin sudah diketahui bersama, untuk PON diistimewakan sementara untuk atlet Peparnas di nomor kesekian. Kami tidak cemburu dengan atlet PON namun terhadap pemerintah yang tidak memberikan hak yang sama," ujarnya.
Ia menjelaskan, ketika acara pelepasan yang dilakukan Wagub Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu, memang tidak dijanjikan secara khusus bagi peraih medali Peparnas.
Namun demikian, hal itu tentu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk tidak memberikan talih asih atau uang pembinaan bagi atlet yang berprestasi. Apalagi atlet disabilitas juga pada Peparnas 2016 juga membawa nama Sulsel di tingkat nasional.
"Meski kita gagal mewujudkan target masuk 10 besar namun secara posisi mengalami peningkatan. Kami juga melihat atlet PON tetap mendapatkan bonus dan itu tentunya harus bisa disetarakan sehingga tidak ada diskiriminasi," jelasnya.
Atlet Judo peraih perak Peparnas 2016, Bahar Rahman juga mengaku kecewa dan berharap adanya perhatian dari pihak pemerintah. Dirinya juga mengaku cemburu dengan atlet dari provinsi lain yang justru mendapat perlakukan atau disetarakan dengan atlet PON.
"Saya dan atlet yang lain berharap agar bisa mendapatkan tali asih dari pemerintah seperti atlet PON Sulsel yang telah mendapatkan haknya beberapa waktu lalu," ujarnya.
Ketua Umum NPC Sulsel, Sonny Sandra di Makassar, Rabu, mengatakan belum mengetahui mengapa masih ada diskriminasi terhadap olahragawan disabilitas meski sudah ada UU nomor 3 tahun 2005 yang dengan tegas menjelaskan tidak ada lagi diskriminasi itu.
"Undang-undang disabilitas itu juga sudah diatur bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pembinaan olahraga di beberapa pasal, namun sampai saat ini masih juga terjadi diskriminasi," katanya.
Untuk bonus atlet, kata dia, pihaknya mengakui jika atlet peraih medali di PON Jawa Barat 2016 sudah mendapatkan haknya atau sudah dicairkan ke atlet yang berhak mendapatkannya.
Namun hal itu ternyata tidak diikuti dengan atlet disabilitas peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Paralimpik Nasional (Peparnas) 2016 di Jawa Barat yang dilaksanakan seusai PON.
Pihaknya juga mengaku kecewa karena di provinsi lain pemberian bonus atau tali asih justru dilakukan secara bersamaan antara peraih medali PON atau Peparnas 2016.
"Mungkin sudah diketahui bersama, untuk PON diistimewakan sementara untuk atlet Peparnas di nomor kesekian. Kami tidak cemburu dengan atlet PON namun terhadap pemerintah yang tidak memberikan hak yang sama," ujarnya.
Ia menjelaskan, ketika acara pelepasan yang dilakukan Wagub Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu, memang tidak dijanjikan secara khusus bagi peraih medali Peparnas.
Namun demikian, hal itu tentu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk tidak memberikan talih asih atau uang pembinaan bagi atlet yang berprestasi. Apalagi atlet disabilitas juga pada Peparnas 2016 juga membawa nama Sulsel di tingkat nasional.
"Meski kita gagal mewujudkan target masuk 10 besar namun secara posisi mengalami peningkatan. Kami juga melihat atlet PON tetap mendapatkan bonus dan itu tentunya harus bisa disetarakan sehingga tidak ada diskiriminasi," jelasnya.
Atlet Judo peraih perak Peparnas 2016, Bahar Rahman juga mengaku kecewa dan berharap adanya perhatian dari pihak pemerintah. Dirinya juga mengaku cemburu dengan atlet dari provinsi lain yang justru mendapat perlakukan atau disetarakan dengan atlet PON.
"Saya dan atlet yang lain berharap agar bisa mendapatkan tali asih dari pemerintah seperti atlet PON Sulsel yang telah mendapatkan haknya beberapa waktu lalu," ujarnya.