Jayapura (Antara Sulsel) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah (LPP) yang diperoleh pemprov selama ini merupakan hasil kerja keras jajarannya.
"Saya pastikan WTP ini hasil kerja keras kami dan jajaran, tidak benar jika ada hal-hal lain yang membuat Papua meraih hal tersebut, ini merupakan hasil kerja," katanya di Jayapura, Jumat.
Menurut Lukas, di era kepemimpinan dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, pihaknya konsisten untuk memberikan yang terbaik, termasuk maksimal dalam tata kelola pemerintahan maupun keuangan.
"Jika ada temuan, saya perintahkan untuk kembalikan, sehingga jika ada yang pertanyakan kenapa kami dapat WTP, dipastikan sesuai dengan kerja keras, kami tidak main-main dengan ini, karena pengawasan dari BPK berjalan dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berjuang keras mulai dari melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ditunjang dengan otonomi khusus (otsus) yang diperkuat.
"Kami dapat memastikan visi misi dapat tercapai, pemerintah adalah motor penggerak utama pembangunan," katanya lagi.
Dia menuturkan pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas capaian-capaian pembangunan di mana harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
"Hal ini merupakan sebuah upaya tanpa henti, baik dari aspek peningkatan, mempertahankan, maupun menyesuaikan di mana capaian dari upaya awal mewujudkan misi ini adalah dengan opini BPK terhadap LKPD 2015 yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) murni," ujarnya lagi.
Sebelumnya, berkembang isu bahwa terjadi dugaan jual beli opini WTP pada laporan keuangan pemerintah daerah setelah tertangkapnya oknum auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan pada operasi tangkap tangan KPK belum lama ini.
"Saya pastikan WTP ini hasil kerja keras kami dan jajaran, tidak benar jika ada hal-hal lain yang membuat Papua meraih hal tersebut, ini merupakan hasil kerja," katanya di Jayapura, Jumat.
Menurut Lukas, di era kepemimpinan dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, pihaknya konsisten untuk memberikan yang terbaik, termasuk maksimal dalam tata kelola pemerintahan maupun keuangan.
"Jika ada temuan, saya perintahkan untuk kembalikan, sehingga jika ada yang pertanyakan kenapa kami dapat WTP, dipastikan sesuai dengan kerja keras, kami tidak main-main dengan ini, karena pengawasan dari BPK berjalan dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berjuang keras mulai dari melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ditunjang dengan otonomi khusus (otsus) yang diperkuat.
"Kami dapat memastikan visi misi dapat tercapai, pemerintah adalah motor penggerak utama pembangunan," katanya lagi.
Dia menuturkan pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas capaian-capaian pembangunan di mana harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
"Hal ini merupakan sebuah upaya tanpa henti, baik dari aspek peningkatan, mempertahankan, maupun menyesuaikan di mana capaian dari upaya awal mewujudkan misi ini adalah dengan opini BPK terhadap LKPD 2015 yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) murni," ujarnya lagi.
Sebelumnya, berkembang isu bahwa terjadi dugaan jual beli opini WTP pada laporan keuangan pemerintah daerah setelah tertangkapnya oknum auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan pada operasi tangkap tangan KPK belum lama ini.