Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sulawesi Selatan Marni Misnur kepada
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melaporkan perkembangan penyaluran
Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
"Kami ingin mengomunikasikan beberapa hal agar informasi yang diterima Gubernur tidak salah. Mengenai Dana Desa, kami sudah `roadshow`, pencairannya sudah tahap ke delapan di Sulsel sedangkan DAK Fisik sudah 100 persen," kata Marni usai bertemu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, masih ada kendala yang ditemukan terkait penyaluran dana desa, sehingga beberapa kabupaten belum dapat memperoleh dana ini.
"Misalnya, di Kabupaten Takalar karena proses Pilkada dan di Jeneponto yang APBD-nya terlambat sehingga laporan dana desanya juga lambat," kata dia.
Pihaknya, kata dia, berkomitmen untuk menyalurkan dana desa secepatnya, apa bila kabupaten yang bersangkutan telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang menjadi dasar dalam penyaluran Dana Desa.
"Kami tidak ingin menahan-nahan Dana Desa dan dana APBN. Ini adalah dana umum, tidak membeda-bedakan. Kalau sudah lengkap maka akan digelontorkan," ujarnya.
Di samping melaporkan perkembangan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik, maksudnya menemui orang nomor satu Sulsel tersebut untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru.
"Saya datang untuk memperkenalkan diri, dan meminta dukungan Gubernur, membicarakan dana DIPA, APBN, Dana Fisik, dan Dana Desa," katanya.
"Kami ingin mengomunikasikan beberapa hal agar informasi yang diterima Gubernur tidak salah. Mengenai Dana Desa, kami sudah `roadshow`, pencairannya sudah tahap ke delapan di Sulsel sedangkan DAK Fisik sudah 100 persen," kata Marni usai bertemu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, masih ada kendala yang ditemukan terkait penyaluran dana desa, sehingga beberapa kabupaten belum dapat memperoleh dana ini.
"Misalnya, di Kabupaten Takalar karena proses Pilkada dan di Jeneponto yang APBD-nya terlambat sehingga laporan dana desanya juga lambat," kata dia.
Pihaknya, kata dia, berkomitmen untuk menyalurkan dana desa secepatnya, apa bila kabupaten yang bersangkutan telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang menjadi dasar dalam penyaluran Dana Desa.
"Kami tidak ingin menahan-nahan Dana Desa dan dana APBN. Ini adalah dana umum, tidak membeda-bedakan. Kalau sudah lengkap maka akan digelontorkan," ujarnya.
Di samping melaporkan perkembangan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik, maksudnya menemui orang nomor satu Sulsel tersebut untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru.
"Saya datang untuk memperkenalkan diri, dan meminta dukungan Gubernur, membicarakan dana DIPA, APBN, Dana Fisik, dan Dana Desa," katanya.