Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov
Sulsel) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atau penghargaan yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK
RI).
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD dan Gubernur Sulsel di Makassar, Senin mengatakan penyusunan laporan keuangan Pemprov Sulsel telah sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
"Laporan keuagan Pempron Sulsel diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan telah menyusun unsur-unsur pengendalian internal, sehingga BPK berkeyakinan memberikan opini WTP," ujarnya.
Opini tersebut, kata dia, diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sulsel, yang terdiri atas tujuh laporan di antaranya realisasi laporan saldo keuangan, operasional, kas, laporan perubahan dan catatan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI, kata Azhar, telah memberikan 1.268 rekomendasi senilai Rp130,86 miliar untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel, dan terdapat 794 rekomendasi atau senilai Rp56,06 miliar telah ditindaklanjuti.
Selain itu sebanyak 397 rekomendasi atau senilai Rp69,71 miliar belum sesuai ditindaklanjuti, 72 rekomendasi senilai Rp3,67 miliar belum ditindaklanjuti, dan lima rekomendasi senilai Rp1,41 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.
"Pada LKPD tahun 2016 ini terjadi perbaikan laporan keuangan, sesuai `action plan` Gubernur Sulsel," imbuhnya.
Perolehan WTP ke-tujuh ini, kata dia, juga menunjukkan sinergi yang baik antara Pemprov Sulsel, SKPD, dan DPRD sebagai pengawas.
"Kami juga tetap mendorong Pemprov Sulsel untuk melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten," ucapnya.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada kesempatan tersebut mengatakan opini WTP tidak hanya terkait pada satu sektor, tetapi menunjukkan kinerja SKPD, pengawas dan legislator dalam menjaga konsistensi.
"Raihan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam ketaatan terhadap aturan dan menjaga pelaporan keuangan, dan ini tidak mudah," pungkas Syahrul
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD dan Gubernur Sulsel di Makassar, Senin mengatakan penyusunan laporan keuangan Pemprov Sulsel telah sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
"Laporan keuagan Pempron Sulsel diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan telah menyusun unsur-unsur pengendalian internal, sehingga BPK berkeyakinan memberikan opini WTP," ujarnya.
Opini tersebut, kata dia, diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sulsel, yang terdiri atas tujuh laporan di antaranya realisasi laporan saldo keuangan, operasional, kas, laporan perubahan dan catatan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI, kata Azhar, telah memberikan 1.268 rekomendasi senilai Rp130,86 miliar untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel, dan terdapat 794 rekomendasi atau senilai Rp56,06 miliar telah ditindaklanjuti.
Selain itu sebanyak 397 rekomendasi atau senilai Rp69,71 miliar belum sesuai ditindaklanjuti, 72 rekomendasi senilai Rp3,67 miliar belum ditindaklanjuti, dan lima rekomendasi senilai Rp1,41 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.
"Pada LKPD tahun 2016 ini terjadi perbaikan laporan keuangan, sesuai `action plan` Gubernur Sulsel," imbuhnya.
Perolehan WTP ke-tujuh ini, kata dia, juga menunjukkan sinergi yang baik antara Pemprov Sulsel, SKPD, dan DPRD sebagai pengawas.
"Kami juga tetap mendorong Pemprov Sulsel untuk melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten," ucapnya.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada kesempatan tersebut mengatakan opini WTP tidak hanya terkait pada satu sektor, tetapi menunjukkan kinerja SKPD, pengawas dan legislator dalam menjaga konsistensi.
"Raihan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam ketaatan terhadap aturan dan menjaga pelaporan keuangan, dan ini tidak mudah," pungkas Syahrul