Makassar (Antara Sulsel) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pilkada 12 kabupaten kota sebesar Rp470,5 miliar lebih.
"Dana ini termasuk anggaran KPUD Sulsel, KPUD 24 kabupaten kota, Pilkada Gubernur 2018 serta pilkada serentak digelar 12 Kabupaten Kota di Sulsel," sebut Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief saat rapat usulan anggaran di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Dalam penjelasan di hadapan anggota Komisi A DPRD Sulsel, Iqbal menyebutkan, usulan anggaran tersebut merupakan serapan anggaran KPUD yang tercatat pada sharing anggaran baik di KPUD provinsi dan kabupaten kota.
Dia merinci rekap pengusulan anggaran untuk KPUD Sulsel dan 24 KPUD Kabupaten Kota pada 2017 sebesar Rp78,5 miliar lebih dan 2018 sebesar Rp391,9 miliar lebih dengan total anggaran Rp470,5 miliar lebih.
Sedangkan untuk usulan anggaran 12 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak pada 2017 sebesar Rp17,7 miliar lebih dan 2018 Rp68,4 miliar lebih dengan total Rp86,2 miliar lebih.
Untuk KPU Provinsi, kata dia, jumlah anggaran digunakan Rp127 miliar. Sedangkan yang dibagi kepada 24 kabupaten dan kota besarannya Rp391 miliar lebih. Serapan anggaran yang paling banyak dikeluarkan untuk honorarium pilkada sebesar Rp1,513 miliar lebih.
Pihaknya juga mengusulkan agar pencairan anggaran hibah itu bisa dilakukan segera sebelum tahapan pilkada berjalan sebab masih banyak yang perlu mendapat pembiyaan.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Imran Tenri Tata Amin Syam mengatakan, pengusulan anggaran sah-sah saja selama mengikuti aturan. Namun dalam anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah besarannya hanya Rp370 miliar.
"Anggaran pengusulan ini tentu kita terima, tetapi anggaran dari RPJMD melewati anggaran. Selain itu usulan pencairan tentu ada aturannya, apalagi mau dimasukkan dalam pencairan `multiyears`, pastinya dua kali sehingga ada ketidakcocokan dengan aturan BPKD," ujarnya.
Meski demikian, pertemuan ini masih bersifat pemaparan usulan dan masih akan dirapatkan kembali terkait dengan penganggaran tersebut. Pertemuan untuk pembahasan anggaran masih akan dilakukan pekan depan untuk mengoreksi serta memberikan masukan.
"Dana ini termasuk anggaran KPUD Sulsel, KPUD 24 kabupaten kota, Pilkada Gubernur 2018 serta pilkada serentak digelar 12 Kabupaten Kota di Sulsel," sebut Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief saat rapat usulan anggaran di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Dalam penjelasan di hadapan anggota Komisi A DPRD Sulsel, Iqbal menyebutkan, usulan anggaran tersebut merupakan serapan anggaran KPUD yang tercatat pada sharing anggaran baik di KPUD provinsi dan kabupaten kota.
Dia merinci rekap pengusulan anggaran untuk KPUD Sulsel dan 24 KPUD Kabupaten Kota pada 2017 sebesar Rp78,5 miliar lebih dan 2018 sebesar Rp391,9 miliar lebih dengan total anggaran Rp470,5 miliar lebih.
Sedangkan untuk usulan anggaran 12 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak pada 2017 sebesar Rp17,7 miliar lebih dan 2018 Rp68,4 miliar lebih dengan total Rp86,2 miliar lebih.
Untuk KPU Provinsi, kata dia, jumlah anggaran digunakan Rp127 miliar. Sedangkan yang dibagi kepada 24 kabupaten dan kota besarannya Rp391 miliar lebih. Serapan anggaran yang paling banyak dikeluarkan untuk honorarium pilkada sebesar Rp1,513 miliar lebih.
Pihaknya juga mengusulkan agar pencairan anggaran hibah itu bisa dilakukan segera sebelum tahapan pilkada berjalan sebab masih banyak yang perlu mendapat pembiyaan.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Imran Tenri Tata Amin Syam mengatakan, pengusulan anggaran sah-sah saja selama mengikuti aturan. Namun dalam anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah besarannya hanya Rp370 miliar.
"Anggaran pengusulan ini tentu kita terima, tetapi anggaran dari RPJMD melewati anggaran. Selain itu usulan pencairan tentu ada aturannya, apalagi mau dimasukkan dalam pencairan `multiyears`, pastinya dua kali sehingga ada ketidakcocokan dengan aturan BPKD," ujarnya.
Meski demikian, pertemuan ini masih bersifat pemaparan usulan dan masih akan dirapatkan kembali terkait dengan penganggaran tersebut. Pertemuan untuk pembahasan anggaran masih akan dilakukan pekan depan untuk mengoreksi serta memberikan masukan.