Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Kadisdik Sulsel) Irman Yasin Limpo mengkritisi petunjuk teknis (juknis) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di hadapan Komisi X DPR RI yang menggelar Kunjungan Kerja ke Disdik Sulsel, di Makassar, Kamis.
"Juknis dana BOS belum menyentuh hal krusial seperti kesejahteraan tenaga administrasi, tenaga cleaning service, dan pengamanan sekolah," kata Irman dalam kesempatan tersebut.
Padahal, kata dia, keberadaan ketiganya sangat krusial bagi sekolah namun mereka tidak disebutkan dalam juknis dana BOS.
"Ini yang kami mohonkan agar bisa disampaikan ke pusat," kata Irman.
Irman juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengadukan nasib dan kesejahteraan guru non PNS (guru honorer).
Menurut dia, saat ini Disdik Sulsel sudah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD provinsi untuk guru non-PNS tetapi terkendala pada regulasi dari pusat.
Ia berharap Komisi X bisa memasukkan hal tersebut dalam pembahasan di tingkat pusat agar permasalahan kesejahteraan guru honorer mendapatkan solusinya.
Ia juga melaporkan `prestasi` Disdik Sulsel yang berhasil mencegah kelebihan bayar dana BOS Rp8,8 miliar akibat adanya ketidaksesuaian antara data dapodik dengan data faktual.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Adi Suryadi Culla juga mengemukakan beberapa hal terkait perkembangan pendidikan di Sulsel. Adi mengapresiasi Disdik Sulsel yang telah menyediakan kantor khusus bagi Dewan Pendidikan.
"Juknis dana BOS belum menyentuh hal krusial seperti kesejahteraan tenaga administrasi, tenaga cleaning service, dan pengamanan sekolah," kata Irman dalam kesempatan tersebut.
Padahal, kata dia, keberadaan ketiganya sangat krusial bagi sekolah namun mereka tidak disebutkan dalam juknis dana BOS.
"Ini yang kami mohonkan agar bisa disampaikan ke pusat," kata Irman.
Irman juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengadukan nasib dan kesejahteraan guru non PNS (guru honorer).
Menurut dia, saat ini Disdik Sulsel sudah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD provinsi untuk guru non-PNS tetapi terkendala pada regulasi dari pusat.
Ia berharap Komisi X bisa memasukkan hal tersebut dalam pembahasan di tingkat pusat agar permasalahan kesejahteraan guru honorer mendapatkan solusinya.
Ia juga melaporkan `prestasi` Disdik Sulsel yang berhasil mencegah kelebihan bayar dana BOS Rp8,8 miliar akibat adanya ketidaksesuaian antara data dapodik dengan data faktual.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Adi Suryadi Culla juga mengemukakan beberapa hal terkait perkembangan pendidikan di Sulsel. Adi mengapresiasi Disdik Sulsel yang telah menyediakan kantor khusus bagi Dewan Pendidikan.