Makassar (Antara Sulsel) - Realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pada Triwulan I tahun 2017 masih sangat rendah yakni 7,76 persen di wilayah itu.
"Realisasi keuangan baru mencapai Rp709,65 miliar dari total anggaran Rp9,15 triliun atau sekitar 7,76 persen," kata Kepala UPTD Pengendalian dan Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nasuad Tawang pada Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sulsel Triwulan I yang digelar di Makassar, Jumat.
Sementara untuk realisasi fisik, lanjutnya baru sekitar 13,57 persen, jauh lebih rendah dari target realisasi triwulan I mencapai 20 persen.
Capaian realisasi anggaran dan fisik ini, kata dia juga tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan I tahun 2016, realisasi keuangan mencapai sekitar 17,9 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 18 persen.
Kecenderungan serupa, kata dia juga terjadi di lembaga kementerian atau lembaga yang menggunakan APBN. Pada triwulan I tahun ini, realisasi keuangan baru mencapai 15,7 persen, sedangkan realisasi fisik 18,2 persen.
Padahal pada triwulan I tahun 2016, realisasi keuangannya sebesar 17, 5 persen, dan realisasi fisik di atas 18 persen.
Berdasarkan data yang dirilis Bappeda, terdapat enam organisasi perangkat daerah yang memiliki realisasi fisik di atas 20 persen, tiga di antaranya adalah Badan Pendapatan Daerah (27,15 persen), Dinas Perkebunan (21,97persen), dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (21,15 persen).
Sementara organisasi perangkat daerah yang memiliki realisasi fisik terendah di antaranya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (6,7 persen), Biro Hukum dan HAM (7,08 persen), dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (7,1 persen).
Badan Pendapatan Daerah juga tercatat sebagai organisasi perangkat daerah dengan persentase realisasi keuangan tertinggi yakni sebesar 22,15 persen.
Sedangkan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki persentase realisasi keuangan terendah yakni hanya mencapai 1,7 persen.
"Realisasi keuangan baru mencapai Rp709,65 miliar dari total anggaran Rp9,15 triliun atau sekitar 7,76 persen," kata Kepala UPTD Pengendalian dan Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nasuad Tawang pada Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sulsel Triwulan I yang digelar di Makassar, Jumat.
Sementara untuk realisasi fisik, lanjutnya baru sekitar 13,57 persen, jauh lebih rendah dari target realisasi triwulan I mencapai 20 persen.
Capaian realisasi anggaran dan fisik ini, kata dia juga tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan I tahun 2016, realisasi keuangan mencapai sekitar 17,9 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 18 persen.
Kecenderungan serupa, kata dia juga terjadi di lembaga kementerian atau lembaga yang menggunakan APBN. Pada triwulan I tahun ini, realisasi keuangan baru mencapai 15,7 persen, sedangkan realisasi fisik 18,2 persen.
Padahal pada triwulan I tahun 2016, realisasi keuangannya sebesar 17, 5 persen, dan realisasi fisik di atas 18 persen.
Berdasarkan data yang dirilis Bappeda, terdapat enam organisasi perangkat daerah yang memiliki realisasi fisik di atas 20 persen, tiga di antaranya adalah Badan Pendapatan Daerah (27,15 persen), Dinas Perkebunan (21,97persen), dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (21,15 persen).
Sementara organisasi perangkat daerah yang memiliki realisasi fisik terendah di antaranya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (6,7 persen), Biro Hukum dan HAM (7,08 persen), dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (7,1 persen).
Badan Pendapatan Daerah juga tercatat sebagai organisasi perangkat daerah dengan persentase realisasi keuangan tertinggi yakni sebesar 22,15 persen.
Sedangkan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki persentase realisasi keuangan terendah yakni hanya mencapai 1,7 persen.