Mamuju (Antara Sulbar)- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga kali berturut turut dalam pengelolaan anggaran.
Penghargaan opini WTP yang berdasarkan laporan hasil pemeriksaaan (LHP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2016 itu diterima oleh Gubernur Sulbar Ali Baal yang diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah BPK RI Barlean Suwondo di Mamuju, Jumat.
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah BPK RI Barlean Suwondo mengatakan predikat opini WTP yang diraih Pemprov Sulbar merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.
Keempat kriteria itu di antaranya kesesuain penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Meskipun Sulbar meraih opni WTP yang ketiga kalinya, kata dia, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yakni laporan keuangan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah (OPD) belum memadai.
Selain itu, pengelolaan persandian pada Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak tertib dan proses serah terima sarana dan prasarana hasil pengalihan urusan pemerintahan belum dilaksanakan.
Ia mengatakan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK, dan jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah berbasis akrual ke BPK RI dan telah ditinjau oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Gubernur mengatakan, hasil pemberian opini dari pemeriksa BPK RI karena kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
"Tentunya kita belum puas dengan predikat tersebut, dan untuk mempertahankan jauh lebih sulit, sehingga di tahun mendatang diperlukan kerja keras, kebersamaan dan dukungan dari semua pihak, terutama dari DPRD Sulbar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Penghargaan opini WTP yang berdasarkan laporan hasil pemeriksaaan (LHP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2016 itu diterima oleh Gubernur Sulbar Ali Baal yang diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah BPK RI Barlean Suwondo di Mamuju, Jumat.
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah BPK RI Barlean Suwondo mengatakan predikat opini WTP yang diraih Pemprov Sulbar merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.
Keempat kriteria itu di antaranya kesesuain penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Meskipun Sulbar meraih opni WTP yang ketiga kalinya, kata dia, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yakni laporan keuangan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah (OPD) belum memadai.
Selain itu, pengelolaan persandian pada Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak tertib dan proses serah terima sarana dan prasarana hasil pengalihan urusan pemerintahan belum dilaksanakan.
Ia mengatakan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK, dan jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah berbasis akrual ke BPK RI dan telah ditinjau oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Gubernur mengatakan, hasil pemberian opini dari pemeriksa BPK RI karena kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
"Tentunya kita belum puas dengan predikat tersebut, dan untuk mempertahankan jauh lebih sulit, sehingga di tahun mendatang diperlukan kerja keras, kebersamaan dan dukungan dari semua pihak, terutama dari DPRD Sulbar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.