Manado (Antara Sulsel) - Penjaga pantai (coast guard) dari 22 negara direncanakan mengikuti "Maritime Security Desktop Exercise" (MSDE) 2017 di Manado pada 8-11 Mei mendatang.
"MSDE merupakan inisiatif dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bakamla RI dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Australian Border Force atau ABF," kata Kepala Kamla Zona Maritim Tengah Brigjen Bastomi Sanaf di Manado, Sabtu.
Kegiatan ini, kata perwira tinggi itu, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman regional terhadap penerapan hukum laut internasional.
Beberapa negara peserta MSDE 2017 di antaranya Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hong Kong, India, Jepang, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.
"Penyelenggaraan MSDE yang kedelapan kalinya ini akan mengedepankan pembahasan mengenai penyebaran narkoba melalui jalur laut," katanya menjelaskan.
Penyebaran narkoba melalui jalur laut, kata dia, modus operandi yang dilakukan semakin berkembang dan halus sehingga perdagangannya kasat mata.
"Dalam rangka penyelenggaraan MSDE 2017 inilah Bakamla RI dan ABF memformulasikan kiat-kiat pencegahan dan penanggulangan tindak perdagangan narkoba di laut," katanya.
Tidak hanya kegiatan "table top discussion", kegiatan latihan basah di perairan Bitung juga akan dilakukan sebagai bentuk penerapan skenario yang dibahas dalam diskusi.
Wakil Gubernur Steven Kandouw menyambut baik kegiatan MSDE di Sulut, pemprov akan mendukung penuh kegiatan ini.
"Kegiatan ini tentu memberi dampak positif bagi daerah Sulut secara khusus dan Indonesia secara luas, harus sukses," ujar Kandouw.
Bakamla RI dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penjaga lautan nusantara terus mengembangkan kemampuan dan mengikuti dinamika yang terjadi, tidak terkecuali dengan tindak kriminalitas yang terus berkembang dan terjadi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Menurut wagub, setelah tujuh tahun dilaksanakannya MSDE terjadi peningkatan pemahaman hukum laut internasional secara regional.
Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan ini dibuktikan dengan terjalinnya kerja sama yang kuat antarpenegak hukum laut, katanya.
"MSDE merupakan inisiatif dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bakamla RI dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Australian Border Force atau ABF," kata Kepala Kamla Zona Maritim Tengah Brigjen Bastomi Sanaf di Manado, Sabtu.
Kegiatan ini, kata perwira tinggi itu, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman regional terhadap penerapan hukum laut internasional.
Beberapa negara peserta MSDE 2017 di antaranya Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hong Kong, India, Jepang, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.
"Penyelenggaraan MSDE yang kedelapan kalinya ini akan mengedepankan pembahasan mengenai penyebaran narkoba melalui jalur laut," katanya menjelaskan.
Penyebaran narkoba melalui jalur laut, kata dia, modus operandi yang dilakukan semakin berkembang dan halus sehingga perdagangannya kasat mata.
"Dalam rangka penyelenggaraan MSDE 2017 inilah Bakamla RI dan ABF memformulasikan kiat-kiat pencegahan dan penanggulangan tindak perdagangan narkoba di laut," katanya.
Tidak hanya kegiatan "table top discussion", kegiatan latihan basah di perairan Bitung juga akan dilakukan sebagai bentuk penerapan skenario yang dibahas dalam diskusi.
Wakil Gubernur Steven Kandouw menyambut baik kegiatan MSDE di Sulut, pemprov akan mendukung penuh kegiatan ini.
"Kegiatan ini tentu memberi dampak positif bagi daerah Sulut secara khusus dan Indonesia secara luas, harus sukses," ujar Kandouw.
Bakamla RI dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penjaga lautan nusantara terus mengembangkan kemampuan dan mengikuti dinamika yang terjadi, tidak terkecuali dengan tindak kriminalitas yang terus berkembang dan terjadi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Menurut wagub, setelah tujuh tahun dilaksanakannya MSDE terjadi peningkatan pemahaman hukum laut internasional secara regional.
Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan ini dibuktikan dengan terjalinnya kerja sama yang kuat antarpenegak hukum laut, katanya.