Maros, Sulsel (Antara Sulsel) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mensinergikan program pengentasan kemiskinan dengan program Pemerintah Pusat.
"Kerja sama antara Pemda dengan Pusat dibutuhkan untuk mensukseskan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Harapannya guna pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif dan efisien," kata Khofifah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis.
Disela penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai di kantor Bupati Kabupaten Maros, Sulsel, dirinya mencontohkan, Pemerintah Pusat menggulirkan Bansos PKH kepada enam juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Apabila Pemerintah Daerah, lanjutnya, memiliki program yang mirip maka bisa disinergikan sehingga bisa memperluas jangkauan penerima manfaat.
"Kemensos memiliki basis data terpadu. Pemda bisa menjadikan data tersebut acuan dalam menyalurkan bansos," ujarnya.
Pemerintahan Pusat hingga ke daerah cenderung, ungkapnya, berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai.
"PKH merupakan salah satu program strategis nasional. Diharapkan, program ini juga menjadi prioritas daerah dalam menanggulangi kemiskinan," paparnya di kantor bupati setempat.
Khofifah juga mempersilahkan Pemerintah Daerah, CSR, Badan Amil Zakat menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial. Dengan demikian tidak perlu repot membangun sistem baru.
Dia menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 kilogram dan subsidi listrik.
"Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat `fitur wallet` yang memisahkan tiap jenis bantuan. Semakin mudah karena juga tepat sasaran," ujarnya.
Saat ini,lanjutnya, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS.
Dalam waktu dekat Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB juga mengikuti jejak Kota Semarang.
"Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerja sama dengan Himbara di bank Mandiri, BRI, BTN, dan BNI telah berjalan sejak 2016 lalu," ujarnya.
Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif.
Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Pihaknya berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu atau Siskadasatu dapat direspon serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu terbaru.
Dalam kunjungan ke Kabupaten Maros Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan senilai Rp43 miliar. Angka tersebut terbagi dalam tiga jenis bantuan sosial antara lain PKH, beras sejahtera (Rastra), dan bansos disabilitas.
"Kerja sama antara Pemda dengan Pusat dibutuhkan untuk mensukseskan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Harapannya guna pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif dan efisien," kata Khofifah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis.
Disela penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai di kantor Bupati Kabupaten Maros, Sulsel, dirinya mencontohkan, Pemerintah Pusat menggulirkan Bansos PKH kepada enam juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Apabila Pemerintah Daerah, lanjutnya, memiliki program yang mirip maka bisa disinergikan sehingga bisa memperluas jangkauan penerima manfaat.
"Kemensos memiliki basis data terpadu. Pemda bisa menjadikan data tersebut acuan dalam menyalurkan bansos," ujarnya.
Pemerintahan Pusat hingga ke daerah cenderung, ungkapnya, berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai.
"PKH merupakan salah satu program strategis nasional. Diharapkan, program ini juga menjadi prioritas daerah dalam menanggulangi kemiskinan," paparnya di kantor bupati setempat.
Khofifah juga mempersilahkan Pemerintah Daerah, CSR, Badan Amil Zakat menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial. Dengan demikian tidak perlu repot membangun sistem baru.
Dia menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 kilogram dan subsidi listrik.
"Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat `fitur wallet` yang memisahkan tiap jenis bantuan. Semakin mudah karena juga tepat sasaran," ujarnya.
Saat ini,lanjutnya, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS.
Dalam waktu dekat Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB juga mengikuti jejak Kota Semarang.
"Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerja sama dengan Himbara di bank Mandiri, BRI, BTN, dan BNI telah berjalan sejak 2016 lalu," ujarnya.
Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif.
Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Pihaknya berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu atau Siskadasatu dapat direspon serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu terbaru.
Dalam kunjungan ke Kabupaten Maros Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan senilai Rp43 miliar. Angka tersebut terbagi dalam tiga jenis bantuan sosial antara lain PKH, beras sejahtera (Rastra), dan bansos disabilitas.