Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengakui tidak gampang mempertahankan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
"Tantangan kita secara teknis cukup banyak, sekarang saya disuruh pertahankan, sementara ini tidak gampang," kata Syahrul di Makassar, Minggu.
Masalah aset Pemprov Sulsel ini mengemuka pasca eksekusi Wisma Latimojong yang menjadi tempat tinggal para mahasiswa asal Sulawesi Selatan, di Kota Bogor.
Menurut Syahrul, mempertahankan aset milik pemprov di peradilan harus memiliki surat-surat administratif yang lengkap dan ini juga terkait dengan rezim pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
"Wisma Latimojong itu misalnya, itu kan sudah sejak bertahun-tahun kita punya, terus tiba-tiba bermasalah kayak begini," tuturnya
Apa lagi, lanjut Syahrul, tidak ada anggaran khusus untuk menangani kasus-kasus hukum semacam ini di peradilan.
"Jadi ini pintar-pintarnya staf dan gubernur saja," imbuhnya.
Syahrul juga menyinggung soal upaya Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukan pemprov, sayangnya eksekusi tetap, meski PK tengah diupayakan.
Sebagai informasi, berdasarkan data Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Sulsel, Pemprov Sulsel memiliki 11 asrama di daerah lain.
Asrama diperuntukkan bagi mahasiswa asal Sulsel yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar Sulsel.
Asrama tersebut masing-masing satu unit di Jakarta, dua di Bandung, dua di Bogor, satu di Semarang, dan lima di Yogyakarta.
"Tantangan kita secara teknis cukup banyak, sekarang saya disuruh pertahankan, sementara ini tidak gampang," kata Syahrul di Makassar, Minggu.
Masalah aset Pemprov Sulsel ini mengemuka pasca eksekusi Wisma Latimojong yang menjadi tempat tinggal para mahasiswa asal Sulawesi Selatan, di Kota Bogor.
Menurut Syahrul, mempertahankan aset milik pemprov di peradilan harus memiliki surat-surat administratif yang lengkap dan ini juga terkait dengan rezim pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
"Wisma Latimojong itu misalnya, itu kan sudah sejak bertahun-tahun kita punya, terus tiba-tiba bermasalah kayak begini," tuturnya
Apa lagi, lanjut Syahrul, tidak ada anggaran khusus untuk menangani kasus-kasus hukum semacam ini di peradilan.
"Jadi ini pintar-pintarnya staf dan gubernur saja," imbuhnya.
Syahrul juga menyinggung soal upaya Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukan pemprov, sayangnya eksekusi tetap, meski PK tengah diupayakan.
Sebagai informasi, berdasarkan data Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Sulsel, Pemprov Sulsel memiliki 11 asrama di daerah lain.
Asrama diperuntukkan bagi mahasiswa asal Sulsel yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar Sulsel.
Asrama tersebut masing-masing satu unit di Jakarta, dua di Bandung, dua di Bogor, satu di Semarang, dan lima di Yogyakarta.